Pilkades Desa Tubuhue Ditunda


  • Bagikan

KUPANG, Flobamora-news.com – Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD, Camat Amanuban Barat dan panitia Pemelihan Kepala Desa karena ditundanya pemilihan kepala desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi I pada, Rabu (24/11/2021).

Rapat ini dihadiri oleh, Ketua Komisi I, Dr.Uksam Selan, S.Pi, M.A, M.Pd, Wakil Ketua Hendrikus Babis, Sekretaris Lusianus Tusalak, dan semua anggota Komisi I, kepala Dinas PMD, Nikson Nomleni, Camat Amanuban Barat, Jansen Fallo,S.Ip dan panitia Pilkades Desa Tubuhue.

Swipe up untuk membaca artikel

Uksam Selan meminta penjelasan ketua panitia bagaimana proses seleksi pemilihan kepala desa Tubuhue tanggal (1/12) ditunda ke tahun 2022.

Ketua Panitia Apolos Aleupah menjelaskan, semua tahapan sudah kami laksanakan sesuai dengan jadwal akan tetapi tanggal (9/11) kami harus lakukan tiga kegiatan.

“Desa Tubuhue ada Enam calon. Yang harus dilakukan adalah perengkingan untuk menetapkan 5 besar. Tanggal (9/11) calon kepala desa harus diteptapkan dan penarikan nomor urut. Sebelumnya ada ruang untuk menerima pengaduan masyarakat selama 8 hari. Saat kegiatan mau berlangsung ada satu kandidat bersama pendukungnya tidak mau panitia menetapkan calon dan terjadi pertengkaran satu hari penuh. Esok hari juga tidak ada titik temu menyebabkan kandidat bertengkar dan hampir terjadi kontak fisik. Hal tersebut membuat kami panitia tidak merasa nyaman. Jika tidak ditunda, kami akan mengundurkan diri dari panitia. Kami setuju dengan tawaran Kepala Dinas PMD agar pemilihan kepala desa di desa Tubuhue di tunda ke tahun 2022”, jelas Aleupah.

Baca Juga :   Masyarakat Petani Ajak Sehati Ikut Panen Raya

Sementara itu Camat Amanuban Barat, Jansen Fallo juga setujuh agar pemilhan di tunda ke tahun 2022 sambil mencari solusi agar pemilihan berlangsung tertib dan aman.

Hal yang sama juga di katakan oleh kepala dinas PMD Nikson Nomleni bahwa, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah pada prinsipnya pemerintah melakukan berbagai regulasi yang ada, mencarikan solusi yang baik dengan tidak menghianati aspek Normatif. kedua, apakah dari sisi regulasi tidak cacat prosedural, dan jika kegiatan pemilhannya cacat prosedural tentu hasilnya tidak akan di akui. Oleh karena itu pemilihan ditunda ke tahun 2022, dan akan berlangsung bersamaan dengan 131 desa jadi totalnya 132 desa.

  • Bagikan