Beranda Hukum & Kriminal Polisi Salah Bawa Surat Tugas, Sidang Praperadilan Akulina Dahu Ditunda Tiga Jam

Polisi Salah Bawa Surat Tugas, Sidang Praperadilan Akulina Dahu Ditunda Tiga Jam

901
0

Belu, Flobamora-news.com – Sidang Praperadilan terkait kasus yang menimpa Akulina Dahu yang digelar Senin (11/101/2021) terpaksa harus ditunda oleh Majelis Hakim lantaran Kasat Reskrim Polres Belu bersama kuasa hukumnya salah membawa surat tugas.

Kasat Reskrim Polres Belu bersama kuasa hukum datang dengan membawa surat tugas yang salah. Mereka datang dengan membawa surat tugas dengan pemohon gugatan atas nama Yulianus Mali. Padahal dalam jadwal sidang kali ini, Pemohon atas nama Akulina Dahu.

Karena kesalahan surat tugas itu,  Hakim Tunggal M. Reza Latuconsina, SH. MH pun menunda sidang selama tiga jam agar pihak tergugat Polres Belu memperbaiki surat tugas yang diberikan atasan. Sidang pun dijadwalkan kembali akan digelar pada pukul 14.00 Wita.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, dengan judul “Akulina Dahu, Gadis Malang di Bilik TPS”. Dituliskan, Akulina Dahu, seorang gadis desa yang baru saja lulus sarjana di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang pada Bulan Oktober 2020 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Belu pada tanggal 29 Desember 2020 karena dugaan pelanggaran Pemilu pada Pilkada Belu 2020.

Dalam konferensi pers akhir tahun 2020 di Aula Lantai I Mapolres Belu, Rabu (30/12/2020), Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh mengungkapkan bahwa Akulina adalah pemilih yang menggunakan KTP luar Belu mencoblos di TPS 02 Desa Nanaenoe. Tersangka CM adalah KPPS 05 yang berperan mengurus daftar hadir di pintu masuk TPS sedangkan tersangka PJ adalah KPPS 04 yang juga ketua KPPS. Ia berperan memberikan surat suara kepada pemilih.

Dikatakan, Lina datang mencoblos menggunakan identitas KTP. KTP yang dimiliki tersangka Lina adalah KTP lama yang bagian kop KTP masih tertulis Provinsi NTT,  Kabupaten Belu. Padahal wilayah tempat tinggal Lina berdasarkan KTP tersebut merupakan wilaya Pemerintahan Kabupaten Malaka dengan alamat Fukanfehan, Desa Alas Utara, Kabupaten Malaka.

Sesuai pengakuan tersangka CM seperti termuat dalam laporan polisi, dirinya kurang teliti saat melayani tersangka AD. Ia baru mengetahui tersangka AD menggunakan KTP luar Belu setelah surat suara sudah dicoblos.

Dugaan tindak pidana ini menjadi temuan pengawas dan ditelusuri lebih lanjut oleh tim Sentra Gakkumdu. Hasil penelusuran, Gakkumdu menemukan ada unsur pidana pemilu yang dilakukan AD serta dua orang KPPS sehingga Gakkumdu merekomendasikan kasus itu ke Polres Belu.

Penyidik Polres Belu melakukan penyelidikan hingga tahap penyidikan. Setelah cukup bukti, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. “Setelah kita menerima laporan polisi, kami periksa saksi dan terlapor. Kemudian kami gelar perkara yang diikuti Gakumdu. Dari situ kita tetapkan tiga tersangka,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, tersangka AD dijerat dengan pasal 178 huruf c ayat 1, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota menjadi Undang-Undang dengan ancaman penjara paling singkat 36 bulan atau paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 juta atau paling banyak Rp 72 juta.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar