Beranda Hukum & Kriminal SKAK Bersama Masyarakat Jember Tolak UU KPK, Tak Ada Waktu Lagi, Ayo...

SKAK Bersama Masyarakat Jember Tolak UU KPK, Tak Ada Waktu Lagi, Ayo Lawan!

388
0

JEMBER, Flobamora-news.com – The End of KPK? Akan benar-benar terjadi apabila kita tak segera rapatkan barisan! Kematian awal Komisi Pemberantasan Korupsi ini ditandai dengan kehadiran Revisi Undang-Undang KPK yang terburu-buru dan dianggap tak perlu masuk Prolegnas untuk di sahkan menjadi sebuah undang-undang. Rencana tak wajar Dewan Perwakilan Rakyat inipun semakin diperparah dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya terdapat kecacatan formil dalam penyusunan RUU KPK ini, namun juga terdapat beberapa poin baru yang jelas-jelas akan melemahkan posisi KPK sebagai Lembaga Negara yang Independen dan sesuai dengan semangat reformasi. Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi sumber kemarahan masyarakat,

– Pertama, KPK akan ditarik menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Ini jelas logika hukum ketatanegaraan yang usang dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Sebab KPK sejatinya bukanlah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif (trias politica). KPK adalah lembaga negara independen (auxiliary state’s organ) yang bebas dari pengaruh kepentingan dari cabang kekuasaan manapun.

– Kedua, kerja-kerja KPK akan diawasi oleh badan baru yang diberi nama Dewan Pengawas. Keberadaan dewan pengawas ini justru akan semakin memperlemah kinerja KPK, karena hanya akan menambah birokrasi untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, salah satu contohnya adalah perizinan penyadapan.

– Ketiga, mengintegrasikan KPK secara penuh ke dalam sistem peradilan pidana konvensional sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mulai dari penyelidik harus dari kepolisian, tidak diperbolehkannya penyidik independen, hingga penuntutan yang diharuskan berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Ini jelas mematikan nalar independent KPK yang diberikan oleh Undang-undang.

– Keempat. upaya penyadapan KPK harus seizin dewan pengawas. Ini adalah cara untuk melumpuhkan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi mahkota KPK. Izin dewan pengawas, harus dipahami sebagai kontrol mutlak terhadap penyadapan KPK.

– Kelima, memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Ini jelas akan memberikan celah ruang intervensi kasus yang ditangani KPK. Termasuk modus menghambat kasus secara administratif sehingga melebihi batas waktu 1 tahun.

Untuk itu Kami dari Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) bersama masyarakat Jember menyatakan sikap Menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena revisi yang tidak procedural, adanya pasal-pasal yang melemahkan KPK dan kurun waktu yang terburu-buru. Oleh karena itu kami mengajak kawan-kawan semua untuk bersatu melawan upaya pelemahan terhadap KPK.

Peserta Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) :
1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI JEMBER)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND)
4. Forum Wartawan Lintas Media (FWLM)
5. Teater Gelanggang
6. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Ilmiah Fakultas Hukum
7. Lembaga Pers Mahasiswa Imparsial


Reporter: Robert


Komentar