Beranda Lintas NTT PMKRI Atambua Minta Polisi dan Jaksa Cepat Tuntaskan Laporan Penyelewengan Dana Desa

PMKRI Atambua Minta Polisi dan Jaksa Cepat Tuntaskan Laporan Penyelewengan Dana Desa

2909
0

BELU, Flobamora-news.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Atambua meminta pihak Polres Belu dan Kejaksaan Atambua untuk secepatnya menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi Dana Desa yang telah dilaporkan masyarakat. Tujuannya agar adanya kejelasan status Hukum sehingga tidak ada keresahan pada Masyarakat.

“PMKRI meminta Kepolisian Resort Belu dan Kejaksaan Negeri Atambua agar secepat menangani Kasus kasus korupsi yang telah dilaporkan Masyarakat agar ada kejelasan status Hukum sehingga tidak ada keresahan pada Masyarakat”. Demikian tegas Ketua PMKRI Cabang Atambua St. Yohanes Paulus II, Ferdinandus Naiaki, S. IP.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 pada 33 Desa di Kabupaten Belu, PMKRI Cabang Atambua, St. Yohanes Paulus II memberikan beberapa himbauan.

Mereka meminta agar Bupati Belu harus benar-benar obyektif dalam pelaksanaan pilkades sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 65 tahun 2017, dan Perda Kabupaten Belu nomor 6 tahun 2015 dalam hal memberikan rekomendasi bagi Kepala desa yang mencalonkan dirinya lagi sebagai cakades.

“Pemerintah atau Bupati agar tidak memberikan rekomendasi bagi Kepala desa yang mencalonkan dirinya lagi yang terkait kasus Korupsi yang sedang ditangani Pihak yang berwajib demi menjaga Kewibawaan Pemerintah,” lanjutnya.

Mereka juga meminta agar Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pilkades sehingga tidak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat.

PMKRI berharap agar masyarakat tetap menjaga keharmonisan dan tali persaudaraan selama Pilkades berlangsung sehingga tidak terjadinya gesekan yang berakibat pada konflik horizontal.

PMKRI juga menegaskan dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak memilih Cakades Incumbent yang diduga menilap Dana Desa selama masa jabatan sebelumnya.

“PMKRI menegaskan dan Menghimbau agar masyarakat tidak boleh memilih Calon Kepala desa yang terkait Kasus, terutama korupsi terhadap Dana Desa,” Tegas pria yang akrab disapa Feros itu.

Sebagai salah satu elemen mahasiswa, PMKRI yang berkarya dengan Umat dan Berjuang Bersama Rakyat akan mengkawal Proses pilkades yang akan dilaksanakan nanti.

Sebelumnya, Bupati Belu Willy Lay menuturkan bahwa rekomendasi 33 Cakades incumbent di Belu masih menunggu hasil pemeriksaan Keuangan Desa dari Inspektorat Kabupaten Belu pasca masa jabatan sebagai Kepala Desa (Kades) berakhir.

Hal ini diungkapkan Bupati Belu, Willy Lay kepada wartawan usai mengikuti pembukaan sidang I di kantor DPRD Belu, Senin (15/07/2019) siang.

Bupati Willy menuturkan bahwa saat ini pihak Inspektorat Kabupaten Belu tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Desa di masa akhir jabatan Kades dan ingin maju lagi sebagai Cakades (Incumbent).

“Saat ini inspektorat sementara melakukan pemeriksaan. Kalau ada temuan, nanti kita tunggu dan kita pertimbangkan,” ujarnya.

Dikatakan, rekomendasi yang akan dikeluarkan bukan atas dasar suka tidak sukanya, tapi perlu dipertimbangkan lagi dari hasil pemeriksaan Inspektorat.

“Kita keluarkan (rekomendasi) bukan atas dasar suka tidak suka, kita tunggu hasil dari inspektorat. Kita jangan cari-cari orang punya kesalahan (kesalahan Kades-red),” jelasnya.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, Iwan Manek yang dihubungi secara terpisah mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan sejumlah administrasi ADD. Total Desa yang diperiksa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi (Monev) sebanyak 33 Desa dan akan segera rampung.

“Total 33 Desa. Sebagian besar sudah rampung. Dalam satu atau dua hari kedepan semuanya fiks,” jelasnya Iwan melalui layanan pesan WhatsAppnya, Selasa (16/09/2019).


Reporter: Ricky Anyan


Komentar