Beranda Hukum & Kriminal Pimpinan DPRD Belu Ikut Kumpul Koin Keadilan Bagi Warga di Perbatasan RI-RDTL

Pimpinan DPRD Belu Ikut Kumpul Koin Keadilan Bagi Warga di Perbatasan RI-RDTL

801
0
Wakil Ketua II DPRD Belu mewakili tiga Pimpinan DPRD Belu menyerahkan Koin Keadilan kepada Masyarakat Leowalu, Senin (8/6/2020)

Belu, Flobamora-news.com – Tiga pimpinan DPRD Belu ikut mengumpulkan “Koin Keadilan” bagi warga Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL di Kantor DPRD Belu, Senin (8/6/2020).

Pengumpulan koin keadilan itu diwakili oleh Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu saat sejumlah warga Leowalu mendatangi Gedung DPRD Belu untuk meminta sumbangan koin dari para wakil rakyat. Para warga yang datang langsung diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu di ruang kerjanya.

Usai melakukan koordinasi dengan dua pimpinan lainnya, Cypri pun lantas menyerahkan bantuan kepada warga Leowalus mewakili dua pimpinan DPRD Belu lainnya.

Selain Pimpinan DPRD Belu, beberapa anggota DPRD Belu pun ikut mengumpulkan koin pada kotak yang dibawa oleh para warga. Sedang terpantau, sebagian anggota DPRD Belu terlihat apatis bahkan tidak menggubris apa yang disedang dilakukan oleh para warga Leowalus di Kantor DPRD Belu.

Cypri Temu saat memberikan koin keadilan kepada para warga menuturkan bahwa pada dasarnya wakil rakyat harus selalu berpihak pada rakyat. Karena itu, apa yang menjadi keluhan rakyat, wajib hukumnya untuk disuarakan karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

“Sebagai Wakil Rakyat, susah menjadi kewajiban kami untuk berpihak pada rakyat. Karena itu, apa yang menjadi keluhan rakyat wajib bagi kami untuk menyuarakannya karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa aksi kumpul koin keadilan yang dilakukan oleh warga merupakan sebuah pukulan telak dan sangat memalukan bagi pemerintah, apalagi yang mereka lawan itu adalah Bupati Belu.

“Ini sangat memalukan dan menjadi pukulan telah bagi pemerintah Belu, apalagi yang menjadi lawan dari masyarakat itu Bupati Belu,” tegasnya.

Wakil Rakyat ikut mengumpulkan koin keadilan bagi warga Leowalu

Dijelaskan, bupati seharusnya menerima dan melaksanakan keputusan pengadilan atas gugatan yang dilakukan oleh masyarakat Leowalu, bukan malah melakukan banding atas keputusan tersebut.

“Bupati seharusnya menerima keputusan pengadilan dan melaksanakan keputusan atas kekeliruan yang sudah dia lakukan, bukan malah melakukan banding, sebab itu akan semakin memperburuk citra pemerintah,” ungkap Politisi Partai Nasdem itu.

Lebih parahnya, menurut Cypri, Bupati Belu melakukan banding dengan menggunakan uang rakyat hanya untuk melawan rakyatnya sendiri.

“Lebih parah lagi, Bupati Belu melakukan banding untuk melawan rakyatnya sendiri dengan menggunakan uang rakyat. Saya sangat prihatin dengan tindakan itu,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa juga ikut mengungkapkan kesesalannya atas banding yang dilakukan oleh Bupati Belu atas gugatan yang dilakukan oleh Masyarakat Leowalu.

“Ini sangat memalukan. Bupati lawan kembali rakyatnya dengan gunakan uang rakyat,” kesalnya.

Cypri Temu berjanji akan menekan pemerintah untuk tidak melakukan banding atas gugatan yang dibuat oleh masyarakat. Dirinya juga akan menyarankan kepada pemerintah untuk menjalankan keputusan yang sudah dibuat pengadilan.

Menanggapi penyampaian dari Pimpinan DPRD Belu, salah seorang warga Leowalu, Alosius Lay mengucapkan terima kasih kepada para wakil rakyat yang sudah mendukung perjuangan mereka dalam mencari keadilan.

“Saya sangat berterima kasih kepada para wakil rakyat yang sudah mendukung perjuangan kami untuk mencari keadilan. Kami hanya berdoa semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang susah mereka berikan kepada kami,” doanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat Leowalu sama sekali tidak ingin melawan pemerintahnya sendiri. Mereka hanya ingin agar pemerintah berlaku adil bagi semua warganya.

“Kami sebenarnya tidak ingin melawan pemerintah. Kami hanya ingin agar pemerintah berlaku adil bagi semua warganya, bukan mendiskriminasikan kami hanya karena ada kepentingan tertentu,” ungkapnya.

Usai mengumpulkan koin keadilan di DPRD Belu, para warga melanjutkan kegiatan pengumpulan koin keadilan di Polres Belu.

Ratusan Warga RI-RDTL kumpulkan koin untuk mencari keadilan

Sebelumnya, ratusan warga yang berada di wilayah Perbatasan RI-RDTL beramai-ramai datang mengumpulkan koin keadilan guna membantu salah satu warganya, Ignasius Bau dalam menggugat keputusan Bupati Belu, Willybrodus Lay terkait pelantikan kepala Desa pada tanggal 11 November 2019 lalu.

Pengumpulan koin itu terjadi di rumah salah satu warga yang berada di RT 005 RW 003, Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu pada Selasa (2/6/2020).

Ratusan warga yang berasal dari Desa Loewalu dan Desa Kewar itu datang dan langsung menyumbangkan uang sebesar 1000 hingga 2000 rupiah. Uang koin itu dimasukkan ke dalam sebuah dus kosong. Sumbangan itu dimaksudkan untuk membantu biaya transportasi Ignasius Bau dalam rangka mencari keadilan.

“Kami, orang tua, kasihan dengan Iqnas, makanya kami kasih uang ojek untuk dia. Tidak banyak, seribu dua ribu yang penting kami bantu dia untuk cari keadilan”. Demikian ujar Yosep Tes Iki (70-an), salah seorang warga Leowalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pius Siri (70-an). Dirinya menjelaskan bahwa pada Pilkades sebelumnya, warga selalu diberikan sosialisasi oleh panitia pemilihan. Akan tetapi, pada pilkades serentak tahun 2019, warga sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi. Selain itu, hasil pemilihan Kepala Desa Leowalu tidak disetujui oleh BPD, tetapi bupati malah melantik. “Karena itu, ketika Ignas pergi cari keadilan, kami sebagai orang tua mau tidak mau harus bantu dia. Biar sedikit yang penting ada sumbangan dari kami”.

Ignasius Bau merupakan salah satu Calon Kepala Desa Leowalu dalam Pilkades serentak 32 Desa di Kabupaten Belu yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2019 silam.

Ignasius Bau, saat mendaftar gugatan ke PTUN Kupang

Dalam Pilkades tersebut, menurut Ignas, ada beberapa kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang dimaksud antara lain, ada orang tidak waras yang diperbolehkan ikut mencoblos, tidak adanya sosialisasi mengenai tata cara mencoblos, sehingga surat suara yang tidak sah melebihi surat suara yang sah.

Hal lainnya adalah, adanya peraturan bupati berkaitan dengan perhitungan suara yang telah menyebabkan hangus atau rusaknya suara rakyat yang seharusnya sah.

Atas dasar itu, usai pemilihan, Ignas bersama para pendukungnya pun langsung mendatangi Kantor Bupati Belu pada Rabu (17/10/2019). Warga meminta untuk dilakukannya pemilihan ulang karena menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia.

Karena tidak mendapat respon yang baik, warga pun akhirnya memutuskan untuk mengadukan permasalahan itu kepada wakil rakyat. Ignas bersama pendukungnya pun akhirnya mendatangi Kantor DPRD Belu pada Jumat (18/10/2019). Kedatangan mereka disambut baik oleh Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu. Tuntutan mereka masih sama, Pemda Belu melakukan PSU di Desa Leowalu.

Sebenarnya Warga Leowalu tidak sendirian. Terhitung ada 9 desa yang melakukan keberatan tertulis dari 32 Desa yang melakukan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Belu. 9 Desa yang bermasalah Pilkades antara lain, Desa Rafae, Teun, Lamaksanulu, Sisi Fatuberal, Leowalu, Dulaus, Umaklaran, Fulur dan Leontolu.

Merasa tak mendapat tanggapan yang memuaskan dari Pemda Belu, Ignas pun akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kupang, Rabu (30/10/2019). Materi laporan berkaitan dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2017 Bab IX tentang perhitungan suara Pasal 26 Ayat 3 point C dan D.

Disebutkan, point C Perbup nomor 36 tahun 2017 berbunyi, tanda coblos ganda yang berada di dalam dan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau salah satu calon kepala desa.

Berikutnya point D yakni tanda coblos ganda yang berada di dalam kotak segi empat, yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa dan di luar kotak segi empat dan tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon lain.

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya gugatan Ignas dikabulkan oleh PTUN Kupang pada tanggal 20 Mei 2020 dengan tergugat Bupati Belu, Willybrodus Lay terkait penetapan kepala desa terpilih tahun 2019 lalu.

pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Kupang disebutkan, perkara dengan nomor 102/G/2019/PTUN.KPG ini diputuskan pada Rabu (20/5/2020) lalu dengan status putusan, gugatan dikabulkan.

Terhadap putusan PTUN Kupang ini, Bupati Belu selaku tergugat mengajukan banding. Hal ini terlihat dari status perkara Permohonan Banding pada SIPP PTUN Kupang pada Kamis (28/5/2020).

Upaya hukum naik banding ini terlihat dari data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Kupang yang menyebutkan perkara dengan nomor 102/G/2019/PTUN.KPG ini diputuskan pada Rabu (20/5/2020) tersebut telah berstatus Banding.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar