Menurut salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Wilhemus Geri sebenarnya dinyatakan lulus UKK sebagai Wakil Ketua, bukan Ketua.

“Weihemus Geri berdasarkan Uji Kelayakakan dan Kepatutan sebagai calon wakil ketua bukan sebagai calon ketua. Dia itu lulus sebagai wakil ketua. Sementara itu Yohanes Sason Helan berdasarkan UKK lolos sebagai Ketua. dan dalam pemilihan ia meraih suara 2300 suara terbanyak dari calon lainnya”, ujarnya.

Rapat Anggota Tahunan KSP Swastisari yang digelar berujung gaduh. Pemicunya: dugaan pengabaian suara anggota dalam pemilihan ketua periode 2026-2031.

Publik menilai dan mempertayakan hasil Rapat Anggota Tahunan yang sarat dengan kepentingan. Hal ini diketahui saat sejumlah wartawan di Kota Kupang diundang untuk melimput kegiatan tersebut.

Agenda utama kegiatan ini adalah pelaksanaan apel kendaraan dinas yang bertujuan untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan serta kelengkapan administrasi, termasuk status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kendaraan dinas dapat terdata dengan baik serta memenuhi kewajiban administrasi secara tertib dan tepat waktu.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain PJ Jasa Raharja Samsat Sumba Tengah, UPT Bapenda Samsat Sumba Barat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si. Turut hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta keluarga besar pejabat yang bersertijab.

Dalam kesempatan tersebut, para camat lama secara resmi menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada penerusnya. Prosesi penandatanganan berita acara sertijab menjadi momen penting yang menandai beralihnya kepemimpinan di tingkat kecamatan.

Sementara itu, pejabat yang baru yang dilantik dan melakukan Sertijab adalah:

1. Agustinus A Kalumbang menggantikan Isak G Bien,S.P sebagai Camat Kokbaun,

2. Soni Benu,S.ST menggantikan Zemri R.I Tualaka,S.IP sebagai Camat Kie,

KUPANG – Aroma pakan ternak dan hiruk-pikuk laboratorium anatomi seketika luruh, berganti riuh tepuk tangan di sebuah panggung megah. Marno, pemuda sederhana asal Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, baru saja mengukir sejarah pribadi yang tak biasa. Mahasiswa Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan (FPKP) Universitas Nusa Cendana (Undana) ini berhasil menyabet gelar Terbaik 3 Putra Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2026, membuktikan bahwa kecerdasan literasi tak melulu soal latar belakang program studi.

Keberhasilan ini menjadi tamparan halus bagi stigma lama yang menyebut mahasiswa jurusan eksakta cenderung kaku dan minim retorika. Di tangan Marno, insting seorang “anak kandang” yang terbiasa bekerja keras berpadu manis dengan kemampuannya merangkai diksi. Ia tak hanya mampu membedah anatomi ternak, tetapi juga piawai membedah struktur bahasa dan diplomasi kebudayaan, menyisihkan ratusan peserta lain dari berbagai disiplin ilmu.

Namun, kemampuan bicara Marno tidak lahir dari ruang hampa. Di balik jas almamaternya, ia adalah seorang organisatoris ulung yang menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FPKP Undana sekaligus memegang amanah nasional sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat ISMAPETI. Keluwesannya dalam bertutur kata justru terasah di lapangan, terutama saat ia terjun langsung bersama Tim Peduli Kasih untuk menyentuh kehidupan 25.000 jiwa di pelosok Pulau Timor. Baginya, bahasa adalah alat perjuangan kemanusiaan yang paling tulus.

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kedisiplinan administrasi kendaraan bermotor di lingkungan pemerintahan,.

Agenda utama pembahasan difokuskan pada pemantapan teknis pelaksanaan apel kendaraan dinas yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, S.P., M.M

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPAD Provinsi NTT, Drs. Yosep Florianus Napal, M.M; Kepala Bidang Pendapatan I, Octavianus Mare, S.S.; serta Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Drs. Benhar Menoa, M.T. Sinergi lintas instansi juga diperkuat dengan kehadiran perwakilan dari PT Jasa Raharja Kanwil NTT yang diwakili oleh Ernesto Castillio, perwakilan Biro Umum Setda Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Satpol PP Provinsi NTT, serta Kepala UPTD Penda Kota Kupang, Remy Christian Pah, S.STP., M.Si.

Di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu penerima manfaat dengan alokasi 5.000 unit rumah pada 2026. Program tersebut meningkat signifikan karena pada tahun sebelumnya hanya 436 unit. Angka ini membawa harapan baru, terutama bagi masyarakat yang selama ini hidup dirumah dengan kategori tidak layak huni. Mengutip dari FloresPos, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di NTT masih mencapai 290.000 unit. Artinya, program ini baru menyentuh sebagian kecil dari kebutuhan yang ada sehingga perlu adanya perhatian yang konsisten dari pemerintah.

Turut hadir Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Jhoni Asadoma, Penulis Buku, Staf ahli PKK NTT, Ketua DPRD dangan Amggota DPRD NTT, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Perbankan, BUMD, Tokoh Masuarayakat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Perguruan Tinggi, Organisasi Mahasiswa, Ketua Bem, dan Insan Pers.

Buku ini merupakan refleksi dari satu tahun perjalanan Ayo Bangun NTT, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Dalam diskusi yang diadakan, para narasumber membahas berbagai isu strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BI NTT, dan pengembangan ekonomi lokal.

Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT adalah intrumen untuk melihat janji dan harapan politik sudah mulai bergerak menuju kenyataan atau sebaliknya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD TTS, Semuel D.Y. Sanam (Fraksi Demokrat), juga dihadiri Wakil Ketua Habel Apeles Hotty (Fraksi Gerindra) beserta anggota komisi Dominggus Beukliu (Fraksi Hanura), Uria Kore (Fraksi Golkar), dan Matheos Lakapu (Fraksi PDI-P). Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan TTS Jhon Banunaek, para petugas Resort Kesehatan Hewan, dua kelompok tani, Kepala Desa Baki, serta perwakilan Asosiasi Himpunan Petani Pengusaha Ternak (HP2T) TTS.

Dalam rapat tersebut, perwakilan HP2T menyampaikan keluhan serius terkait mekanisme pengeluaran ternak sapi dari Kabupaten TTS. Mereka menilai pembagian kuota selama ini belum adil, sementara proses birokrasi untuk mendapatkan rekomendasi dinilai kompleks dan tidak transparan.

Menurut David, persoalan belanja pegawai yang terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) seharusnya tidak langsung berujung pada wacana pengurangan atau pemberhentian PPPK. UU HKPD yang bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas belanja daerah seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi kolaboratif, bukan tindakan ekstrem.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan berbagai program pelayanan yang menyentuh aspek sosial, kesehatan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi jemaat.

Pada hari pertama, Bidang PKK Komisariat Anak Domba menggelar sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hukum, kesetaraan gender, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Komisariat Anak Domba bekerja sama dengan Komunitas Lentera dan Puskesmas Oelbiteno mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi jemaat. Warga mendapatkan layanan pemeriksaan umum, konsultasi medis, serta edukasi kesehatan preventif.

Dokter dari Komunitas Lentera, dr. Georgen Sanu Putra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

Niko Manao menekankan bahwa Kejaksaan Negeri TTS harus transparan dalam menangani kasus ini. Ia berharap kejaksaan memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai tindak lanjut dugaan penyelewengan dana desa Spaha, khususnya terkait pekerjaan rabat beton. Transparansi ini, menurutnya, sesuai dengan hasil audiensi antara masyarakat Desa Spaha dengan pihak kejaksaan yang berjanji akan menjadikan persoalan ini sebagai atensi.

Dalam wawancara dengan sejumlah awak media di kantor Perumda Air Minum Kabupaten TTS setelah acara serah-terima jabatan, Direktur Frans Steven Tafui, SP., menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih merupakan amanah utama yang harus diwujudkan dengan maksimal.

“Kami akan berusaha sedemikian rupa untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan air minum di TTS sebagaimana apa yang disampaikan Bapak Bupati. Tentunya kami juga membutuhkan sumber daya yang cukup, terutama memanfaatkan yang sudah ada di Perumda TTS, dan di samping itu mencari sumber-sumber atau titik-titik mata air lainnya agar apa yang diharapkan bisa kami wujudkan,” ujar Steven Tafui.

Belu, Flobamora news.Com– Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan akun media sosial berinisial BS (Buang Sine) memasuki babak baru. Kuasa hukum Heribertus Lau (Heri Lau), Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, S.H., secara terbuka menantang terlapor untuk bersikap ksatria dan membuktikan tuduhannya di hadapan penyidik Polres Belu, bukan sekadar berdalih di ruang digital.
​
​Persoalan ini dipicu oleh unggahan akun Buang Sine yang mempertanyakan motif keberadaan Heribertus di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan jenazah Frans Asten. Dalam narasinya, akun tersebut mengklaim bahwa Heribertus mendatangi rumah korban sebelum jenazah ditemukan—sebuah pernyataan yang dinilai sebagai penggiringan opini negatif.

​Heribertus Lau, yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengungkapkan bahwa unggahan tersebut membawa dampak psikologis yang berat bagi keluarganya.
​”Tuduhan ini sangat merugikan martabat saya sebagai aparatur. Ini juga berimbas pada kondisi psikis anak dan keluarga besar saya,” ungkap Heribertus.
​
​Pihak pelapor telah mengantongi sejumlah bukti tangkapan layar (screenshot). Salah satu unggahan BS mempertanyakan status pekerjaan dan alasan Heribertus berada di lokasi penemuan mayat. Unggahan lain menyebutkan adanya kunjungan Heribertus ke rumah almarhum pada Sabtu pagi pukul 06.00 WITA.

​Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Buang Sine memberikan pernyataan tertulis untuk meluruskan informasi yang sebelumnya ia bagikan. Ia mengakui bahwa informasi mengenai kehadiran Heriberthus di rumah almarhum Frans Asten pada Sabtu (08/11) pukul 06.00 WITA adalah keliru.

​”Sebenarnya yang datang pagi itu bukan Bapak Hubertus Lau, tetapi menurut pemberitahuan keluarga korban, orang yang datang itu adalah salah satu pegawai yang juga ikut menemukan jenazah almarhum,” tulis Buang Sine dalam unggahan klarifikasinya.

​Ia secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut. “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Hubertus Lau dan keluarga atas kesalahan pengetikan nama pada postingan tersebut. Terima kasih,” tambahnya dengan menyertakan simbol tangan memohon maaf.

​Laporan ini menyasar pemilik akun Facebook atas nama Buang Sine. Heriberthus menilai unggahan akun tersebut mengandung fitnah dan tuduhan tidak berdasar terkait perannya dalam penemuan jenazah almarhum Frans Asten pada November lalu.

​Dalam keterangannya di Ruang SPKT Polres Belu, Heriberthus menegaskan bahwa keberadaannya di lokasi penemuan mayat adalah dalam rangka tugas resmi. Berdasarkan perintah pimpinan, ia bersama tim mulai melakukan pencarian pada Sabtu malam (08/11/2025) di area Bendungan Rotiklot hingga Dermaga Gurita.

​Pada Minggu pagi (09/11/2025), Heriberthus secara spontan menemukan helm dan sepeda motor milik almarhum di sebuah jurang di KM 8, Jurusan Atapupu.

​”Semua proses evakuasi dilakukan secara prosedural. Setelah memastikan identitas kendaraan dan berkoordinasi dengan pimpinan serta keluarga, jenazah dievakuasi ke RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD dengan pengawalan aparat penegak hukum (APH),” jelasnya.

​Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Sancho Soares Marques, selaku Direktur Timor Farm Nusantara, dengan para perwakilan petani. Kolaborasi ini difokuskan pada penyediaan fasilitas jasa alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang terintegrasi.

​Dalam poin perjanjian tersebut, Timor Farm Nusantara berkomitmen menyediakan layanan traktor dan harvester (mesin pemanen) lengkap dengan operator terampil. Biaya jasa dipatok sebesar Rp3.000.000 per hektar, dengan skema pembayaran yang meringankan: petani cukup membayar 50% di awal, dan pelunasan dilakukan setelah masa panen berakhir.

​Tidak hanya sekadar jasa mesin, Timor Farm Nusantara juga memberikan jaminan pasar bagi petani. Perusahaan berkomitmen membeli maksimal 50% hasil Gabah Kering Panen (GKP) milik petani dengan harga kompetitif, yakni Rp5.000 per kilogram.