Beranda Hukum & Kriminal Warga Lakukan Perlawanan Saat Pemprov NTT Adakan Penertiban Lahan di Manulai 2

Warga Lakukan Perlawanan Saat Pemprov NTT Adakan Penertiban Lahan di Manulai 2

1558
0

KUPANG, Flobamora-news.com –Warga melakukan perlawanan saat Pemerintah Provinsi melakukan penertiban lahan seluas 55 hektar. Penertiban ini menuai aksi protes warga kelurahan Manulai 2 kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi protes berlangsung sejak pelakasanaan penertipan pada Jumat (17/1/2020).

Warga Kelurahan Manulai 2 menilai apa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi NTT telah menyalahi aturan dan melawan hukum ( ilegal). Sebab lahan tersebut masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kupang dan belum mempunyai kuatan hukum karena belum ada keputusan tetap dari Pengadilan.

Kuasa hukum penggugat Biyante.SH bersama warga meminta kepada pihak Pemerintah agar menunda penertipan sambil menunggu keputusan dari Pengadilan. Apabilah telah memiliki kejelasan /putusan dari Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan lahan tersebut benar-benar milik Pemprov NTT, kami tidak akan melawan. Namun permintaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi bahkan penertipan tetap dilakukan dengan Merusak 4 buah bangunan rumah milik warga. menggunakan Exsavator .

Pantauan Faktahukum, Penertipan tidak dapat berjalan mulus sebab, Di saat Exsavator hendak menertibkan bangunan yang lain, warga mulai berani melakukan perlawanan .

Foto: Rumah warga yang dihancurkan petugas penertiban

Penertiban dihadiri oleh petugas dari pemprov dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Dr Zeth Sony Libing , Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba, di dampingi Kasat Pol PP Provinsi NTT Cornelis Wadu. Pihak pemerintah berusaha untuk memberikan penjelasan, namun warga tetap pada pendirian meminta penertipan dihentikan.

Saat itu juga warga meminta kepada pihak Pemprov menunjuk batas/patok lahan yang diklaim milik Pemerintah Provinsi seluas 55 hektar. Penunjukkan ini harus menghadirkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional.

Namun permintaan warga tidak dapat dilakukan sebab batas lahan yang dimaksud belum diketahui secara pasti oleh petugas dari Pemerintah.

Foto: Salah satu warga naik ke atas Eksevator

Wargapun semakin gencar melakukan protes bahkan salah satu ibu nekat naik ke atas eksavator sambil melakukan protes dan menunjuk ke arah petugas untuk menunjuk batas tanah milik Pemerintah.

Melihat kondisi yang semakin memanas Kapolres Kupang kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti menghimbau kepada warga untuk tenang dan mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Guna Memenuhi permintaan warga akirnya pihak Pemprov bersedia menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang pada hari Sabtu.(18/1/2020).

Selanjutnya pada hari yang dijanjikan Pemprov menghadirkan Tim dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang.

Dengan menggunakan GPS Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melakukan pengukuran Mulai dari titik awal lokasi yang berada di posisi barat, dan beberapa lokasi pada lahan kosong.

Dilokasi penertipan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba menyampaikan kepada warga bahwa Pemprov siap bertanggung jawab terhadap semua akibat dari penertipan, apabilah lahan maupun bangunan yang terkena penertipan tidak termasuk bagian dari aset Pemprov.

Dan mempersilahkan warga untuk melapor kepada pihak berwajib kalau dianggap penertipan yang dilakukan Pemprov itu salah. Demikian di sampaikan Alex Lumba kepada warga Manulai 2 yang hadir saat penertipan berlangsung.

Sedangkan ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Dr.Zeth Sony Libing mengatakan Pemerintah provinsi tidak ada maksud untuk menyusahkan masarakat. Sesunggunya lahan yang ada akan dibangun rumah sakit oleh Pemerintah Pusat dan anggarannya telah tersedia. Apabila tidak digunakan maka anggaran tersebut diberikan kepada provinsi lain.

Disaat rumah sakit sudah beroperasi akan memberi banyak manfaat yang besar bagi warga di sekitar. Diantaranya pelayanan kesehatan lebih muda dijangkau, pertumbuhan ekonomi warga dapat meningkat, infrastruktur semakin lebih baik, serta banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada rumah sakit tersebut.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masarakat terlebih warga Manulai 2 yang lahan nya berhubungan langsung dengan pembangunan rumah sakit.

Sony berharap semua perbedaan yang sedang berlangsung saat ini secepatnya dapat diselesaikan dengan baik. Sebab Apa yang dilakukan Pemerintah hanya bertujuan demi kepentingan masyarakat.

Sala satu warga korban penertipan, Leonard Lodo. kepada wartawan mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap tindakan yang dilakukan Pemerintah. Oleh sebab itu dirinya telah membuat laporan resmi ke pihak Polda NTT sejak tanggal 17 januari2020, dengan terlapor atas nama Zeth Sony Libing. Kepala Badan Aset Daerah Pemprov NTT CS, Dengan Tuduhan Tindak Pidana Pengerusakan.

Leonard Lodo berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan hukum secara profesional. Sebab dirinya hanya masyarakat biasa yang mencari keadilan dan kebenaran demi mendapatkan kepastian Hukum yang sesungguh nya.


Reporter: Robert


Komentar