Beranda Hukum & Kriminal Sengketa Lahan Berujung Damai, Warga Besipae Terima Direlokasi

Sengketa Lahan Berujung Damai, Warga Besipae Terima Direlokasi

400
0

Ket Foto : masyarakat Besipae menerima upah kerja pembukaan lahan pengembangan lamatoro terambah dan kelor di kawasan Besipae

KUPANG, Flobamora-news.com – Persoalan.lahan yang selama ini menjadi polemik  anatara Warga Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhir telah selesai. Pasalnya warga telah menerima tawaran pemerintah Provinsi (Pemrov) untuk direlokasi di atas lahan seluas 800 meter persegi yang telah dipersiapkan pemerintah. Selain bantuan sosial yang akan disalurkan Gubernur NTT, warga Besipae kini telah diberdayakan dalam pengembangan kelor dan lamatoro teramaba. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Aset Daerah, Zet Zoni Libing di ruang kerjanya pada, Kamis (6/8/2020)

Menurut Zet Zoni, bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga Besipae dan telah menerima tawaran dari pemrov untuk pindah ke lahan yang disediakan. Di atas lahan itu, pemerintah sudah membangun rumah tinggal bagi mereka.

“Jadi tidak ada tindakan reprensif dari pemerintah terhadap warga Besipae. Justru kami menyiapkan tanah kapling seluas 800 meter persegi bagi 37 kepala keluarga (KK) yang mendiami wilayah itu,” kata Zoni Libing.

Zoni Libing mengatakan, pemrov juga telah merelokasi tiga rumah yang dibangun warga menutupi jalan masuk kantor pemerintah dan telah dibangun rumah utuk ditempati. Tiga rumah ini, yang sebelumnya paling getol melakukan  penolakan. Zet, menduga ada-ada pihak berkepntingan yang “bermain” di belakang mereka.

Sementara rumah-rumah warga desa, Oekaam, Mio, Linamnutu, Polo dan Enoneten yang wilayahnya masuk dalam kawasan seluas 3700 hekar milik pemerintah, kata Zet, maka sertifikatnya  akan “dipecahkan” menjadi hak milik dan diberikan kepada masyarakat yang wilayahnya masuk dalam kawasan tersebut.

Diberdayakan

Selain direlokasi, pemerintah menjalankan program pengembangan kelor dan lamatoro terambah dengan pendekatan padat karya, dengan melibatkan masyarakat di kawasan Besipae. Program pemberdayana itu telah berlangsung selama dua hari ini, dan mendpatkan upah sebesar Rp 50 ribu perhari.

“Di atas lahan itu pemerintah telah menjalankan program padat karya, dinas Peternakan dan Pertanian mengembangkan lahan itu dengan melibatkan masyarakat di Besipae dan diberi upah satu hari 50 ribu rupiah per orang,” ujarnya.

Pemerintah daerah, melalui Gubernur NTT, lanjut Libing, akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Besipae. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Besipae.

“Kami dari pemerintah tidak ada niat sedikitpun untuk menyengsarakan masyarakat, justru yang dilakukan adalah mensejahterakan rakyat. Jadi tidak ada upaya reprensif sedikiti pun yang dilakukan pemeirintah,” katanya.

Zet menduga, selama ini, ada upaya-upaya kelompok tertentu yang meprovokasi masyarakat untuk mengambil tindakan, yang seolah-olah melakukan tindakan reprensif. Saat ini, kata Zet, semua warga Besipae sudah menerima keputusan pemerintah dan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III, Ferdi Mui mengaku

upaya yang dilakuka pemerintah sudah sangat tepat, dengan tidak mengorbankan warga Besipa, termasuk membangun rumah dan memberikan sertifikat hak tanah. Belum lagi, sesuai janji Gubernur, untuk membiayai pendidikan anak mereka.

Fredi juga bilang bahwa konflik selama ini ditenggarai adanya oknum-oknum yang bermain di belakang warga Besipae, namun kehadiran pemeirntah dengan pendekatan ini, diharapkan bisa menyudahi konflik tersebut.

“Kita harapkan rogram ini berjalan dengan baik tidak ada lagi konflik antara pemerintah dan warga Besipae, apalagi pemrintah telah menyiapkan rumah, lahan beserta sertifikat dan membiayai pendidikananak merrka,” katanya.

 


Reporter: Ricky Anyan


Komentar