BANJARNEGARA, Flobamora-news.com – Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Logpal) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan yang mewakili Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (11/1). Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Kepala BNPB guna memberikan dukungan sekaligus memastikan upaya penanganan darurat bencana dapat berjalan secara maksimal.
Deputi Logpal yang didampingi Tenaga Ahli BNPB Ahmad Hotma Pohan beserta rombongan tiba di Banjarnegara dan disambut oleh Pejabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Kepala Baperlitbang Yusif Agung Prabowo, Kepala DPUPR /Plt Kepala DPKPLH Yusuf Winarsono, Kepala Pelaksana BPBD, Aris Sudaryanto, Kepala Dinsos PPPA, Aditya Agus Satria dan Kabid Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Armin Nugroho.
Dalam pertemuan singkat di rumah dinas Bupati Banjarnegara itu, Deputi Bidang Logpal menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah untuk operasional dan penanganan darurat.
Usai penyerahan DSP secara simbolis itu, rombongan kemudian meninjau lokasi posko darurat lapangan di Desa Sipedang, Kecamatan Banjar Mangu dengan mengendarai sepeda motor. Selain posko darurat, di lokasi itu juga difungsikan sebagai dapur umum lapangan termasuk posko kesehatan yang dioperasikan atas kolaborasi pentahelik antara TNI, Polri, BPBD, PMI dan Dinas Kesehatan.
Deputi logpal BNPB menilai bahwa posko darurat dengan segala pelayanan masyarakat terdampak bencana itu sudah baik dan sesuai seperti yang diharapkan. Segala kebutuhan dasar masyarakat terdampak sudah dapat dipenuhi tak kurang dari apapun.
Saat meninjau dapur lapangan, Lilik melihat langsung bagaimana proses pemenuhan permakanan dan kebutuhan lain bagi warga terdampak yang dikelola secara bersama dan melibatkan kolaborasi antara masyarakat itu sendiri bersama pemerintah setempat. Lilik mengapresiasi bentuk kerja sama yang bagus tersebut dalam upaya penanganan darurat yang dilakukan secara gotong-royong dan diharapkan dapat menjadi contoh yang baik.
“Dapur umum ini dikelola oleh ibu-ibu yang ada di sana. Bahan makanan disuplai oleh masyarakat yang ingin saling membantu sesama. Alat-alatnya milik tagana dan BPBD. Dapur umum ini dapat memenuhi kebutuhan permakanan bagi 149 orang pengungsi yang terbagi di lima desa,” jelas Lilik.
“Saya kira ini contoh bagus. Masyarakat saling membantu dengan hasil pertanian yang mereka miliki. Bahkan relawan seluruh banjarnegara turun dan bergantian” tambah Lilik.
Usai meninjau dapur lapangan, Deputi Logpal juga menyempatkan diri mengecek kesiapan tim kesehatan dari Puskesmas dibantu PMI. Menurutnya, penanganan kesehatan masyarakat khusus warga terdampak sudah sangat bagus. Apabila ada masyarakat yang memiliki keluhan dan harus mendapatkan pelayanan ekstra, maka tim kesehatan yang ada di posko langsung dapat menerbitkan rujukan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan di RSUD setempat.
“Puskesmas bergantian shift dibantu PMI. Jika ada pengungsi dengan keluhan yang cukup parah bisa dirujuk ke RSUD secara langsung,” ungkap Lilik.
Terkait pendidikan anak sekolah, Lilik mengatakan bahwa mereka tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar, sebab gedung sekolah tidak terdampak dan tidak digunakan untuk tempat pengungsian.
“Anak-anak sekolah seperti biasa karena tidak terdampak dan tidak dipakai pengungsi,” jelas Lilik.
*Kunjungan ke Lokasi*
Beranjak dari posko darurat, selanjutnya Deputi Logpal BNPB besera rombongan melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana tanah longsor di Desa Sipedang. Di lokasi itu Deputi logpal turut menyerahkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak termasuk pengungsi sebanyak 18 KK atau 62 jiwa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
