Beranda Politik Terkait Pemberitaan Media Masa Ketua DPW PPP Angkat Bicara

Terkait Pemberitaan Media Masa Ketua DPW PPP Angkat Bicara

182
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Partai Persatuan Pembangunan merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan media masa. Berkaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggugurkan beberapa partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di seluruh Indonesia bagi Partai yang Kabupaten atau yang Propinsinya tidak melaporkan dana kampanye awal. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur Djainudin, SH.MH di kediamannya, Sabtu (23/3/19)

Menurut DJainudin, berkaitan dengan pemberitaan itu di Nusa Tenggara Timur dari 22 Kabupaten/Kota ada empat Kabupaten yang kami tidak memiliki kepengurusan.

“Kepengurusan yang lama saya bekukan karena pergolensi internal partai yang terjadi tiga tahun sebelumnya”. Kata Jainudin

Menghadapi Verifikasi faktual sebagai Ketua Wilayah harus mengambil sebuah kebijakan untuk menyelamatkan partai ini.

“Bagi mereka yang berkiblat pada Ketua Umum Jan Farid saya harus membekukannya. Karena jika tidak maka akan berdampak pada eksistensi partai secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur”. Papar Ketua DPW

Untuk itu yang pertama,

Sabu Raijua kita bekukan dan kami tidak memiliki Calon Legislatif artinya kita tidak perlu melaporkan dana kampanye awal. Kita mau melaporkan apa sementara Caleg tidak ada.

Sumba Barat juga sama saya bekukan kepengurusannya dan tidak memiliki Caleg. Jadi kita tidak perlu melaporkan dana kampanye awal.

Ngada kami memang memiliki kepengurusan tapi karena kelemahan dari pengurus yang tidak mampu merekrut Caleg sehingga tidak perlu melaporkan dana kampanye awal dan Manggari juga demikian.

“Jadi empat Kabupaten ini yang tidak memiliki Calon Legislatif tidak perlu melaporkan dana kampanye awal”. Ujarnya

Ini yang harus dijelaskan secara komperhensif oleh KPU karena jika berbicara secara global bahwa Partai Persatuan Pembangunan gugur mengikuti Pemilu kemudian suaranya sah tidak diikutsertakan dalam pemilihan itu yang menjadi persoalan.

Orang akan memperimplementasi bahwa tidak perlu memilih Partai Persatuan Pembangunan karena suaranya pasti tidak dihitung.

“Saya minta KPU hati-hati menjelaskan karena ini politis sekali, inikan tahun politis senua orang bisa mengkonsumsi, menggorengnya secara baik sehingga elektabilitas partai menjadi terancam”. Tegas Djainudin

KPU sebagai lembaga yang didirikan oleh negara untuk mengelola Pemilu itu saya mohon secara tegas lokusnya dimana. Lokus yang digugurkan Kabupaten mana sedangkan Kabupaten/Kota yang lain bisa mengikuti pemilu dan suaranya dianggap sah.

“Saya mohon surat keputusan KPU itu ada agar kita baca kita pahami. Tetapi berita yang kita baca di koran mebuat kita bingung”. Kata Djainudin (Rbt)

KOMENTAR ANDA?

Komentar