Beranda Opini SUARA MAHASISWA: Politik Bukan Teknik Untuk Berkuasa Melainkan Teknik Untuk Mengabdi

SUARA MAHASISWA: Politik Bukan Teknik Untuk Berkuasa Melainkan Teknik Untuk Mengabdi

269
0

Kedudukan Mahasiswa

Mahasiswa adalah sebagai calon pemimpin bangsa yang telah mengenyam kesempatan besar menimba ilmu pada level perguruan tinggi oleh karena itu setiap mahasiswa/i seyogianya harus memiliki peran dan fungsi sosial politik yang membangun kesadaran masyarakat untuk kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

Fungsi dan peran yang dilakoni oleh mahasiswa melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, penyimbang informasi yang berimbang dan netral. Bahkan mahasiswa diharapkan mampu berperan lebih melalui keikutsertaan dalam uji kelayakan calon pemimpin melalui pembangunan kelompok sadar politik yang menguji keseriusan janji politik calon sehingga diperoleh komitmen dan konsistensi melaksanakan janji dan kontrak politiknya.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual mampu mengamati proses, mencerdasi dan menimbang berbagai hal di dalam politik. Melalui ilmu yang dimilikinya mahasiswa harus mampu netral dan tidak ikut-ikutan. Posisi netral mahasiswa berfungsi sebagai kontrol yang mampu mencerdaskan masyarakat supaya jangan mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu.

Dengan kemampuan intelektual dan organisasinya, mahasiswa mencerahkan masyarakat untuk memahami pilkada sebagai alat dan jalan untuk kehidupan berpolitik yang lebih baik, berdemokrasi yang baik dan pelayanan berbasis pengabdian. Politik bukan teknik untuk berkuasa melainkan teknik untuk mengabdi. Disamping itu, mahasiswa juga harus melek terhadap isu politik saat pilkada sehingga mahasiswa mampu secara aktif dan langsung berkontribusi mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik secara luas.

Dengan demikian mahasiswa menjadi pengaruh dan penggerak pendidikan politik kepada masyarakat dengan memilih calon pemimpin berdasarkan kinerja dan kredibilitasnya. Sehingga ke depan mahasiswa mampu memberikan peran nyata dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing.

Idealnya, partisipasi yang aktif ini harus tidak ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik. Kontribusi ini adalah murni dari kepentingan masyarakat yang benar-benar harus disampaikan kepada siapapun calon pemimpin daerah yang akan memenangi Pilkada.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus menggambil langkah-langkah positif (sekecil apapun) untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Ada dua peran utama yang paling mungkin dilakukan mahasiswa untuk melakukan perbaikan ke depan.

Pertama, mahasiswa seyogyanya tidak alergi dengan partai politik dan berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan politik termasuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kedua, sebagai insan kritis, mahasiswa harus aktif melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap proses politik yang berlangsung, termasuk Pilkada 2020.

Mahasiswa adalah bagian dari generasi muda milenial yang hidup di era digital, yang selalu terhubung dengan dunia media sosial. Media sosial adalah platform di antara sumber informasi yang paling banyak digunakan di dunia. Akses mudah dan murah ke internet dan sejumlah besar pengguna terdaftar diplatform ini, menjadikannya salah satu yang termudah dan cara paling efektif untuk menyebarkan informasi. Keuntungan dari pemanfaatan media sosial dalam situasi pandemi Covid-19 ini, di mana mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dan turut terlibat dalam berbagai ajang penyebaran informasi mengenai perilaku pencegahan Covid-19 dan juga informasi pesta Demokrasi politik yang digelar secara serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Kemampuan menggunakan media sosial setiap hari, bukan hanya sekedar dipakai sebagai sarana hiburan, tapi media sosial bisa dijadikan alat penyebaran informasi yang sangat berpotensial memberikan Pemahaman yang benar tentang kegunaan media sosial sebagai bagian dari instrumen pengawal informasi yang tepat, harus dijadikan sebagai modal utama dan solusi bagi perubahan perilaku masyarakat dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Belu yang melahirkan dalam pengataman penulis adalah pencitraan dan tantangan pilkada di Belu saat ini.

Dalam keadaan seperti saat ini, mahasiswa yang hanya tinggal di rumah, dapat memainkan peran penting dari rumah dengan menggunakan media sosial sebagai solusi untuk saling berbagi pengetahuan dengan banyak masyarakat di sekitarnya. Media sosial sangat bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, dan lain sebagainya.

Tapi, di sisi lain media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu kebencian, kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa, terutama di Kabupaten Belu.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat Belu tecinta.

Pencitraan dan Tantangan Jelang Pilkada di Kabupaten Belu 2020

Ruang publik di Belu menggemah dengan Gaung politik jelang pemilihan serentak tanggal 9 Desember 2020. Menurut Kemendagri pilkada serentak terdapat 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Di Provinsi NTT ada 9 Kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak yaitu: Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Ngadu di Flores, Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba, Kabupaten Sabu Raijua, serta Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.

Menyambut pesta Demokrasi yakni pilkada di Kabupaten Belu terdiri dari dua paket yakni paket Sahabat (Willybrodus Lay-J.T Ose Luan) dan Paket Sehati (Agus Taolin-Aloysius Haleseren). Penulis mengakatan kedua paket merupakan para kadidat Putra-putra terbaik.

Melihat kondisi perkembangan mulai tahap pencalonan, masa kampanye hingga jelang Pilkada para kandidat dan masyarakat antusias memberikan domain hingga perannya untuk mencapai tinggkat pengunggulan dari kedua paket tersebut. Ruang Publik pun riuh dengan gaung politik di Belu. Para pemain opini politik dengan sangat genjarnya melancarkan berbagai aksinya.

Para pemain opini politik tersebut tentu berasal dari berbagai latarbelakang seperti partai Politik dan ada juga dari kalangan masyarakat biasa yang disebut tim sukses, yang kesemuanya tentu menjagokan dan menggunggulkan para kadidat yang dijagokan. Hal ini tentu sudah menjadi kewajaran dan memang seharusnya demikian.

Dari pengamatan penulisan selama masa kampanye hingga jelang H-1 pilkada serentak hingga penulis merasa tergelitik terhadap dinamika dan perdebatan dari berbagai sumber maka penulis beriniatif memberikan opini mahasiswa terhadap pencintraan dan tantangan pilkada 9 Desember 2020. Ruang publik kita riuh dengan jargon-jargon, perdebatan, diskusi, berita hoax, hingga munculnya boneka-boneka perebut kekuasaan bernama politisi yang lalu lalang menonjolkan dirinya dalam rangka menarik simpati pemilih.

Memang harus diakui bahwa politik itu mutlak membutuhkan pencitraan. Tanpa pencitraan, orang tidak akan mengenalnya. Pencitraan merupakan bagian dari kebutuhan branding bagi setiap orang yang membutuhkan suara public (Dalam Dhimas Ginanjar, Anggota DPRD Surabaya, 2014-2019). Di era partisipasi suara rakyat adalah penentu nasib politisi, hukum yang berlaku adalah ’’tak kenal, maka tak terpilih’’.

Dari kemakluman kita akan fenomena yang demikian, tentunya akan menjadi masalah ketika strategi pencintraan politisi itu justru lebih mengarah kepada upaya pembohongan atau penipuan kepada publik. Pembohongan atau penipuan publik yang dimaksud di sini adalah adanya ketidakseimbangan antara realitas dan apa yang ditampilkan seorang politikus di ruang publik melalui kampanye virtual di media sosial. Banyak orang mengatakan bahwa rakyat kita sudah cerdas, tidak mungkin bisa dibohongi. Itu ungkapan yang berlebihan.

Buktinya, rakyat sering gagal memilih pemimpin yang baik. Baik artinya punya kapasitas dan integritas. Kapasitas diukur dari perbaikan (adanya perubahan terukur ke arah yang lebih baik) yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin buat rakyatnya. Dan integritas artinya komitmen hukum, moral dan loyalitas terhadap kebenaran selama memimpin. Masih banyaknya pemimpin daerah yang berurusan dengan penegak hukum, terutama KPK, adalah bukti kegagalan rakyat memilih pemimpin. Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat masih mudah dijadikan korban pencitraan.

Oleh karena itu, masyarakat Belu perlu cerdas memahami segala gerak-gerik politisi di media sosial agar tidak terjebak kebohongan-kebohongan yang kemudian berimbas kepada timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap politisi yang nyata kerjanya dan kelihatan hasilnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bagaimana memahami gerak pencitraan politisi di ruang publik?

Hal utama yang wajib diketahui masyarakat terlebih dahulu adalah ketika seseorang terjun di dunia politik, integritas dan kapabilitas tidak cukup. Dia perlu melakukan segala macam cara agar mampu menarik hati masyarakat. Dalam prosesnya, tidak semua orang mampu mengenalkan dirinya kepada publik dengan kesan yang menarik.

Di situlah pencitraan merupakan kebutuhan berpolitik yang tidak bisa dihindari. Sebagai kebutuhan, pencitraan akan hadir dalam bentuk apa saja di ruang publik. Dalam situasi tersebut, pertanyaan refleksi bagi kita adalah mau menjadi korban pencitraan atau melawan balik agar kita benar-benar menuai pemimpin dengan kualitas cukup baik.

Cara melawan balik teramat sederhana yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah memahami arti pencitraan itu sendiri. Sebenarnya, pencitraan lebih berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk citra seseorang sesuai keinginan atau harapan publik guna mendapatkan simpati. Kadang usaha itu dilakukan juga untuk menutupi sesuatu yang buruk. Mudahnya, pencitraan adalah ’’pembungkusan diri’’ dengan gambaran yang disukai oleh publik walaupun apa yang diberikan sebagai value atau nilai kadang tidak jelas atau bahkan cenderung ’’kosong”.

Oleh karena itu, pencitraan sering dikonotasikan sebagai sebuah upaya sesaat yang tidak berkesinambungan dan tidak akan pernah ada follow up-nya lagi. Contohnya, bila keinginan publik adalah melihat sosok yang baik, santun, mengutamakan kepentingan orang banyak, semua kegiatan orang yang dicitrakan itu dirancang dan dijalankan secara seksama, menggunakan beragam medium komunikasi agar cocok dengan citra tersebut. Tiba-tiba mengunjungi pasar, tiba-tiba memberikan bantuan di rumah yatim, memotret diri sedang memberikan sedekah dan berbagai macam hal lain yang tidak lazim dia lakukan sebelumnya.

Biasanya kegiatan pencitraan itu hanya berlangsung sesaat. Sebab, tujuannya memang mengubah persepsi orang. Untuk menghindari metode pencitraan seperti itu, penulis masih percaya bahwa masyarakat kita sudah cukup bisa membedakan mana yang masuk kategori pencitraan dan mana yang bukan karena terlalu sering dipertontonkan di ruang publik kita selama ini.

Penulis ingin kita mencoba lebih jeli lagi melihat figur dan rekam jejak calon pemimpin di Belu, terutama menjelang pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Oleh sebab itu, perlu adanya pendidikan literasi digital yang akan sangat membantu masyarakat tidak menelan mentah segala informasi di ruang publik media sosial kita. Itu penting, mengingat pencitraan sering dibungkus dalam berbagai macam kemasan.

Variasi kemasan tersebut membuat masyarakat tanpa sadar sedang dipaksakan menerimanya tanpa bisa memilih. Penulis yakin literasi digital cukup membantu masyarakat dalam menjembatani pertemuannya dengan sosok calon pemimpin di Belu Tercinta di ruang nyata. Pencitraan terserbut baik, tetapi harus tetap seimbang antara apa yang terjadi di dunia nyata dengan apa yang dicitrakan di dunia maya. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya proses pembangunan masyarakat membutuhkan debatan program-program yang berkualitas yang bersumber dari identifikasi masalah Belu sehingga melahirkan program-program cemerlang pada kesejahteraan Masyarakat Belu tercinta.

Kita tidak dapat merubah apa-apa selain proses membangun dan kerja nyata, kerja keras dalam hidup berdampingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Belu. Mari kita mendukung untuk meningkatkan pembangunan yang sudah ada agar terus maju dan terus berkesinambungan.

Kesimpulannya,“Politik Bukan Teknik Untuk Berkuasa Melainkan Teknik Untuk Melayani”.
Dengan demikian pesan penulis Mari kita semua memberikan hak warga Negara dengan bijaksana, memberikan suara kita dalam hidup berdampingan sebagai Putra-Putri orang BELU sejati. PASTIKAN !!! Pesta Demokrasi rakyat ini berjalan damai, sejuk dan bebas dari money politic sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas dan punya integritas.


Reporter: Dominikus Mau Bele


Komentar