Deklarasi tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya wadah yang menghimpun masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir selatan TTS guna memperkuat persatuan, memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua PNPS Kabupaten TTS, Sefrit Liufeto, dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, serta menjaga potensi sumber daya alam sebagai modal utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

«”Himpunan ini hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat pesisir, mulai dari Boking, Menu, Bani, Kot’olin, Oetuke hingga Kualin. Perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk bersatu membangun daerah yang kita cintai,” ujar Sefrit.»

OELBITENO, Flobamora-News.com – Semangat kebersamaan dan penguatan nilai-nilai iman mewarnai pelaksanaan Ibadah Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat Ebenhaezer Oelbiteno di Desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Rabu (15/7/2026).

Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya pembangunan rumah ibadah sekaligus mempertegas komitmen sinergi antara gereja, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang Yosef Lede yang hadir langsung dalam kegiatan itu menegaskan bahwa pembangunan gereja tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kehidupan iman dan persaudaraan umat.

Mengawali sambutannya, Yosef Lede mengulas makna nama “Ebenhaezer” yang diambil dari Alkitab dan berarti “Sampai di sini Tuhan menolong kita.” Menurutnya, makna tersebut tidak berhenti pada rasa syukur atas pertolongan Tuhan di masa lalu, tetapi menjadi keyakinan bahwa penyertaan Tuhan akan terus berlangsung sepanjang kehidupan umat percaya.

Pelataran Bubneo dipenuhi masyarakat adat, pemerintah, pelajar, kelompok tani, hingga tamu dari desa-desa sekitar yang bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan tradisi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Panitia, Arid Oematan, menjelaskan festival dirancang agar seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami nilai-nilai budaya Mollo yang diwariskan turun-temurun.

Hari pertama diawali dengan pembukaan resmi, pertunjukan seni budaya, dan pameran pangan lokal hasil karya masyarakat. Memasuki hari kedua, perhatian tertuju pada berbagai lomba budaya seperti Tarian Bilut, cerita rakyat, serta Tarian Giring-giring yang diikuti pelajar SD dan SMP sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis budaya lokal.

KUNMING, Flobamora-news.com  — Masyarakat pers di Asia dirasa perlu membangun narasi Asia yang kuat dan otentik di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam pertemuan meja bundar media Asia Selatan dan Asia Tenggara yang diselenggarakan All China Journalists Association (ACJA) di Kunming, Yunnan, Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam kegiatan bertema “Bagaimana Membentuk Narasi Asia di Era Kecerdasan Buatan” delegasi Indonesia yang diwakili JMSI terdiri dari Penasihat JMSI Pusat Mursyid Sonsang, Utusan Bidang Luar Negeri Yophiandi Kurniawan, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, dan Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga, serta pembina Farah.id, Farida Farhah.

Mengawali sambutannya, Teguh menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara Indonesia dan daratan Asia, khususnya dengan wilayah Yunnan. Dia mengatakan, Yunnan memiliki tempat istimewa dalam kesadaran sejarah masyarakat Indonesia.

Makam yang tak jauh dari Museum Distrik Jinning itu ditemukan tahun 1894 dan membuka satu misteri yang sudah lama dicari: siapa leluhur Laksamana Cheng Ho atau Zheng He dari era Dinasti Ming di abad ke-15.

Dunia mengenal Cheng Ho sebagai pemimpin armada Tiongkok yang melakukan pelayaran ke negeri-negeri yang ada di selatan Tiongkok, termasuk Semarang dan Palembang. Dari kepulauan nusantara, armada Cheng Ho mengunjungi Selat Malaka, juga ke Champa, Siam, lalu India, Srilanka, Selat Hormuz Iran, Laut Merah, hingga ke pantai timur Afrika.

Laksmana Cheng Ho lahir dengan nama Ma He. Dia mulai bekerja di lingkungan Istana Kaisar Zhu Yuangzhang di Nanjin pada usia 11 tahun. Lalu dia ikut Zhu Di ke Peiping atau Beijing. Adalah Zhu Di yang memberikan nama keluarga Zheng kepada Ma He.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam acara bedah buku berjudul “Jurnalisme untuk Kemanusiaan” karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Pembedah lain dalam diskusi ini adalah Pemimpin Redaksi CNN Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais. Adapun Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad membuka diskusi ini.

Dalam kesempatan itu, Teguh memberikan apresiasi tinggi kepada Roni Tabroni atas peluncuran buku tersebut. Teguh menilai karya ini sebagai sebuah pengalaman intelektual yang sangat berarti.

Teguh menduga, judul “Jurnalisme untuk Kemanusiaan” digunakan penulis karena prihatin pada praktik jurnalisme yang dirasa menjauh dari tema kemanusian. Sementara, sesungguhnya jurnalisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek kemanusiaan.

Berdasarkan hasil investigasi tim media di lapangan, ditemukan adanya dugaan perbedaan antara spesifikasi bantuan yang dijelaskan oleh Dinas Perikanan dengan barang yang diakui diterima oleh salah satu kelompok penerima manfaat. Dugaan tersebut meliputi selisih jumlah benih ikan, ukuran benih yang diduga tidak sesuai spesifikasi, berkurangnya jumlah pakan, hingga tingginya angka kematian benih setelah disalurkan. Seluruh temuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten TTS, Yeroham Tho, S.Pi, menjelaskan bahwa setiap kelompok penerima bantuan Pokir Tahun Anggaran 2025 seharusnya menerima satu paket bantuan berupa tiga unit kolam terpal lengkap dengan rangka besi, 3.000 ekor benih ikan lele, serta 12 karung pakan. Seluruh proses pemasangan instalasi, menurutnya, dilakukan langsung oleh penyedia.

Sebelumnya, dugaan permasalahan dalam pengadaan dan penyaluran bantuan benih ikan lele diberitakan mencakup indikasi ketidaksesuaian jumlah benih yang diterima kelompok penerima manfaat, tingginya angka kematian benih setelah didistribusikan, hingga belum adanya penggantian terhadap benih yang mati meski telah dilaporkan kepada Dinas Perikanan.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pengadaan, pemeriksaan kualitas, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program yang dibiayai melalui anggaran negara. Hasil investigasi di lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara pihak Dinas Perikanan dan kelompok penerima bantuan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan TTS, Yeroham Tho, S.Pi, membantah anggapan bahwa benih yang bermasalah tidak diganti sebelum proses pencairan anggaran.

> “Pada waktu ikan sebelum didistribusikan ke kelompok dan pencairan anggaran itu, ikan sudah diganti. Bukan tidak diganti. Kebetulan ada bukti fotonya juga,” tegas Yeroham sambil menunjukkan dokumentasi melalui telepon genggamnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh benih telah melalui proses pemeriksaan bersama tim teknis sebelum disalurkan kepada kelompok penerima.

 “Hitungnya di garasi Dinas Perikanan bersama tim teknis yang menerima. Yang mengantar ke kelompok di Desa Mnelalete dan Nulle adalah ketua pemeriksa sendiri, sedangkan yang mengantar ke kelompok di Desa Skinu itu penyedia,” jelasnya.

Namun demikian, hasil investigasi di lapangan yang diberitakan sebelumnya menunjukkan adanya keterangan berbeda dari salah satu kelompok penerima bantuan.

Ketua Kelompok Bersaudara di Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Nikson Tefbana, mengaku sejak awal telah menemukan kekurangan jumlah benih saat proses serah terima bantuan.

Menurutnya, setiap bak seharusnya berisi 1.000 ekor benih. Namun, saat dilakukan penghitungan bersama sebelum benih dimasukkan ke kolam, ditemukan kekurangan sekitar 250 ekor pada salah satu bak.

“Waktu itu satu bak diisi 1.000 ekor. Kami juga tidak mengerti ukuran ikan lele itu apakah 3–5 cm, 5–7 cm atau 7–9 cm. Kami hitung bersama-sama sebelum dimasukkan ke kolam, ternyata kurang hampir 250 ekor. Kami minta ditambah dan akhirnya mereka tambah sehingga genap 3.000 ekor untuk tiga bak,” ungkap Nikson.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah benih dipelihara, kelompoknya mencatat sebanyak 825 ekor benih mati. Menurutnya, kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Perikanan, namun hingga kini belum ada penggantian.

 “Sebanyak 825 ekor yang mati untuk tiga bak. Sampai hari ini kami sudah informasikan ke dinas, tetapi belum diganti,” ujarnya.

Nikson mengaku kelompoknya masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait mekanisme penanganan benih bantuan yang mati setelah diterima.

 “Kami hanya menunggu apakah dinas akan datang mengganti atau tidak. Sebagai masyarakat penerima bantuan kami tidak paham apakah memang benih yang mati harus diganti atau tidak. Kami hanya pasrah,” katanya.

Perbedaan keterangan antara Kepala Dinas Perikanan dan kelompok penerima bantuan menjadi salah satu fokus dalam pemberitaan ini. Di satu sisi, Kepala Dinas menegaskan bahwa benih yang bermasalah telah diganti oleh penyedia sebelum distribusi dan proses tersebut didukung dokumentasi. Di sisi lain, kelompok penerima menyatakan masih menemukan kekurangan jumlah benih saat serah terima serta mengaku mengalami kematian 825 ekor benih yang hing

ga kini belum memperoleh penggantian.

]]> https://www.flobamora-news.com/kasus-penganiayaan-berat-di-oenino-siap-disidangkan-kuasa-hukum-apresiasi-kejaksaan-negeri-soe/ Sun, 12 Jul 2026 01:43:13 +0000 https://www.flobamora-news.com/?p=33773 SoE ,Flobamora-News.Com – Kasus dugaan penganiayaan berat yang terjadi di Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pada 7 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WITA, kini memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Soe ke pengadilan.

Kuasa hukum korban menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Soe atas proses penanganan perkara yang dinilai telah berjalan sesuai prosedur hingga pelimpahan berkas untuk disidangkan.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, peristiwa tersebut terjadi saat korban yang berinisial IN sedang bekerja bersama orang tuanya. Saat itu, pelaku yang disebut bernama Marianusi Haki diduga tiba-tiba mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala, badan, dan tangan.

Korban sempat berusaha menyelamatkan diri dan mencari perlindungan. Namun, menurut kuasa hukum, pelaku diduga masih terus mengejar korban hingga akhirnya korban meminta pertolongan kepada orang tua dan warga sekitar. Setelah warga berdatangan, pelaku menghentikan aksinya dan kemudian berhasil diamankan oleh masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kuanfatu, Louis Ch. W. Nuban, S.Sos., dalam rapat koordinasi bersama para kepala desa yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kuanfatu pada 9 Juli 2026.

Dalam arahannya, Louis meminta seluruh kepala desa agar menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menerima dengan baik kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang bertugas di setiap desa.

“Kami telah menyampaikan kepada seluruh kepala desa agar mengimbau masyarakat untuk menerima dan mendukung petugas Sensus Ekonomi yang datang ke rumah-rumah. Dukungan dari pemerintah desa sangat dibutuhkan agar pelaksanaan SE 2026 berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan program strategis nasional yang hanya dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus.

Silverius, menjelaskan bahwa pengajuan gugatan praperadilan tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk memastikan status hukum kliennya menjadi jelas melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami sudah secara resmi telah mendaftarkan gugatan Praperadilan di Pengadilan negeri kefamenanu”

Dijelaskannya Silverius, Praperadilan adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, serta upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik.

“Inti dari gugatan praperadilan yang kami ajukan yaitu berkaitan dengan sah atau tidaknya upaya paksa penetapan tersangka terhadap klien kami oleh Penyidik Polres Timor Tengah Utara, yang menjadi pihak Termohon.

Menurut pihak kuasa hukum, substansi permohonan praperadilan beserta materi hukum yang menjadi dasar pengajuan akan disampaikan secara terbuka dalam persidangan setelah Pengadilan Negeri Kefamenanu menetapkan jadwal sidang. Saat ini, pihaknya masih menunggu penetapan resmi dari pengadilan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan persidangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., dalam keterangan pers di Ruang Humas Polda NTT, Senin (6/7/2026), Kepada Tim media.

Kabid Humas menjelaskan, penanganan perkara dilakukan oleh penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT. Saat ini, kasus dugaan penyimpangan kuota sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berada pada tahap penyelidikan.

Menurutnya, untuk mendukung proses penyelidikan, penyidik telah melakukan serangkaian langkah, di antaranya memanggil dan memeriksa 12 orang saksi serta mengumpulkan berbagai dokumen dan data pendukung yang berkaitan dengan objek penyelidikan.

Aksi ini merupakan gelombang penolakan terhadap Kepala Desa Nununamat, sekaligus puncak kekecewaan masyarakat yang mengaku telah menempuh berbagai jalur resmi, namun hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian atas persoalan yang dilaporkan.

Dalam pernyataan sikapnya, warga menegaskan langkah ini adalah kelanjutan dari upaya-upaya sebelumnya, termasuk mempertegas isi Surat Nomor 02/OBOS-TTPB/IV/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pernyataan Sikap USIF, AMAF, MEO, dan KOLO MANU.

Masyarakat juga merujuk pada Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nununamat Nomor 05/BPD-Nununamat/2026 tanggal 18 Mei 2026 yang telah disampaikan kepada Bupati TTS. Surat itu memuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran moral yang melibatkan Kepala Desa, serta permohonan agar pemerintah segera mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUPANG – Esports tidak lagi dipandang sekadar permainan digital. Di Kota Kupang, olahraga elektronik kini berkembang menjadi ruang pembinaan generasi muda yang menggabungkan kompetisi, kreativitas, sportivitas, dan pengembangan karakter. Semangat itu terlihat dalam penyelenggaraan PMRN Esports Season 2 Tahun 2026, yang berlangsung pada 5–12 Juli 2026 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada, 5 Juli 2026.

Turnamen yang digagas Persatuan Mahasiswa Rote Ndao (PMRN) ini mendapat dukungan penuh Pemerintah Kota Kupang, sponsor, serta berbagai komunitas esports. Antusiasme masyarakat juga sangat tinggi. Hingga penutupan pendaftaran, tercatat sekitar 317 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum.

Ketua panitia Aquestro Putra Pelle menjelaskan, PMRN Esports Season 2 diselenggarakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan sportivitas, mempererat persaudaraan, sekaligus mendorong perkembangan olahraga elektronik di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja NTT didampingi  Hendri Jashar selaku Kepala Unit Operasional dan Fajar Johda Yeheskiel selaku  Branch Manager PT Jasaraharja Putera Cabang Kupang. Dalam suasana penuh  keakraban para pihak membahas sejumlah program kolaboratif, di antaranya  penguatan edukasi keselamatan transportasi laut, penyelenggaraan Samsat Keliling  di kawasan Pelabuhan Tenau Kupang, pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan  gratis bagi para penumpang dan awak kapal laut, memberikan pelatihan Pertolongan   Pertama Pada Gawat Darurat (PPGD), intensifikasi pengutipan Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) khususnya untuk kapal wisata yang diageni PT Pelni Cabang Kupang.

Sembilan provinsi yang ambil bagian dalam kompetisi tersebut yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan DKI Jakarta.

Kontingen NTT tampil dengan semangat tinggi untuk mengharumkan nama daerah. Namun, di balik tekad tersebut, para atlet masih harus menghadapi keterbatasan anggaran selama mengikuti kejuaraan.

Sejumlah pihak telah memberikan dukungan kepada kontingen NTT, di antaranya Wali Kota sebesar Rp3 juta, anggota DPRD Dicky Talo sebesar Rp250 ribu, anggota DPRD Beny Selan sebesar Rp250 ribu, anggota DPRD Yafet Horo sebesar Rp500 ribu, serta Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) NTT sebesar Rp5 juta.