KUPANG, Flobamora-news.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Kegiatan hari ini, Senin (1/7/2019) berlangsung di Hotel Aston.
Kegiatan tentang penetapan Tahun Anggaran 2020 tetap menggunakan struktur perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019/ Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagi Pemerintah Daerah yang telah melakukan proses perencenaan dan penganggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah disesuaikan dengan 5 prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 meliputi
– Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
– Infrastruktur dan pemerataan wilayah
– Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesemptan kerja
– Ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup
– Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa hal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 yaitu:
I. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pungutan harus berbasis teknologi.
II. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu;
1. Pemerintah Propinsi
a. Sampai dengan 4 Triliun sekurang-kurangnya sebesar 0,90% dari total belanja daerah.
b. Diatas 4 Triliun Rupiah sampai dengan 10 Triliun Rupiah sekurang-kurangnya 0,60% dari total belanja daerah dan diatas 36 Miliar Rupiah.
c. Diatas 10 Triliun sekurang-kurangnya sebesar 0,30% dari total belanja daerah dan diatas 60 Miliar Rupiah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota.
a. Sampai dengan 1 Triliun Rupiah sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari total balanja daerah.
b. Diatas Rp. 1.000.000.000.000,00(satu Triliun Rupiah) sampai dengan 2.000.000.000.000,00 ( Dua Triliun Rupiah) sekuran-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp.10.000.000.000,00 (10 Miliar Rupiah)
c. Diatas 2.000.000.000.000,00 (Dua Triliun Rupiah) sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000,00 (15 Miliar Rupiah).
3. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Converage (UHC) dan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.
4. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan survey penilaian integritas guna peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.
Penyesuaian pengaturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 terhadap Peraturan Pemerintah Nkmor 12 Tahun 2019 meliputi:
1. Belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN)
3. Pemberian Intensif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
4. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kepatuhan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.
6. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunanya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam Satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran belanja hibah termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sementara itu menurut Kepala Bagian Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Zakarias Moruk mengatakan selama ini hanya diberikan kepada infrakstruktur, pendidikan dan kesehatan, ditambah lagi Kesbangpol dan Inspektorat.
“Selama ini kegiatan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya mungkin kegiatan-kegiatan yang perlu kita kembangkan karena baik Kesbangpol maupun Inspektorat membutuhkan pengawasan dan ketahanan berkebangsaan”, kata Zakarias
Lebih lanjut Zakarias menegaskan, dengan adanya kegiatan hari ini Pemerintah Kabupaten/Kota segera menjadwalkan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Karena kita akan berhadapan dengan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang hasil Pemilihan Legislatif. Ini membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyamakan presepsi untuk target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi dan Kabupaten/Kota maupun Nasional.
“Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satu bulan sebelum tahun anggaran 2019 selesai. Jadi Bulan Nopember dan Desember penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah harus selesai. Jika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada waktu yang ditentukan belum selesai ada sangsi berupa pengurangan Dana Alokasi Umum. Itu saya belum tahu berapa anggaran yang dikurangi. Laporan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biasanya ada Dua atau Tiga Kabupaten yang terlambat. Tetapi harapan saya tahun ini tidak ada yang terlambat”, tandas Zakarias.
“Setiap tahun akan ada perubahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 sebelumnya nomor 58 tahun 2018 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 dan sekarang nomor 33 tahun 2019 untuk Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Hal yang paling menonjol dari Permendagri nomor 33 adalah penambahan fokus kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD- red)”, pungkasnya.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Propinsi dan Pimpinan dari Kabupaten/kota: Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah , Sekretaris Daerah Kepala Bapenas dan Kepala Keuangan Daerah. Peserta yang hadir diperkirakan 250 orang. Kegiatan ini akan berlangsung selama Dua hari (hari ini dan besok-red). (MD)
