Rote Ndao, 18 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) akan menyelenggarakan lomba lari 10 kilometer (10k) dan 5 kilometer (5k) dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut akan mempertandingkan lomba lari kategori 10 kilometer (10K) dan 5 kilometer (5K) yang terbuka bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao, Daniel W. Nalle, S.Pt, melalui Pengumuman Nomor 400.4/60/Dispora/2026 tertanggal 14 September 2026, menyampaikan bahwa perlombaan akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2026.

Peserta akan memulai perlombaan dari Pantai Telindale, sedangkan garis finis berada di Stadion Bola Kaki Christian Nehemia Dillak.

Peserta yang ingin mengikuti lomba wajib merupakan masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang dibuktikan dengan KTP/KK Rote Ndao serta keterangan domisili. Pendaftaran dibuka secara gratis dengan kuota keseluruhan mencapai 500 peserta.

Hal tersebut dilakukan Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H. saat mengunjungi Kantor PDAM Rote Ndao, Kamis (17/9/2026).

Kunjungan Bupati berlangsung bersamaan dengan rapat evaluasi yang sedang dilaksanakan di lingkungan PDAM Rote Ndao. Paulus Henuk menyempatkan diri mengikuti proses evaluasi tersebut sekaligus melihat secara langsung berbagai hal yang menjadi bahan pembahasan.

Dalam kesempatan itu Bupati memberikan sejumlah masukan terkait aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian bersama terutama dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati Paulus, PDAM memiliki posisi penting karena pelayanan yang diberikan berkaitan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yakni air bersih.

Desa Obaki, Kecamatan Kokbaun, menjadi salah satu wilayah yang masih mempertahankan kerajinan tenun ikat secara turun-temurun. Di tangan kelompok ibu-ibu pengrajin, benang dan pewarna alam diolah menjadi lembaran kain dengan motif yang tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan identitas budaya masyarakat setempat.

Salah satu motif yang terus dipertahankan adalah motif Loka, yang oleh para pengrajin disebut sebagai motif asli Desa Obaki.

Kisah tersebut mengemuka dalam kegiatan Intervensi Desa Perangkat Daerah yang digelar di Kantor Desa Obaki, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten TTS, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut memuat sejumlah agenda, antara lain Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Nomor 1 Tahun 2025, Sosialisasi Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, Pelatihan Pewarnaan dan Standardisasi Warna Alam Tenun Ikat, serta Lomba Hiburan Rakyat dan Fashion Show.

Pada laga final yang berlangsung di Lapangan Kantor Camat Batu Putih, Rabu (16/9/2026), BGTK NTT keluar sebagai juara setelah menundukkan SCO A dengan skor 3-1.

Pertandingan final berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim tampil agresif dengan mengandalkan serangan-serangan keras. Jual beli serangan membuat pertandingan berlangsung menarik, sementara dukungan penonton yang memadati lokasi semakin menambah semarak suasana.

Setelah melewati persaingan ketat, BGTK NTT akhirnya memastikan kemenangan 3-1 dan berhak mengangkat trofi juara pertama Oebobo Cup II Tahun 2026.

Penutupan turnamen secara resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten TTS, Wilgo Nenometa, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten TTS.

Harhubnas 2026, Dishub Rote Ndao Fokus pada Aksi Nyata, Keselamatan, dan Peningkatan Pelayanan Transportasi

ROTE NDAO, 16 September 2026 — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait polemik tata kelola dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao akhirnya diskors atau ditunda untuk sementara waktu.

RDPU yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao, Rabu (16/9/2026), berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Rote Ndao. Rapat tersebut membahas berbagai persoalan terkait distribusi, pelayanan, dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.

Forum dihadiri Bupati Rote Ndao Paulus Henuk bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), lima pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), anggota DPRD, serta insan pers.

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila membuka RDPU dan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan serta informasi terkait persoalan BBM di daerah tersebut.

Pembahasan kemudian dipandu Wakil Ketua I DPRD Rote Ndao Denison Moy bersama Wakil Ketua II Lazarus Pah.

Diskusi yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menghadirkan dua narasumber, yakni Rickardus Bria Seran, S.E., M.M., dosen Universitas Timor (Unimor), dan Mario Keboh, S.H., praktisi hukum.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Markolindo Balibo, dalam sambutannya mengatakan perkembangan teknologi dan arus informasi digital menghadirkan tantangan tersendiri bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Dalam era 5.0 ini kita berada dalam titik sulit. Oleh sebab itu, setiap informasi perlu disaring sebelum di-sharing. Melalui diskusi ini, kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial saat menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Kefamenanu, Yohanes Niko Seran Sakan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital dan kemampuan mahasiswa dalam memeriksa serta memverifikasi informasi yang beredar di ruang publik.

Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi ungkapan syukur, tetapi juga memiliki makna penting dalam mempererat hubungan persaudaraan, adat, dan budaya antara masyarakat Amanuban dan Sabu.

Mewakili masyarakat Sabu Raijua, Frits Jubida menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan syukuran Raja Amanuban sekaligus pengukuhan amaf pendukung Kerajaan Amanuban.

Frits mengatakan, masyarakat Sabu memiliki hubungan yang luas dengan berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), khususnya wilayah Amanuban.

“Kita orang Sabu tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Oleh karena itu, sebagai persekutuan dari perjalanan orang Sabu,” katanya.

Menurut Frits, salah satu basis masyarakat Sabu berada di TTS, termasuk wilayah Amanuban. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Raja Jonathan Nubatonis yang menurutnya telah diberkati dan diurapi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Jonathan menegaskan komitmennya bersama para amaf dan masyarakat adat untuk menata serta memperkuat budaya Amanuban melalui kolaborasi dengan masyarakat adat Mollo dan Amanatun.

“Kita berada dalam tahap penataan budaya Amanuban. Kita berkolaborasi dengan Mollo dan Amanatun untuk membangun budaya TTS sesuai norma-norma yang diwariskan leluhur,” ujar Jonathan.

Menurutnya, kebersamaan antarmasyarakat adat penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus mendukung pembangunan masyarakat TTS.

Kehadiran tokoh dari Sumba, Flores, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor dan Belu, kata Jonathan, menunjukkan perhatian terhadap perkembangan budaya Amanuban serta menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarsuku di NTT.

*ROTE NDAO -* Kepala Bidang (KABID) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, Onimus Ledoh, M.M menyampaikan bahwa selama hampir dua tahun terakhir Dinsos Rote Ndao telah melaksanakan proses pengusulan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang didanai APBD II secara digital.

Program ini kepada masyarakat yang tergolong pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Onimus menjelaskan, Dinsos telah membagikan link pengusulan melalui operator SIKS-NG Kementerian Sosial hingga ke tingkat desa.

“Masyarakat bisa langsung mengentri sendiri dari mana saja dan kapan saja, berapa pun kuotanya, melalui link tersebut,” ujar Onimus, Senin (14/09/2026).

Ia menambahkan, proses pengusulan ini merupakan kerja kolaborasi tiga OPD, yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran Jamkesda dan BPJS Kesehatan yang memiliki kewenangan aktivasi kepesertaan.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum para korban, Arman Tanono, S.H., dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

Arman menjelaskan, kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres TTS pada Kamis, 30 Juli 2026. Berdasarkan hasil koordinasinya dengan penyidik, proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak telah dilakukan dan saat ini penyidik tengah mempersiapkan tahapan gelar perkara.

“Saya telah melakukan koordinasi dengan penyidik dan mendapatkan informasi bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Pemeriksaan saksi-saksi maupun korban sudah dilakukan. Kemudian penyidik juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah bukti. Saat ini tinggal menunggu jadwal gelar perkara,” jelas Arman.

Menurutnya, dirinya telah meminta agar gelar perkara dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga penanganan kasus tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahapan penyidikan sesuai dengan hasil dan ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan itu muncul menyusul keluhan warga terkait dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta hasil pembangunan sejumlah proyek desa, termasuk pekerjaan bak air bersih dan rabat jalan.

Salah seorang warga Desa Bijaepunu yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, salah satu pekerjaan pembangunan bak air bersih disebut menggunakan anggaran sebesar Rp405.669.900.

Menurut dia, kualitas pekerjaan tersebut dinilai belum sesuai harapan masyarakat. Warga bahkan mempertanyakan metode pelaksanaan pekerjaan yang menurutnya terkesan tidak maksimal.

“Ini baru bak air, belum rabat, dikerjakan asal jadi. Cara kerjanya susun kerikil di bawah, kemudian campuran biasa ditutup di atas. Kami sudah tegur, tetapi tidak dihiraukan,” ungkapnya.

Keluarga korban meminta aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Amanatun Utara segera menaikkan penanganan kasus tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) TTS, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan S. Bien mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pemuda saat berada di kawasan Pasar Ayotupas, Kamis, 11 September 2026.

Peristiwa naas itu bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Revo saat berada didalam Pasar Ayotupas untuk membeli sejumlah kebutuhan. Saat hendak keluar dari kawasan pasar, korban berpapasan dengan sejumlah pemuda yang kemudian memaki dirinya.

Korban yang masih berada di atas sepeda motor kemudian menghentikan kendaraannya dan mempertanyakan alasan dirinya dimaki. Namun, menurut pengakuan korban, pertanyaan tersebut justru direspons dengan tindakan kekerasan.

Menurut Marthen, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Bupati TTS dalam menindaklanjuti persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Desa Bijaepunu dan kelompok Cipayung Plus.

Kepada tim media, Marthen menyampaikan terima kasih atas respons dan langkah yang telah diambil oleh Bupati TTS dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Terhadap perkembangan pemberhentian Sekdes Bijaepunu sesuai apa yang disampaikan Bupati, kami dari DPRD Kabupaten TTS, khususnya Komisi I DPRD, menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah menepati janjinya dengan memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Sekdes Bijaepunu,” ujar Marthen.

Ia menilai keputusan tersebut tentunya telah melalui tahapan, mekanisme, serta pertimbangan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SOE-flobamora.news.com, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Apris A. Manafe, SE, M.Si., saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya terkait pemblokiran gaji guru-guru di Kabupaten TTS pada Senin (14/9/2026) mengatakan bahwa langkah pemblokiran gaji ini dilakukan karena Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diserahkan paling lambat 31 Juli 2026, hingga akhir Agustus belum juga diterima. Pemblokiran ini pun diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya kepada guru, melainkan juga kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bukan hanya guru saja. Saya sendiri sebagai Kepala Dinas gaji diblokir, tiga Kepala Bidang gaji diblokir, tiga Kepala Seksi termasuk seksi Kurikulum juga ikut diblokir. Kita semua merasakan dampaknya,” ujarnya.

Apris menjelaskan, langkah ini sengaja dilakukan agar seluruh pihak turut mengawasi pengelolaan Dana BOS di sekolah. Ia menyadari banyaknya kritik yang masuk, namun menegaskan tujuannya agar guru-guru turut mendesak kepala sekolah dan bendahara untuk menyajikan informasi penggunaan dana secara terbuka.

SOE-flobamora.news.com, 14 September 2026, Penjabat Sementara (PLT) Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan, Richard Dethan, mengonfirmasi bahwa Desa Bijaepunu dan Desa Tubmonas resmi masuk dalam daftar desa yang akan dilakukan audit investigasi menyusul tuntutan masyarakat serta permintaan DPRD TTS. Pernyataan ini disampaikannya saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).

“Ya, termasuk itu juga. Jangka waktunya dalam waktu dekat. Persetujuan penambahan anggaran baru keluar kemarin, sehingga kami akan segera melaksanakannya,” ujar Richard Dethan tegas.

Ia menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembentukan tim pelaksana sebelum turun ke lapangan, dan hingga saat ini tim tersebut belum dibentuk. Richard Dethan mengakui adanya kendala berupa keterbatasan anggaran tahun ini. Selain pemeriksaan khusus yang diminta masyarakat, Inspektorat juga memiliki program pemeriksaan kinerja dan pengawasan rutin yang harus dijalankan, sehingga beberapa kegiatan sempat tertunda. Namun dengan adanya persetujuan penambahan anggaran, audit ini kini dapat segera dilaksanakan.