Beranda Ekonomi Bisnis Terkait Polemik Porang, Wakil Rakyat Dukung Penuh Tindakan Polisi

Terkait Polemik Porang, Wakil Rakyat Dukung Penuh Tindakan Polisi

677
0

Belu, Flobamora-news.com –DPRD Kabupaten Belu mendukung penuh langkah yang telah diambil oleh Polres Belu untuk memanggil PPK dan pihak kontraktor terkait pengadaan bibit Porang atau Maek Bako. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu, Cypri Temu.

“Terkait dengan langkah yang diambil kepolisian, Pihak wakil rakyat sangat mendukung,” tegas Cypri saat dihubungi media ini via telepon seluler pada Jumat (28/2/2020).

Dikatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ini, didapat sebuah temuan, maka Wakil Rakyat mendukung untuk segera ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Kita sangat berharap agar pihak kepolisian dapat bekerja secara maksimal. Kami akan mendukung sepenuhnya langkah pihak kepolisian,” pungkasnya.

Untuk mendukung langkah kepolisian itu, Pihak wakil rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka melalui Komisi I DPRD Kabupaten Belu akan membantu pihak kepolisian dalam mengungkap fakta yang ada.

Dalam membantu pihak kepolisian mengungkap fakta, maka telah diagendakan rapat antara Komisi I DPRD Belu dengan beberapa instansi mitra komisi hari Senin (2/3/2020) di Ruang Pertemuan Komisi I.

“Kita akan gelar rapat dengan Mitra komisi I. Salah satu agendanya adalah pembahasan terkait polemik Maek Bako yang lagi hangat diperbincangkan di Media Sosial. Nanti kita akan meminta kepada inspektorat, sejauh mana hasil audit yang sudah mereka lakukan,” jelas politisi Nasdem itu.

Dikatakan bahwa, kunjungan Gubernur NTT bersama rombongan ke Kabupaten Belu beberapa waktu silam merupakan sebuah agenda penting pemerintah Provinsi NTT dalam hal program percepatan ekonomi masyarakat NTT. Salah satunya adalah Maek Bako. Gubernur ingin mengetahui sudah sejauh mana progres Maek Bako dari dana yang digelontorkan oleh miliaran Rupiah oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Akan tetapi, Pihak DPRD Kabupaten Belu merasa kecewa dengan sikap Pemda Belu yang tidak membawa Gubernur menuju lokasi penanaman Maek Bako yang dilakukan oleh Pemda Belu, malah Gubernur NTT diarahkan menuju lahan Maek Bako milik Warga yang sama sekali tidak mendapat sentuhan APBD.

“Maka kami akan minta kepada inspektorat, sejauh mana hasil pemeriksaan yang sudah mereka lakukan? Bila ada temuan, tapi didiamkan oleh inspektorat, maka dia merupakan bagian dari lingkaran permainan ini,” pungkasnya.

Rapat ini akan dilanjutkan dengan rapat bersama seluruh aparatur desa bersama lurah se-kabupaten Belu pada Selasa, (3/3/2020).

“Hari selasa juga kami akan gelar rapat dengan semua desa. Saat itu, kami akan coba mengecek langsung apakah benar ada bantuan Maek Bako dari pemerintah daerah kepada para kelompok tani? Kalau tidak berarti data yang ada pada dinas adalah data fiktif. Bila iya… maka berapa banyak bibit yang telah diberikan kepada kelompok tani. Dari situ, kita bisa tahu dengan jelas berapa banyak bibit yang diadakan oleh Pemda Belu dengan dana yang begitu selangit,” jelasnya.

Pihak DPRD pun akan memanggul dinas terkait u tuk menanyakan beberapa kejanggalan dalam perencanaan pengadaan dan penanaman Maek Bako di Hutan Jati Nenuk.

“Kami juga mempertanyakan mengapa ada dana pengadaan bibit untuk ditanami di Hutan Jati, tapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengawasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini bahwa tudingan PLT Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang menyebut bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu mencuri Porang atau Maek Bako milik pemerintah Kabupaten Belu untuk ditanam di lahan milik warga. Ucapan ini pun lantas memuai kontroversi dari salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Cypri Temu.

Wakil Ketua II DPRD Belu ini dengan keras menegur PLT Sekda Belu untuk tidak seenaknya menyalahkan masyarakat.

“Kita pemerintah itu tidak boleh menyalahkan rakyat, apalagi menuduh rakyat mencuri! Ini kan sangat disayangkan, bagaimana rakyat dituduh mencuri?” Demikian tulis Politisi Partai Nasdem itu melalui pesan Whatsapp-nya, Rabu (12/2/2020).

Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu asal-asalan dalam mengerjakan proyek Porang sebesar Rp 1,3 M. Akibatnya, hasilnya pun tidak memuaskan. Selain itu, tidak adanya pengawasan membuat gagalnya proyek tersebut.

“Kerja tidak betul, hasil tidak ada, pengawasan tidak ada baru mengkambinghitamkan rakyat. Ini kan pemerintahan yang konyol!” Demikian tegasnya.

Menurut Cypri, Pemerintah Kabupaten Belu harus jujur mengatakan bahwa program Porang senilai Rp 1,3 M adalah sebuah program yang gagal. Karena itu, pemerintah harusnya mengevaluasi proyek tersebut. Bila kesalahannya ada pada pihak ke III, maka pihak pemerintah harus memroses pihak ketiga yang menangani proyek tersebut. “Bukan kita bilang rakyat yang curi! Wah ini payah, Mengkambinghitamkan masyarakat”.

Dikatakan, pemerintah seharusnya berani terbuka dan jujur kepada Pemerintah Provinsi NTT bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu itu adalah sebuah kegagalan. Setelah itu, barulah dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat.

“Harus berani terbuka dan jujur, kalau gubernur minta lokasi porang untuk ditinjau, tunjuk yang punya pemerintah, baru bandingkan dengan yang punya rakyat, Jangan sembunyi!” Demikian tegas Cypri Temu.

“Tunjukkan itu, kalau gubernur datang bahwa ini kami punya gagal, ini uang sekian, secara transparan, jangan sembunyi,” lanjutnya.

Cypri berjanji bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan meminta Komisi I, DPRD Kabupaten Belu untuk segera melakukan rapat dengan Inspektorat guna mengecek sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.

“Dalam waktu dekat, Saya akan minta Komisi I untuk segera rapat dengan inspektorat untuk cek sejauh mana dia punya pengawasan,” ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada Pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek tersebut.

Pihak penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Belu pun bergerak cepat dengan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petrus Bone dan salah satu kontraktor pelaksana yakni Cv. De Chalvin dalam pengadaan bibit Maek Bako di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu tahun 2017 dan 2018, Senin (24/2/2020).

Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Sepuh Ade Irsyam Siregar kepada wartawan menegaskan pihaknya memanggil PPK dan salah satu pelaksana tersebut untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait dugaan korupsi dana pengadaan Maek Bako tersebut.

“Kita ambil keterangan dulu, dokumen-dokumen kita masih minta kepada yang terkait, baik PPK sendiri maupun dari pelaksananya (Kontraktor Cv. De Chalvin),” kata Kasat Siregar ketika ditemui awak media, Senin (24/02/2020) sore.

Dikatakan bahwa pihaknya akan menganalisa dan mengecek bukti fisik di lapangan terkait program yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sementara kita masih analisa, dokumen apa yang kita perlukan, sampai kita cek ke lapangan karena ini tersebar di beberapa kelompok masyarakat. Kalau nanti ada pelanggarannya, pasti kita proses tuntas,” pungkasnya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar