Beranda Hukum & Kriminal Tim Advokat Muhamad Ruslan Meminta Kejati NTT Jangan Gegabah Kriminalkan Haeruddin Masarro

Tim Advokat Muhamad Ruslan Meminta Kejati NTT Jangan Gegabah Kriminalkan Haeruddin Masarro

898
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Tim Advokat Muhammad Ruslan selaku Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, mempertanyakan sikap Kejati NTT yang saat ini sangat gencar dan begitu menggebu-gebu melakukan panggilan hukum dan berupaya mengkriminalkan Advokat Haeruddin Masarro. Pasalnya Advokat tersebut dituduh menghalangi atau merintangi proses penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Bank NTT.

Hal ini disampaikan oleh Kordinator TPDI Wilayah NTT, Meridian Dewanto Dado,S.H merilis kepada media pada, Minggu (9/8/2020) pagi.

Menurut Meridian bahwa, sebelum bertindak gegabah mengkriminalkan Advokat Haeruddin Masarro semestinya Kejati NTT terlebih dahulu memahami dengan sungguh-sungguh tentang Hak Imunitas Advokat ketika menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

“Advokat Haeruddin Masarro dalam rangkaian tindakannya selama ini telah bertindak dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melecehkan peraturan perundang-undangan demi membela kepentingan hukum Muhammad Ruslan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang”, katanya.

Setelah resmi menjadi Kuasa Hukum dari Muhammad Ruslan selanjutnya pada tanggal 11 November 2019 atau sebelum dimulainya proses penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018, maka Advokat Haeruddin Masarro demi mengungkap dan membongkar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu, justru dengan niat dan itikad baiknya berinisiatif mengajak Muhammad Ruslan selaku Kliennya dan juga Dewi Sudiana Effendi untuk melaporkan kasus kejahatan perbankan itu ke KPK, dengan suatu konsekuensi bahwasanya baik Muhammad Ruslan selaku Klien maupun Dewi Sudiana Effendi siap masuk penjara.

“Tatkala KPK mendalilkan bahwa institusinya hanya melakukan supervisi terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018, maka sejak pertengahan bulan November 2019 itu mulailah pihak kejaksaan baik itu Kejari Surabaya maupun Kejati NTT”; jelasnya.

Lanjut Meridian, secara bergantian memanggil Muhammad Ruslan dan Dewi Susiana Effendi namun karena saat itu belum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka Muhammad Ruslan dan Dewi Susiana Effendi tidak mau hadir sehingga Advokat Haeruddin Masarro justru yang dengan itikad baiknya akhirnya mengajak dan menghantar Muhammad Ruslan dan Dewi Susiana Effendi untuk hadir dalam pemeriksaan pro-justitia di Kejati NTT.

Terhadap panggilan dari pihak kejaksaan baik itu Kejari Surabaya maupun Kejati NTT yang secara
bergantian memanggil Muhammad Ruslan dan Dewi Susiana Effendi maka Advokat Haeruddin Masarro pernah menyurati Kejaksaan Agung RI untuk mohon petunjuk tentang lembaga manakah yang berwenang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018, apakah KPK ataukah lembaga kejaksaan, dan jika lembaga kejaksaan maka kejaksaan yang manakah yang berwenang menanganinya, apakah Kejari Surabaya, Kejati Jawa Timur ataukah Kejati NTT. Namun pihak Kejaksaan Agung RI sama sekali tidak pernah menjawab dan menggubris surat dari Advokat Haeruddin Masarro tersebut.

Sejak awal munculnya perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 maka Advokat Haeruddin Masarro juga selalu bersuara lantang mendesak agar Kejati NTT berani mentersangkakan pihak-pihak antara lain yaitu Absalom Sine selaku mantan Plt Dirut Bank NTT yang merupakan pihak yang paling menentukan atau bertanggung jawab terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya saat itu, Maria Baroroh, SH selaku Notaris/PPAT di Surabaya yang merupakan pembuat Cover Not sehingga Kredit yang agunannya belum diikat Hak Tanggungan dapat dicairkan, dan Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Surabaya yang diduga melakukan mark-up Hasil Taksiran atas harga Obyek Tanah yang akan dijadikan agunan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak pengawas yang melakukan supervisi dan Pemegang Otoritas dalam Pemberian Kredit pada setiap Bank termasuk Bank NTT Cabang Surabaya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas terjadinya kredit bermasalah tersebut.

Menurut kami sama sekali tidak ada dasar dan landasan yuridisnya bagi Kejati NTT dalam menjerat Advokat Haeruddin Masarro dengan tuduhan menghalangi atau merintangi proses penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018,

Sehingga semestinya yang dilakukan Kejati NTT adalah terfokus serta terbebas dari segenap kepentingan yang merintanginya demi mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya yaitu Absalom Sine cs sebagaimana disuarakan oleh Advokat Haeruddin Masarro tersebut dan bukannya justru membungkam dan mengaburkan suara-suara lantang dari Advokat Haeruddin Masarro dengan modus mengkriminalkan Profesi Advokat yang sedang menjalankan peran dan fungsinya secara beritikad baik, sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan demi memperjuangkan hak-hak hukum Kliennya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018″Pungkas Meridian

Sebelum berita ini di rilis dan di tayangkan Kehati NTT melalui Kasie Penkunm, Abdul Hakim,S.H di hubungi wartawan beberapa kali belum berhasil memberikan tanggapan.

Kupang, 9 Agustus 2020

(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT / TIM KUASA HUKUM MUHAMMAD RUSLAN)


Reporter: Ricky Anyan


Komentar