Beranda Hukum & Kriminal Terkait Mutasi Empat Pegawai RSUD, Ketua Fraksi Demokrat: Pemerintah Tidak Dewasa!

Terkait Mutasi Empat Pegawai RSUD, Ketua Fraksi Demokrat: Pemerintah Tidak Dewasa!

3554
0

Belu, Flobamora-news.com – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu menyesalkan keputusan yang dikeluarkan Bupati Belu, Willybrodus Lay terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penugasan empat pegawai RSUD Atambua pada tanggal 20 April 2020 lalu di tengah Pandemi Corona melanda seluruh Dunia.

Penyesalan itu diungkapkannya saat menerima pengaduan dari salah satu Tenaga Medis yang dimutasi oleh Bupati Belu di Ruang Kerja Wakil II DPRD Belu, Cyprianus Temu pada, Selasa (21/4/2020).

Mauk Martinus mengaku sempat mendapat keluhan dari Kepala Seksi Pelayanan di RSUD Atambua via telepon seluler pada, Senin (20/4/2020) malam terkait mutasi yang dikeluarkan Bupati Belu, Willybrodus Lay.

“Dia bilang ya… kalau mutasi seperti ini, kami kewalahan. Bagaimana dengan pelayanan kami di RSUD Atambua?” Demikian kata Mauk Martinus mengulang keluhan yang disampaikan Kepala Seksi Pelayanan RSUD Atambua kepadanya.

Saat itu, Mauk Martinus berpikir bahwa mutasi yang dilakukan itu adalah sebuah mutasi biasa untuk peremajaan dan penyegaran organisasi.

Akan tetapi, ketika dirinya tahu bahwa ternyata mutasi tersebut dibuat karena adanya sebuah masalah, maka mutasi itu sangat tidak elegan.

“Pemerintah tidak dewasa! Tidak mau terima segala kekurangan yang ada. Apalagi jika ada intervensi dari luar. Itu tidak bagus,” Demikian tegas Politisi Partai Demokrat Kabupaten Belu itu.

Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Mauk Martinus menegaskan bahwa dirinya tidak sependapat dengan keputusan yang sudah dikeluarkan Bupati Belu yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Belu itu. “Saya juga tidak sependapat dengan keputusan itu,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan oleh media ini bahwa pasca mencuatnya pemberitaan tenaga medis RSUD Atambua melakukan aksi mogok karena ketiadaan APD, empat tenaga medis RSUD Atambua dimutasi.

Salah satunya adalah Raquela Das Dores, A.Md.Keb. Raquela Das Dores adalah Bidan yang sudah sejak 7 Juli 2014 di Ruang VK RSUD Atambua. Dirinya pun mendapat tugas untuk bekerja di Ruang Screening Covid-19 sejak tanggal 17 April 2020.

Selain dirinya, ada empat nama lain yang ikut dipindahkan. Mereka adalah Andreas Deni Mora Komar, A.Md yang merupakan Bendahara barang sekaligus panitia pemeriksa Alkes RSUD Atambua, Yohanes Oe Leu, A.Md.Kep yang merupakan Kepala Poli Rawat Jalan, dan Fabiola Nahak, serta Charles G. Asa, Salah satu Tenaga kontrak Daerah Belu yang ditugaskan sebagai pembantu Bendahara Barang di RSUD Atambua.

Dengan kepindahan mereka dari RSUD Atambua tanpa ada yang menggantikan tugas mereka di tengah Pandemi Covid-19, menjadi sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan kembali oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay atas keputusan yang sudah dibuatnya itu.

Ada empat orang yang bekerja di Ruang Bendahara barang yaitu bendahara Barang, pembantu Bendahara Barang, dan dua orang pengurus gudang. Akan tetapi Bendahara barang dan pengurus bendahara barang telah dipindahkan tanpa ada yang menggantikan posisi mereka. Selain itu, posisi Kepala Poli Rawat Jalan pun kosong setelah Yohanes Oe Leu, A.Md.Kep dipindahkan.

“Sebagai ASN, saya siap ditempatkan ke mana saja. Tapi yang membuat saya kesal dengan keputusan bupati ini karena apa yang saya suarakan itu untuk kepentingan banyak orang bukan untuk kepentingan saya atau kami para tenaga medis saja. Saat kami pulang ke rumah, kami masih banyak menemui orang, baik itu suami, anak-anak, maupun tetangga di sekitar rumah kami. Kalau ini dianggap salah, maka buatlah teguran sesuai dengan aturan, bukan langsung memberikan sangsi,” pungkas Dores.

Atas beberapa pertimbangan, Das Dores pun datang mengadu ke DPRD Belu pada, Selasa (21/4/2020). Kedatangannya langsung diterima oleh hampir semua Komisi I dan Komisi III DPRD Belu. Mereka pun langsung mengadakan pertemuan di Ruangan Wakil II DPRD Belu, Cypri Temu.

Dalam pertemuan tersebut, para Wakil Rakyat menyayangkan kebijakan yang sudah dibuat oleh Bupati Belu di tengah Pandemi sedang melanda Dunia.

Karena itu, DPRD Belu pun, sesuai dengan keputusan rapat meminta Bupati dan Wakil Bupati Belu untuk meninjau kembali keputusan yang sudah mereka buat kepada para tenaga medis.

“Ini Keputusan yang salah. Karena itu, sesuai dengan keputusan rapat, maka kami sudah menyurati Bupati dan Wakil Bupati Belu untuk meninjau kembali keputusan yang sudah mereka buat. Bila permintaan kami diabaikan, maka kami akan melaporkan ini kepada Inspektorat Provinsi NTT atau Komisi ASN. Jangan buat sebuah keputusan hanya karena tidak ingin dikritik,” Tegas Temu usai pertemuan tersebut.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar