KUPANG, Flobamora-news.com – Mari keroyok sama-sama. Rakyat yang kita urus adalah rakyat yang sama, jadi kita harus mampu mewujudkan penganggaran yang efisien, berorientasi pada hasil kerja.
Demikian kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Josef Nae Soi, MM ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 di Hotel Aston Kupang, Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, Josef Nae Soi menyebutkan adanya tiga dimensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga dimensi itu adalah dimensi ideal, dimensi realistis dan dimensi fleksibilitas. Menurutnya, dimensi ideal berorientasi pada hasil kerja (outcome) sesuai ketentuan norma, sedangkan dimensi realistis memperhatikan perkembangan yang dinamis. Dimensi fleksibilitas menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Tak lupa, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasinya kepada tujuh kabupaten yang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama Pemerintah Provinsi NTT. Predikat tertinggi dalam penilaian laporan pengelolaan keuangan daerah itu didapat Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ngada dan Belu.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, DR. Bahri, M.Si menjelaskan beberapa perubahan dalam penyusunan APBD tahun depan. Sambil mengiyakan dimensi ideal yang disebut Wakil Gubernur NTT, pria asal Makassar itu menegaskan apa yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2020.
“Pemerintah daerah harus mempedomi jadwal dan tahapan proses penyusunan APBD 2020 sesuai amanat PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan lima prioritas pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi, pemantapan ketahanan pangan energi dan lingkungan hidup serta stabilitas keamanan nasional,” kata Bahri.
