Beranda Hukum & Kriminal Tindakan Represif Pemprov NTT Terhadap Masyarkat Besipae Dikecam PP PMKRI

Tindakan Represif Pemprov NTT Terhadap Masyarkat Besipae Dikecam PP PMKRI

432
0

JAKARTA,Fkobamora-news.com – Tindakan represif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat kecaman dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Selain itu PMKRI juga meminta Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Besipae di Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Berbeda dengan perayaan kemerdekaan sebelumnya, hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dalam kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo menggunakan dua pakaian adat berbeda yang sama –sama berasal dari Nusa Tenggara Timur. Salah pakaian adat yang digunakan, bermotif Nunkolo, yang berasal dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.di Kabupaten ini, terdapat tiga kelompok besar Masyarakat Adat: Mollo, Amanatun dan Amanuban.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Presidium PP PMKRI, Benediktus Papa kepada awak media, Kamis(20/8/2020)

Sayangnya penggunaan busana adat oleh Presiden RI Jokowi berbanding terbalik dengan kebijakan dan pengakuan terhadap masyarakat adat Pubabu Besipae”,jelas Benediktus.

“Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya Selasa, 18 Agustus 2020, terjadi penggusuran paksa oleh aparat yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Brimob kepada Komunitas Adat Besipae di desa Linamnutu, kecamatan Amanuban Selatan”,kata Benediktus

Menurutnya pembongkaran ini dilakukan karena adanya instruksi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Atas insiden tersebut sekitar 30 rumah dibongkar dan 47 Kepala Keluarga mengungsi. Upaya pembongkoran paksa tersebut aparat Satpol PP dan Brimob melakukan tindakan-tindakan kekerasaan terhadap warga sekitar.

Kekerasan tersebut dilakukan baik secara verbal dan fisik, hal ini mengakibatkan warga ketakutan, isak tangis dan teriakan pun tidak terbendung terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Permasalahan hutan adat Besipae bukanlah hal yang baru lagi, ini merupakan konflik yang kembali mencuat ke permukaan. Pemerintah provinsi NTT berdalih hutan adat tersebut adalah aset milik daerah, sementara, masyarakat adat yang tinggal disana tetap mepertahankannya karena hutan tersebut merupakan hutan yang sudah diturunkan secara turun-temurun”,ungkap Benediktus

Penolakan ini juga didasarkan surat kontrak lahan atau pinjam pakai oleh perusahaan peternakan asal Australia. dimana pada tahun 1982 terjadi kesepatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae. Dan saat kontrak ini berakhir pada tahun 1987, masyarakat adat menolak untuk memperpanjang kontrak tersebut”,beber Benediktus

Benediktus menambahkan, sejak saat itu, Pemerintah tetap saja ngotot untuk mengelola hutan tersebut sebagai hutan makanan ternak. dampak dari pengelolaan ini yakni rusak ekosistem yang ada di sekitar hutan, yang mana hutan ini merupakan penyangga hidup masyarakat yang terdapat disana.

Lanjut Benediktus hal ini merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi, karena dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara”,tegas Benediktus geram

Berdasarkan urain diatas, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan meminta untuk menghentikan kekerasan terhadap masyarakat adat”,

Ketua Presidium PP PMKRI, Benediktus Papa, mengatakan, “Penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat adat nusantara mestinya tidak hanya sebatas simbolik tetapi Pemerintah harusnya memberi perhatian dan keberpihakan penuh atas kelangsungan masa depan masyarakat adat dengan melahirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat”,pungkasnya

Senada disampaikan, Ketua lembaga Agararia dan Kemaritiman PP PMKRI Alboin Somasir mengatakan,referensi pemerintah selama ini cenderung tunduk kepada pemilik modal, keberadaan masyarakat adat dianggap batu sandungan dalam pembangunan”,

Sebab tidak heran tindakan-tindakan kekerasaan sering dialami oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, kita perlu produk hukum yang betul-betul pro terhadap masyarakat adat, salah satunya yakni, dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.”,jelas Alboin

“Selain itu, PP PMKRI juga meminta agar kiranya Pemerintah Provinsi NTT segera menyelesaiakan konflik yang sudah berlarut-larut ini secara adil dan bijaksana, dan pastinya tidak merugikan masyarakat adat Sebab, keberadaan masyarakat adat merupakah penyanggah utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”,ketus Alboin

Atas nama kemanusian PMKRI Pusat meminta Pemprov. NTT untuk menghentikan pembangunan yang menyingkirkan masyarakat setempat”,Tutup Alboin Somasir

Reporter: JK
Editor : Robert



Reporter: Ricky Anyan


Komentar