Selain infrastruktur, Pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yaitu pasokan air bersih di masa penetapan tanggap darurat selama 7 hari ini. “Selain fokus di titik pusat bencana, yakni di Kecamatan Mauponggo ini, Pemerintah juga harus bisa menjangkau wilayah Kecamatan lain seperti Nangaroro, di sana juga butuh penanganan” ungkap Anton.
Sementara itu, anggota Fraksi NasDem yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Nagekeo Lukas YP Boleng mengatakan, selama masa tanggap darurat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPBD selaku komando pusat berkaitan dengan data laporan kerugian material akibat bencana.
Dia mendorong agar laporan berkaitan dengan pendataan lapangan ini harus segera final direalisasikan segara mungkin. Berdasarkan data tersebut, DPRD nantinya akan memanggil Pemerintah untuk mengadakan rapat membahas eksekusi anggaran.
Pentingnya data dimaksud kata pria yang akrab disapa Jhon Boleng ini, yakni sebagai dasar untuk menghitung kekuatan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD yang nantinya dibahas dan disetujui bersama lembaga DPRD.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
