Beranda Hukum & Kriminal Proyek Jalan Desa Weulun Malaka Diduga Tanpa Bukti Penerimaan

Proyek Jalan Desa Weulun Malaka Diduga Tanpa Bukti Penerimaan

317
0

Foto : Kuasa hukum, Lesly Anderson Lay, SH (OK)

KUPANG – Proyek jalan sepanjang 1,5 km menggunakan APBDes Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka diduga bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan ini dikerjakan tanpa kontrak. Selain tanpa kontrak, pembayaran pekerjaan juga dilakukan tanpa bukti penerimaan uang.

Hal ini terungkap dari keterangan sekertaris desa, bendahara desa, PPK serta dua orang pekerja dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang.

Menurut saksi, fakta bahwa proyek yang menjerat mantan Kepala Desa Weulun, Robertus Bere Nahak itu dikerjakan tanpa kontrak atau perjanjian lainnya.

“Pembayaran untuk pekerjaan jalan sepanjang 1,5 km, kemudian tanpa kontrak atau dalam bentuk perjanjian lainnya. Kedua pembayaran itu juga tanpa disertai bukti penerimaan uang,” ujar kuasa hukum terdakwa, Lesly Anderson Lay, SH kepada wartawan, Jumat (31/1/2020).

Menurut dia, pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga seharusnya ada dasar ikatan kerja atau kontrak.

“Ini uang negara, jadi semua pengeluaran atau penggunaan uang negara ada prosedur dan cara cara pembayarannya, karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban publik dan negara,” katanya.

“Ini janggal, bayar orang yang katanya mengerjakan proyek tanpa ada ikatan kontrak, itu kan tidak dibenarkan,” tambah Lesly.

Uang negara yang yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki ikatan kontrak dan harus melewati prosedur dan syarat pengadaan barang dan jasa. Apalagi, jika nominal atau nilai kontrak tersebut diatas Rp 200 juta, maka pengerjaan proyek tersebut harus melalui mekanisme pelelangan sebagaimana aturan pengadaan barang dan jasa.

“Proses hukum sesuai fakta persidangan bahwa pembayaran yang dilakukan adalah terhadap pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 1,5 km sudah menyalahi prosedur karena setiap pembayaran kepada pihak ketiga harus ada kontrak, dia juga harus taat pada prosedur pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya.

Ia meminta majelis hakim objektif dan profesional. Karena menurutnya, proses korupsi itu terjadi karena rangkaian.

“Korupsi tidak akan terjadinya karena peran satu orang saja, itu ada rangkaian, ya PPK itu juga bertanggung jawab,” tandasnya.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mantan kepala desa periode 2013-2019 ini menyalahgunakan APBdes TA 2016 sebesar Rp 162.834.196,66 dan TA 2017 sebesar Rp 405. 885.778,56. Dengan total biaya negara sebesar Rp 568.719.974. (OK)


Reporter: DIAN/OK


Komentar