Beranda Hukum & Kriminal Satu Hari Bertugas, Penjabat Bupati Belu Langsung Sikapi Rangkap Jabatan pada Pimpinan...

Satu Hari Bertugas, Penjabat Bupati Belu Langsung Sikapi Rangkap Jabatan pada Pimpinan OPD

509
0

Belu, Flobamora-news.com – Adanya dugaan dari masyarakat atas kebijakan Willybrodus Lay saat membuat keputusan rangkap jabatan pada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk segera mengambil langkah tegas.

Dugaan kuat masyarakat itu tak lepas dari realita yang terjadi dalam Pilkada Belu 2020 ini, di mana salah satu Pimpinan OPD yang merangkap jabatan bersama 9 camat lainnya terlibat dalam kasus upacara adat mendukung Petahana maju dalam Pilkada 2020 di Desa Duabesi, Kecamatan Nanaetduabesi beberapa waktu lalu.

Hasil dugaan itu telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Belu. Bawaslu Belu pun telah mmengirimkanlaporan hasil pemeriksaan kepada Komisi ASN.

Saat ini, nasib 10 orang ASN tersebut tergantung dari hasil rekomendasi yang akan diberikan oleh Komisi ASN.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk yang baru menjalankan tugas hari pertamanya langsung meminta kepada Kepala BPKAD untuk segera mencabut surat tugas rangkap jabatan empat Pimpinan OPD tersebut.

Menurut Zakarias, sikap yang diambilnya itu diluar dugaan kasus yang dilakukan oleh 10 orang ASN. Zakarias menilai dari sisi adanya oerubahan regulasi yang terjadi dalam penyusunan APBD Murni Tahun 2021.

“Terkait dengan rangkap jabatan, saya sudah meminta kepada PPKAD untuk segera mencabut kembali Surat tugas rangkap jabatan Dan dikembalikan kepada sekretaris di masing-masing OPD Karena terkait dengan user penyusunan APBD 2021. Saya tidak melihat dari ada unsur politik, tapi lebih pada penyusunan APBD 2021,” Jelas Zakarias.

Dikatakan bahwa saat ini pembahasan Perubahan Anggaran 2020 saja belum selesai di bahas. Padahal saat ini sudah berada di ambang Bulan Septerber. Selain pembahasan Perubahan Anggaran, OPD juga sudah harus mempersiapkan diri untuk menyusun APBD Murni 2021.

“Sekarang sudah akhir Bulan Septerber, tapi penyusunan perubahan anggarannya pun belum selesai. Kita juga harus segera menyusun anggaran murni untuk tahun 2021,” ucapnya.

Dijelaskan bahwa pada penyusunan APBD Murni 2021, ada sedikit perubahan regulasi yang terjadi yaitu penyusunan APBD harus dikoordinir oleh Pimpinan OPD terkait dan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut saat rapat pembahasan bersama Mitra Komisi DPRD Belu.

“Pada penyusunan anggaran murni 2021, ada perubahan regulasi pada penyusunan APBD 2021 yaitu penyusunan APBD harus dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat Daerah. Pimpinan perangkat daerah akan menyampaikan ke komisi pada saat rapat kerja,” ungkapnya.

Atas pertimbangan itu, maka dirinya telah meminta kepada Kepada BPKAD untuk mencabut kembali surat tugas yang telah dikeluarkan pada masa Willybrodus Lay dan Ide Luan untuk kembali memberikan tanggung jawab pimpinan OPD kepada Sekretaris OPD yang bersangkutan.

“Karena itu, saat ini semua tugas dikembalikan kepada masing-masing sekretaris untuk bisa menjadi user sementara sampai jabatan Kadis terisi pada OPD yang kosong,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ada empat orang kepala dinas yang diberikan surat tugas rangkap jabatan. Keempatorang tersebut adalah Alo Fahik yang merupakan Kasat Pol PP merangkap PLT Kadis; Anton Suri yang merupakan Kepala BKPSDM merangkap PLT Kadis Perhubungan; Baltasar bouk Kepala Badan Bencana Daerah merangkap PLT Kadis Koperasi; Alfredo Amaral yang merupakan Asisten III merangkap PLT Kadis Perpustakaan.

Dikutip dari portal resmi Bawaslu Kabupaten Belu http://belu.bawaslu.go.id/ menjelaskan bahwa menindaklanjuti temuan bawaslu Nomor 04/TM/PB/Kab.19.03/IX/202 terkait dengan acara ritual adat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2020 di Desa Dubesi kecamatan Nanaet Dubesi maka Bawaslu Kabupaten Belu mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap sembilan camat yang menghadiri kegiatan tersebut serta Kepala BKPSDMD Belu sebagai Ama Nai-nya (Tua Adat), 2 kepala Desa dan Master of Ceremony (MC) yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Mereka diundang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran Netralitas ASN, dimana pada acara adat tersebut, diduga mereka memberikan pernyataan dukungan terhadap salah satu bakal calon Bupati Belu.

Klarifikasi dilakukan sejak tanggal 3 September 2020, dimana pada tanggal 3 september 2020 klarifikasi dilakukan terhadap 4 orang camat dan 2 orang kepala desa serta MC yang memandu acara tersebut.

Klarifikasi dilanjutkan pada tanggal 4 September 2020 dengan mengundang 5 camat lainnya untuk didengar keterangannya.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, terdapat 9 (sembilan) orang camat yang menghadiri kegiatan tersebut diantaranya Camat Lamaknen Selatan, Camat Lamaknen, Camat Raihat, Camat Kota Atambua, Camat Atambua Barat, Camat Atambua Selatan.

Selanjutnya, Camat Tasifeto Barat, Camat Raimanuk serta Camat Nanaet Duabesi, sedangkan 3 orang camat lainnya tidak hadir yaitu Camat Tasifeto Timur dan Camat Lasiolat, sementara Camat Kakuluk Mesak hadir di bagian awal acara, tetapi tidak sempat mengikuti acara pernyataan-pernyataan politik dari masing-masing camat tersebut.

Proses klarifikasi ini sesuai dengan ketentuan, Bawaslu Belu memiliki waktu 3 + 2 (maksimal 5 hari kalender) dalam proses penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, paling lambat tanggal 6 September 2020, Bawaslu Belu sudah harus ada putusan.

Terhadap proses penanganan pelanggaran ini, Bawaslu tidak menggunakan Undang-Undang Pilkada karena belum ada calon bupati dan kampanye belum dimulai. Tetapi dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Netralitas ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Karena menggunakan undang-undang ASN, maka sesuai dengan regulasi Bawaslu hanya melakukan klarifikasi dan kajian serta merekomendasikan hasil klarifikasi dan hasil kajian tersebut ke Komisi ASN. Selanjutnya Komisi ASN yang berwenang melakukan kajian ulang dan memutuskan dan menentukan apakah ini pelanggaran atau bukan dan apa sanksinya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar