Peluncuran sistem ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan tempat khusus parkir Haumeni Soe antara Pemkab TTS dengan PT FTF Globalindo selaku mitra pelaksana.

Implementasi E-Parking ini menandai babak baru dalam tata kelola parkir di TTS. Jika sebelumnya pengelolaan dilakukan secara manual yang dinilai rawan kebocoran dan kurang terawasi, kini sistem beralih ke mekanisme digital yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam skema kerja sama tersebut, disepakati pembagian hasil retribusi sebesar 70 persen menjadi pendapatan daerah, sedangkan 30 persen sisanya menjadi hak pengelola.

Peluncuran ini sekaligus dirangkaikan dengan pencanangan program Desa Cantik dan Kelurahan Cantik yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten TTS.

Transformasi Data Menuju Pelayanan Prima

Camat Kota Soe, Joel A.A. Sonbai, SH, M.Hum, dalam laporannya menjelaskan bahwa inisiatif ini hadir sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan data yang selama ini masih bersifat sektoral.

“Kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui ‘SoE Eno Mese’, seluruh data pembangunan akan diintegrasikan dalam satu platform digital guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Joel.

Penerbitan kedua roadmap ini menegaskan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Penguatan Pasar Derivatif untuk Mewujudkan Pasar yang Likuid dan Kredibel Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026–2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Jakarta, Flobamora-news.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuamgan Friderica Widyasari Dewi dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro pada, Senin 13 April 2026 menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Friderica menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.

Kebijakan pertama, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen OJK dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan melalui sinergi yang berkelanjutan dengan Ekraf.

“Kolaborasi antara OJK dan Ekraf mencerminkan sinergi strategis yang berkelanjutan dalam mendorong terciptanya inovasi baru di sektor keuangan digital,” kata Adi Budiarso.

Lanjutnya, implementasi kerja sama tersebut antara lain diwujudkan melalui program Infinity Hackathon OJK–Ekraf 2025 dan Infinity Accelerator 2026. Infinity Hackathon OJK–Ekraf 2025 telah menghasilkan berbagai solusi inovatif berbasis Web3 di bidang pembiayaan, transparansi, dan pelindungan karya kreatif.

Kamis, 16 April 2026, Kapolres terlihat hadir di lokasi kegiatan, tepatnya di wilayah Kampung Rote. Tidak hanya memantau dari jarak jauh atau menggunakan kendaraan dinas, AKBP Hendra Dorizen memilih untuk berjalan kaki menyusuri rute pawai sejauh kurang lebih 5 kilometer guna melakukan pengawasan secara langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap titik pengamanan terjaga dengan baik dan personel yang bertugas tetap dalam kondisi siaga penuh.

Kehadiran pimpinan di tengah personel ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Paskah dan mengikuti prosesi pawai dengan rasa aman, tenang, dan khidmat.

Ketua Panitia Pelaksana, Yerim Yos Fallo, menjelaskan kepada wartawan, Rabu (15/04/2026), bahwa puncak acara akan dilaksanakan pada hari yang sama, Kamis, 15 April 2026, mulai pukul 12:00 WITA hingga 19:00 WITA.

“Pawai akan dilepas dari Kantor Bupati Kabupaten TTS dan berakhir di Lapangan Pemda TTS atau Patung Eltari Soe. Kami menargetkan kegiatan ini nantinya bisa menjadi destinasi Wisata Rohani yang berkelanjutan,” ujar Yerim.

Dalam perjalanan tersebut, akan ditampilkan dua pentas fragment atau drama. Fragment pertama akan ditampilkan di depan Toko Gunung Mas, dan yang kedua tepat di garis finis. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan festival seni musik rohani yang menampilkan vokal grup, tarian, paduan suara, serta penampilan spesial dari bintang tamu.

Hal itu disampaikan oleh Arman Tanono, SH, terkait laporan dengan nomor LP/B/124/III/2026/SPKT/POLRES TTS yang dilayangkan sejak tanggal 2 Maret 2026.

“Klien kami dan saksi-saksi sudah diperiksa, namun hingga saat ini status hukum terhadap mantan Kapus tersebut belum juga ditetapkan. Oleh karena itu, saya selaku kuasa hukum mendesak penyidik Polres TTS untuk segera menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka,” tegas Arman.

Menurut Arman, kasus dugaan pelecehan dan pencabulan ini telah menimbulkan dampak yang sangat mendalam bagi korban. Ia menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang secara jelas mengatur tentang perlindungan korban, khususnya terkait dampak psikologis dan trauma yang dialami.

“Saya lucu dengan pernyataan kuasa hukum korban yang bilang kami keliru dan blunder. Kita akan lihat nanti apakah laporan mereka memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak,” ujar Arman, Rabu (15/04/2026).

Arman menyinggung hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan instansi terkait. “Fakta menunjukkan klien mereka sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, hingga akhirnya dicopot dari jabatan Kapus. Itu artinya, ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau mereka bilang kami mencemarkan nama baik, apa yang tercemar?” tanyanya.

Lebih jauh, Arman menegaskan pihaknya memiliki bukti dan saksi yang akan diajukan. “Kami berkeyakinan kuat laporan ini akan di-SP3 karena tidak memenuhi unsur pidana. Saya tantang pelapor untuk membuktikan tuduhan pencemaran nama baik itu di pengadilan,” tegasnya.

SOE, TTS.Flobamora-News.Com  – Pengacara muda asal Kabupaten Belu, Ma Putra Dapatalu, SH, mendampingi kliennya, Nonny L. Krisyanto Liunome, mendatangi Mapolres TTS untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum jurnalis berinisial E.B.

Laporan ini tercatat dengan nomor LP: B/23/1/2026/Polres TTS/Polda NTT tertanggal 12 Januari 2026, dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 482 dan 483 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Menurut keterangan kuasa hukum, peristiwa bermula pada tanggal 10 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA. Terlapor, E.B, menghubungi korban untuk bertemu di salah satu tempat makan di Kota Soe dengan alasan membicarakan masalah yang sedang terjadi.

“Klien saya merasa aneh karena merasa tidak melakukan kesalahan, namun tetap memenuhi ajakan tersebut. Di pertemuan itu, terlapor menanyakan kebenaran soal isu pelecehan seksual terhadap seseorang berinisial P.S di Puskesmas Taneotob. Klien saya kaget dan membantah keras tuduhan tersebut,” ungkap Putra, Senin (13/04/2026).

Bagi sang motivator, pendidikan adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok daerah.

“Pendidikan wajib terus diserukan agar bisa diakses oleh semua orang, terlebih teman-teman kita yang ada di pedalaman. Jangan jadikan keterbatasan finansial atau lokasi sebagai penghambat, karena pendidikan hari ini bisa dijangkau siapa saja,” ujarnya saat memberikan materi.

Ia menekankan pentingnya tekad dan semangat bagi anak-anak desa untuk tidak merasa kalah saing dengan mereka yang berada di kota. Mengetahui identitas diri dan asal-usul menjadi kunci utama untuk meraih cita-cita.

Hal tersebut disampaikan oleh Arman Tanono, SH., kuasa hukum PS, melalui rilis resmi yang diterima tim media, Selasa (14/4/2026) malam.

Menurut Arman, peristiwa bermula ketika kliennya datang ke mess mantan kapus atas panggilan untuk mengklarifikasi masalah ketidakhadiran saat kembali dari Soe ke Puskesmas Taneotob.

“Klien saya datang karena dipanggil, lalu diajak masuk ke dalam untuk klarifikasi. Saat itu hanya berdua, sehingga klien saya yang adalah seorang perempuan merasa tidak aman dan memilih merekam sebagai bentuk perlindungan diri,” jelas Arman.

Ia menegaskan bahwa perekaman tersebut tidak perlu diberitahukan karena dilakukan dalam kondisi yang membuat kliennya merasa terancam. Rekaman itu kemudian diserahkan sebagai bukti dalam laporan dugaan tindakan asusila yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan, BKD, hingga kepolisian.

Kasus ini mencuat setelah Kepala Dusun (Kadus) 2 Oebaha, Marthen Mella, diketahui tetap aktif menjalankan tugas meski telah genap berusia 60 tahun pada Maret 2026 lalu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, batas usia maksimal bagi perangkat desa adalah 60 tahun, yang bersifat mengikat dan wajib diberhentikan secara administrasi.

Dinamika di Desa Tolnaku ini disinyalir bukan sekadar kelalaian administratif. Pasalnya, Kades Ananias Mella dan Kadus Marthen Mella diketahui memiliki hubungan saudara kandung. Hubungan personal ini diduga menjadi penghalang ditegakkannya aturan hukum di desa tersebut.

Sumber terpercaya menyebutkan bahwa pihak Kecamatan Fatuleu sebenarnya telah memberikan penegasan agar aturan purna tugas segera dilaksanakan. Namun, instruksi tersebut diduga diabaikan oleh Kepala Desa dengan dalih legitimasi sosial.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua BEM STIKES Nusantara Kupang, Hendrik Rumihin, bersama Wakil Ketua BEM Yermi Daud Taneo, usai menyerahkan surat resmi ke Kantor LLDIKTI Wilayah XV, Selasa (14/4/2026).

“Kami menilai tindakan mengeluarkan Ketua STIKES Nusantara Kupang dari grup WhatsApp pimpinan perguruan tinggi se-NTT berpotensi mencederai marwah institusi pendidikan tinggi, merusak iklim akademik, serta menunjukkan praktik pengelolaan pendidikan yang tidak profesional dan tidak beretika,” tegas Hendrik.

Ia menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang intelektual yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan ruang kekuasaan sepihak yang sarat kepentingan tertentu.

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kedisiplinan administrasi kendaraan bermotor di lingkungan pemerintahan,.

Agenda utama pembahasan difokuskan pada pemantapan teknis pelaksanaan apel kendaraan dinas yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, S.P., M.M

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPAD Provinsi NTT, Drs. Yosep Florianus Napal, M.M; Kepala Bidang Pendapatan I, Octavianus Mare, S.S.; serta Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Drs. Benhar Menoa, M.T. Sinergi lintas instansi juga diperkuat dengan kehadiran perwakilan dari PT Jasa Raharja Kanwil NTT yang diwakili oleh Ernesto Castillio, perwakilan Biro Umum Setda Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Satpol PP Provinsi NTT, serta Kepala UPTD Penda Kota Kupang, Remy Christian Pah, S.STP., M.Si.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Sekolah Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Ir. Yohanes Aris Purwanto, M.Sc. Hadir pula perwakilan Mata Garuda Pusat dan Jawa Barat, jajaran pengurus sebelumnya, serta berbagai organisasi mahasiswa di lingkungan pascasarjana.

Dalam sambutannya, Koordinator Awardee LPDP IPB terpilih, Riski Almado Kake, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Ia menyebut bahwa keberadaan para undangan menjadi simbol kuat bahwa pengurus tidak berjalan sendiri, melainkan bagian dari ekosistem kolaboratif yang saling mendukung.

“Tanggung jawab adalah hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit dipertahankan. Ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah jejak yang buruk,” ujarnya.