Beranda Ekonomi Bisnis Bobby Thinung Pitoby: Sejahterakan Masyarakat Melalui Penyediaan Perumahan

Bobby Thinung Pitoby: Sejahterakan Masyarakat Melalui Penyediaan Perumahan

9
0

KUPANG, Flobamora-news.com –Real Estate Indonesia ( REI) merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT), maka kami mohon arahan dan dukungan dari pemerintah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota agar penyerapan perumahan itu bisa bertambah dan lebih baik kedepannya.

Hal ini disampaikan Bobby Thinung Pitoby, saat Musyawarah Daerah DPD Real Estate NTT ke 8 yang berlangsung di ruang Palacio, Hotel Aston Kupang (7/11/2019).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum REI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum bidang organisasi dan keanggotaan Joko Slamet Utomo, Ketua DPD REI NTT Bobby Thinung Pitoby, Gubernur NTT yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Marianus Jelamu, perwakilan dari kantor Walikota Kupang, ketua DPD REI seluruh Indonesia, perwakilan dari perbankan, kepala BPN Kota Kupang.

Sambutan Gubernur NTT diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius Jelamu sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan Musda adalah adalah kesempatan untuk mengevaluasi menyusun program kegiatan dan bersinergi dengan pemerintah untuk sama-sama berjuang mensejahterakan rakyat.
Pemerintah NTT memberikan apresiasi kepada DPD REI NTT yang telah membangun 10 ribu rumah layak huni. Selain di bidang perumahan kami juga mengharapkan para investor untuk melihat bidang pariwisata di NTT, tambah Marius.

Sementara itu Ketua DPD REI NTT, Bobby Thinung Pitoby dalam sambutannya mengungkapkan bahwa NTT merupakan provinsi termiskin ke 3 di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat, yang disebabkan oleh masih minimnya pemenuhan akan kebutuhan perumahan.
Jika kita bisa menyuplai kebutuhan akan perumahan, berarti kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan.

Lanjut Bobby, saat ini di NTT dalam tiga tahun terakhir, DPD REI NTT berhasil membangun sebanyak 1.641 unit rumah di tahun 2016, 2.411 di tahun 2017, 2.868 di tahun 2018 dan di tahun 2019 per Oktober sudah membangun sebanyak 2.900 unit rumah layak huni.

“Kami juga mengharapkan agar signifikasi perijinan dan juga BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan) dapat lebih diperhatikan. Tingginya biaya BPHTB, masih sangat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni”, ujar Bobby.

 

Reporter: Sisca de Sousa


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here