KPK Gandeng Pemprov NTT Gelar Rakor Penerimaan Daerah dan Manajemen Barang

FlobamoraNews

KUPANG, Flobamora-news.com – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat Koordinasi (Rakor) terkait penerimaan daerah dan manajemen barang milik daerah.

Rapat ini digelar di aula Fernandes, tepatnya di lantai Empat Kantor Gubernur, Senin (8/7/2019)

Sekretaris Daerah (sekda) Nusa Tenggara Timur, Ben Polo Maing, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi, memberi apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atas tersenggaranya kegiatan tersebut.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempersatukan semua kepala daerah di Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah,” ujar Ben.

Baca Juga :  Publik Sikka Perlu Memastikan Kasus Apakah Abel Fernando Dipersekusi Oleh Oknum Babinsa Atas Perintah Kodim 1603/Sikka

Agar tujuan dari kegiatan ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antar Pemerintah Provinsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank NTT, Direktur Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan Nasional dalam menggali potensi-potensi pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Agar target Tiga Triliun Tahun 2023 dapat terwujud.

“Untuk itu perlu adanya penertipan dan penyusunan Aset Daerah. Harus dibedakan mana Aset Daerah dan Aset Pusat sehingga dapat lebih mudah menyusun target pendapatan daerah yang mencapai 3 triliun pada tahun 2023,” pungkasnya.

Baca Juga :  Presiden Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina 

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh kordinator wilayah VI KPK RI, perwakilan BPK NTT, pimpinan Bank NTT, Dirtjen Pajak NTT, PT PLN, dan utusan kantor Inspektorat kabupaten/kota di NTT. (MD)


Reporter: Ricky Anyan


Tulisan ini berasal dari redaksi