Beranda Ekonomi Bisnis Inovasi Kebijakan Publik, Gubernur NTT

Inovasi Kebijakan Publik, Gubernur NTT

27
0

Oleh: Frans Sales

KUPANG, Flobamora-news.com –Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laikodat, SH, M. Hum, melalui Badan Perbatasan yang di Pimpinan Linus Lusi S. Pd, M.Si. bersama Walikota Kupang Dr. Jefri Riwu Kore. M.Si dan Bupati Kupang Dr. Mas Corinus Neno, M.Si. mampu mensinergikan dalam melahirkan sebuah inovasi kebijakan yaitu mengitegrasikan sejumlah titik koordinat/subkoordinat dalam peta administrasi kota kupang dan kabupaten kupang yang selama ini menjadi polemik atau dipersoalkan oleh publik.

Kondisi tersebut terjadi terkait pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan administrasi publik menjadi bernasalah karena masyakat yang tinggal diwilayah administratif kota kupang, namun memerlukan pelayanan administrasi dari pemerintah harus ke Oelamasi Kabupaten Kupang.

Ini menjadi masalah mendasar, sehingga masyarakat tinggal disejumlah titik koordinat/ subkoordinat diantaranya; wilayah Nasipanaf Penfui, Matani, Bolok, Bandara Udara Eltari dan lainnya selama ini mengeluh dengan kondisi tersebut.

Namun karena ada will dari ketiga pimpinan daerah seperti Gubernur, Walikota kupang dan Bupati Kupang melalui hubungan yang baik dan mampu membangun komunikasi, koordinasi dan sinergisitas untuk melakukan kolaborasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan produktif, adalah Tuntutan Good Governace and local govermant. Sehingga pada selasa , 8 Oktober dilakukan penggabungan sejumlah wilayah, titik koordinat kedalam wilayah administrasi kota kupang untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi publik.

Hal ini disambut baik oleh masyarakat kota kupang dan kabupaten kupang yang selama ini yang mengalaminya. Tentu kebijakan inovasi integrasi wilayah ini melalui proses, dan tahapan-tahapan kajian dan analisis dengan melibatkan sejumlah para pihak yang berkompeten dalam bidang keilmuan dan keahlian dalam hal , indetifikasi, perumusan, infestigasi, evaluasi pelaksanaan dan pengalaman empirik masyarakat diwilayah persengketaan selama ini. Inovasi kebijakan ini harus menjadi model untuk kabupaten/ kota lain di Provinsi NTT, maupun Indonesia.


Reporter: Robert


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here