Warga Lakukan Perlawanan Saat Pemprov NTT Adakan Penertiban Lahan di Manulai 2

  • Bagikan

KUPANG, Flobamora-news.com –Warga melakukan perlawanan saat Pemerintah Provinsi melakukan penertiban lahan seluas 55 hektar. Penertiban ini menuai aksi protes warga kelurahan Manulai 2 kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi protes berlangsung sejak pelakasanaan penertipan pada Jumat (17/1/2020).

Warga Kelurahan Manulai 2 menilai apa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi NTT telah menyalahi aturan dan melawan hukum ( ilegal). Sebab lahan tersebut masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kupang dan belum mempunyai kuatan hukum karena belum ada keputusan tetap dari Pengadilan.

Swipe up untuk membaca artikel

Kuasa hukum penggugat Biyante.SH bersama warga meminta kepada pihak Pemerintah agar menunda penertipan sambil menunggu keputusan dari Pengadilan. Apabilah telah memiliki kejelasan /putusan dari Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan lahan tersebut benar-benar milik Pemprov NTT, kami tidak akan melawan. Namun permintaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi bahkan penertipan tetap dilakukan dengan Merusak 4 buah bangunan rumah milik warga. menggunakan Exsavator .

Baca Juga :   Diduga Korupsi GAJ Desak KPK Tangkap Paga Magdalena

Pantauan Faktahukum, Penertipan tidak dapat berjalan mulus sebab, Di saat Exsavator hendak menertibkan bangunan yang lain, warga mulai berani melakukan perlawanan .

Foto: Rumah warga yang dihancurkan petugas penertiban

Penertiban dihadiri oleh petugas dari pemprov dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Dr Zeth Sony Libing , Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba, di dampingi Kasat Pol PP Provinsi NTT Cornelis Wadu. Pihak pemerintah berusaha untuk memberikan penjelasan, namun warga tetap pada pendirian meminta penertipan dihentikan.

Saat itu juga warga meminta kepada pihak Pemprov menunjuk batas/patok lahan yang diklaim milik Pemerintah Provinsi seluas 55 hektar. Penunjukkan ini harus menghadirkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional.

Namun permintaan warga tidak dapat dilakukan sebab batas lahan yang dimaksud belum diketahui secara pasti oleh petugas dari Pemerintah.

Foto: Salah satu warga naik ke atas Eksevator

Wargapun semakin gencar melakukan protes bahkan salah satu ibu nekat naik ke atas eksavator sambil melakukan protes dan menunjuk ke arah petugas untuk menunjuk batas tanah milik Pemerintah.

Baca Juga :   Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2018- Wujudkan Masyarakat Sehat Tanpa Narkoba

Melihat kondisi yang semakin memanas Kapolres Kupang kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti menghimbau kepada warga untuk tenang dan mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Guna Memenuhi permintaan warga akirnya pihak Pemprov bersedia menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang pada hari Sabtu.(18/1/2020).

  • Bagikan