Beranda Hukum & Kriminal Warga Kontrol BLT, Malah Kades Polisikan Warganya

Warga Kontrol BLT, Malah Kades Polisikan Warganya

1042
0

Belu, Flobamora-news.com – Seorang Warga Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL dipolisikan Kepala Desa Dirun, Fransiskus Bau akhir pekan lalu karena merasa nama baiknya dicemarkan. Hal itu terjadi lantaran sang Kades tak terima dikontrol oleh warganya terkait data penerima BLT melalui media sosia (Facebook).

Kasus ini terungkap setelah terlapor, Fransiskus Bere warga RT 02 Dusun Berelo’o dan sejumlah warga desa setempat mengadukan kasus ini ke Gedung DPRD Belu pada Selasa (26/5/2020) siang.

“Kami datang minta perlindungan ke DPRD karena kepala desa lapor saya ke Polsek Lamaknen Minggu lalu. Katanya, saya melakukan pencemar baiknya di facebook,” ungkap Frans Bere sesaat setelah menemui para anggota dewan.

Dijelaskan, kasus pencemaran nama baik kepala desa Dirun yang dituduhkan kepadanya mencuat setelah dirinya membuat postingan di akun facebook yang isinya antara lain meminta warga desa setempat untuk mengawal data penerima BLT di desanya karena semua aparat desa Dirun terdata sebagai penerima dana BTL.

“Saya posting di Facebook karena hampir semua aparat desa mulai dari ketua RT, Dusun, Kader, dan BPD terima dana BLT sedang masyarakat kecil ada yang tidak terdata dan terima BLT. Apakah memang Desa Dirun punya aturan tersendiri atau aturan penerima dana BLT berlaku umum,” jelas Frans Bere.

Menurut Frans Bere, hal yang mendorong dirinya untuk mengajak sesama warga mengawal proses penyaluran dana BLT di desanya berawal dari tidak terdatanya sebagian warga kurang mampu desa Dirun sebagai penerima dana BTL dan bantuan sosialnya ditengah pandemi Covid 19 saat ini.

“Di wilayah RT O2 Dusun Berelo’o saja, sesuai data yang kami tahu, hanya tiga KK termasuk ketua RT 02 Raymundus Leto yang terdata sebagai penerima BLT sedangka warga yang lain tidak terdata sebagai penerima dana BLT. Hal inilah yang mendorong saya untuk ajak teman desa untuk kawal pembagian dana BLT di desa kami. Tapi, malah saya dituduh melakukan pencemaran nama baik kepala desa dan harus berhadapan dengan masalah hukum di Polsek Lamaknen,” kata Bere.

Menurut terlapor proses hukum kasus yang dituduhkan kepadanya hingga Senin pekan ini sudah memasuki tahap pemeriksaan dirinya sebagai saksi terlapor.

“Saya sudah diperiksa di Polsek Lamaknen sejak hari Sabtu dan Senin mengenai laporan kepala desa Dirun. Ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa saya harus bayar denda adat kepada kepala desa, kalau mau bebas dari proses hukum di Polsek Lamaknen,” kata Frans Mau Bere.

Kehadiran Frans Bere dan sejumlah warga Desa Dirun lainnya di gedung DPRD Belu pun langsung diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu dan Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek dan sejumlah Anggota DPRD Belu.

Menanggapi pengaduan warga, Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek mengatakan pihaknya akan mencoba memediasi dan mempertemukan yang bersangkutan (warga) dan Kades Dirun untuk memperjelas persoalan ini.

Politisi NasDem ini menegaskan pihaknya juga akan langsung turun ke Desa Dirun untuk memastikan apakah betul ada aparat Desa yang terdata sementara warga tidak terdata sebagai penerima BLT atau tidak.

“Kita menerima pengaduan dari masyarakat Desa Dirun terkait laporan terhadap dirinya ke Polisi karena postingan di Medsos yang dianggap polemik. Sebagai wakil rakyat kita akan mediasi dengan mempertemukan dan selanjutnya kami akan turun ke Desa Dirun,” pungkasnya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar