Beranda Hukum & Kriminal Peraturan Menteri ATR/BPN Melukai Hati Rakyat, Ini Tanggapan DPP GMNI

Peraturan Menteri ATR/BPN Melukai Hati Rakyat, Ini Tanggapan DPP GMNI

119
0

Jakarta,Flobamora-news.com – Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melukai hati rakyat Indonesia dimana mewajibkan rakyat Indonesia untuk melakukan pendaftaran sertifikat tanah dan kepemilikan sertifikat tanah secara elektronik. Hal ini ditanggapi secara serius oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Menurut Ketua DPP GMNI Bidang Jaringan Buruh, Tani, dan Nelayan, Marianus Rawa Tamba melalui rilisnya yang diterima media ini, Sabtu (06/02/2020), menilai bahwa isi peraturan tersebut akan menyulitkan masyarakat. Bahkan dirinya berasumsi bahwa bisa jadi aturan ini adalah upaya sistematis pemerintah untuk mengambil alih hak rakyat.

Bangsa Indonesia saat ini diperhadapkan dengan duka yang mendalam dengan berbagai tanda alam seperti Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Kecelakaan Pesawat sampai dengan Erupsi Gunung Berapi. Msyarakat secara umum saling bahu-membantu dan menguatkan untuk lewati bencana ini dan juga keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Disela-sela kesibukan Pemerintah dan seluruh elemen bangsa sedang mencari jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi bangsa, bukannya membantu malah Menteri ATR/BPN  mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik”, katanya.

Isi dari peraturan Menteri ini adalah mewajibkan rakyat Indonesia melakukan pendaftaran sertifikat tanah dan kepemilikan sertifikat tanah secara elektronik. Rakyat yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam bentuk kertas akan ditarik kembali oleh Kementrian ATR/BPN, sehingga sertifikat yang akan dimiliki oleh rakyat adalah sertifikat elektronik.

“Kebijakan ini tentu sangat kontraproduktif dilihat dari kondisi pembangunan SDM dan infrastruktur penunjang di Indonesia yang masih tidak merata. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham sistem elektronik, ditambah lagi masih banyak yang masih gagap teknologi (Gaptek)”, ungkapnya.

“Jika peraturan ini dilanjutkan, maka kemungkinan akan terjadi penyelewengan terhadap hak rakyat, khususnya bagi masyarakat yang kurang paham teknologi. Masih banyak wilayah Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal, terluar dan terbelakang akibatnya akses informasi sangat terbatas dan terjadi ketimpangan yang ditunjukkan dengan penguasaan lahan petani sekitar 0,5 hektar dari total 15,8 Juta rumah tangga, sementara sektor perkebunan sawit menguasai 16,3 juta hektar tanah dari 500 perusahaan”, ujar Ari.

“Rakyat sudah menunggu sekitar 60 tahun lebih agar hak atas tanah sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 segera dipenuhi, tapi nyatanya sampai dewasa ini masih jauh dari harapan. Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah keseriusan pemerintah untuk meneruskan kebijakan pemerataan kepemilikan hak atas tanah, bukan menambah rumit persoalan”, tegas Pria Kelahiran Kabupaten Sumba Timur – Provinsi NTT itu.

Menurut Alumnus Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang itu, bahwa disaat situasi masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk seperti saat ini, seharusnya pemerintah hadir sebagai solusi.

“Kondisi masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk seperti sekarang ini ya seharusnya pemerintah lebih fokus pada pemberian bantuan dan kemudahan akses bagi masyarakat bukan membuat aturan yang justru mempersulit rakyat”, tuturnya.

Dirinya pun mengharapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tersebut harus dikaji ulang dan bila perlu dibatalkan.

“Ya Kita mengharapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 perlu di kaji ulang dan bila perlu dibatalkan saja karena hanya mempersulit akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka atas tanah. Pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu ketimpangan kepemilikan lahan yang saat ini masih jomplang dan dikuasai korporasi besar. Bila pemerintah masih bersikukuh tetap melanjutkan kebijakan tersebut, pemerintah harus lebih dahulu mempersiapkan kualitas SDM masyarakat serta infrakstruktur yang memadai agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat”, tutup Marianus

 

 


Reporter:  Jhovan Faot


Komentar