Beranda Hukum & Kriminal Penyidik Kejaksaan Negeri Soe Temukan Salah Fungsikan Penyertaan Modal Saat Geledah PDMJ

Penyidik Kejaksaan Negeri Soe Temukan Salah Fungsikan Penyertaan Modal Saat Geledah PDMJ

733
0

SOE, Flobamora-news.com – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Selatan kembali melakukan penggeledahan di Perusahaan Daerah Mutis Jaya (PDMJ). Pasalnya penggeledahan tersebut, ditemukan Dokumen Penggunaan Anggaran dari Penyertaan Modal dua tahun berturut-turut tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan dana penyertaan modal, hanya digunakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan mesin foto copy, tetapi digunakan untuk belanja lain termasuk dengan simpan pinjam yang tidak ada dalam RPD tersebut,”.ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus). Kejari TTS  Khusnul Fuad disela-sela penggeledahan di PDMJ, Kamis (5/11/2020).

Dalam Perda Nomor 4, menurut Khusnul, Direktur PDMJ bisa kembangkan usaha perusahaan tersebut. Namun, pengembangan usaha itu atas petunjuk bupati dan rekomendasi dari badan pengawas. Akan tetapi pengembangan usaha itu tanpa rekomendasi badan pengawas perusahaan tersebut.

Setelah dana penyertaan modal dicairkan, Khusnul mengatakan ada pengembangan unit usaha seperti usaha sembako, unit simpan pinjam, usaha ternak, bahkan sebagai pekerja proyek dengan penawaran Rp 8 juta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS. Sehingga usaha tersebut sudah diluar dari RPD karena tidak ada persetujuan bupati dan tidak ada rekomendasi dari badan pengawas.

“Memang usaha-usaha lain tersebut dilakukan sepihak oleh pengurus PDMJ karena tidak ada persetujuan Bupati dan rekomendasi badan pengawas,”.tuturnya.

Ssesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) penyertaan modal tahun 2011 sebesar Rp Rp 700 juta itu digunakan untuk belanja ATK dan mesin foto copy, sementara penyertaan modal tahun 2012 sebesar Rp 500 juta itu untuk pengadaan mobil, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 300 juta itu tidak sempat dicairkan, sehingga yang dicairkan sebesar Rp 1,2 miliar.

Dari besaran anggaran tersebut Khusnul mengatakan penggunaannya tidak sesuai dengan RPD. Secara sepihak diatur oleh pengurus PDMJ tanpa sepengetahuan bupati dan rekomendasi badan pengawas.

Dengan demikian, Khusnul mengaku ada surat teguran dari mantan Bupati TTS Paul VR Mella terkait temuan dari BPK pada tahun 2013, soal dana penyertaan modal yang dibelankan Rp 1,2 tidak didukung oleh dokumen pendukung, dan PDMJ tidak gunakan anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya, pada hal semestinya fokus pada ATK dan mesin fotocopy.

“Mirisnya, PDMJ kerja proyek. Ada bukti pekerjaan bangunan, seperti belanja pasir dan besi. Ada rehap SD dan pengadaan meubiler, proyek dinas PPO dan dokumen pengawaran senilai Rp 8 juta,”Ucapnya.

Sementara anggaran yang digunakan untuk simpan pinjam sebesar Rp 390 juta dari pagu anggaran penyertaan modal sebesar Rp 1,2 miliar. Dalam dokumen ada daftar nama-nama peminjam namun tidak diberikan uang, karena uang digunakan oleh karyawan, sebab dikendalikan oleh salah satu direktur perusahaan tersebut.

Dalam daftar piutang kurang 80 pinjam dengan besaran yang berfariasi sebab ada Rp 390 juta yang digunakan untuk simpan pinjam. Saat pemeriksaan saksi ada peminjam yang sudah lunas tetapi tercatat belum kembalikan. Hal itu terbukti dalam khas pinjaman PDMJ uang yang ada dibawah Rp 5 juta.

“Saksi yang kita periksa bawah bukti setoran dan sudah lunas, tetapi dalam khas PDMJ nilai uang tidak mencapai Rp 5 juta dari Rp 390 juta yang dipinjamkan kepada 80 orang peminjam,” tutup Khusnul.


Reporter:   Yor T


Komentar