KUPANG, Flobamora-news.com –Terkait laporan ke Polres Kupang Kota pada tanggal 14 Januari 2019 dengan nomor: LP/B/056/I/2019 Res Kupang Kota tentang dugaan tindakan penggelapan dana nasabah yang dilakukan Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, Albert Riwu Kore, SH selaku Notaris mendesak Penyidik Polres Kupang Kota agar segera menindaklanjuti kasus ini.
Sebagai seorang notaris dirinya merasa dirugikan oleh tindakan penggelapan ini dan meminta Polres Kupang Kota untuk segera menggelar perkara tehadap kasus yang merugikan masyarakat ini.
“Saya secara pribadi telah melaporkan kasus penggelapan yang dilakukan oleh management BPR Christa Jaya atas beberapa dana nasabah yang berjumlah puluhan juta rupiah dan kasus ini sudah dilaporkan pada tanggal 14 Januari 2019 yang lalu”. Kata Albert kepada media ini Senin, (14/10/2019).
Menurutnya diduga karena kesibukan dari penyidik Polres Kupang Kota sehingga sampai sekarang laporan kami belum ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang kami terima pada tanggal 11 Oktober 2019 bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap terlapor dalam hal ini BPR Christa Jaya.
“Kami mengharapkan penyidik Polres Kupang Kota segera melaporkan gelar perkara terhadap kasus yang merugikan masyarakat ini. Kasus ini merupakan dana-dana masyarakat yang sejogyanya disetor ke notaris yang merupakan jasa notaris akan tetapi sampai saat ini tidak disetor BPR Christa Jaya ke notaris walaupun itu sudah dilakukan penagihan dan somasi”. Tandas Albert.
Lanjut Albert, Apabila BPR Crista Jaya mengaitkan hal ini dengan kewajiban soal pemecahan sertifikat maka itu hal yang berbeda.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
