..NTT,Flobamora-news.com. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timor ( NTT ) Drs. Robert Simbolon menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkompimda ) Provinsi Nusa Tenggara Timor dalam menyikapi bentrok berdarah antara warga desa Tanah Merah dan warga desa Oebelo kelahiran timor timur, Minggu 26 Agustus 2017 pukul 12.00 – pukul 14.00 Wita, di Aula Rumah Jabatan Gubernur , Terkait situasi di desa Tanah Merah dan desa Oebelo , Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang dengan keputusan sebagai berikut:
1.Forum Komunukasi Pimpinan Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timor menyatakan prihatin atas terjadinya bentrok antar kelompok warga di Oebelo, dan turut berduka cita atas jatuhnya korban meninggal dunia di dua pihak /kelompok warga yang berkonflik. 2.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyikapi 4 hal sebagai berikut: Pertama: Penyelesiaan masalah tetao mengedepankan penegakan hukum, Polisi Daerah ( POLDA ) Nusa Tenggara Timor diminta untuk terus melakukan proses penegakan hukum tersebut. Kedua: Segera membentuk tim nutuk menyelesaikan masalah – masalah yang belum terselesaikan, khususnya menyangkut tuntan warga desa Oebelo kelahiran Timor Timur, seperti sertifikasi lahan/ tanah dan rumah dikoordinasikan oleh Asisten I Setdaprov NTT. Ketiga: Mendorong dilakukannya rekonsiliasi dua kelompok warga yang berkonflik, dengan menyiapkan acar perdamainan dan deklarasi hidup berdampingan secara damai (dikoordinasikan oleh Kaban Kesbangpol Prov.NTT Keempat: Mengusahakan untuk memberikan tanda kasih sebagai ungkapan bela sungkawa ( semacam uang duka )bagi keluarga korban meninggal dan bantuan uang pengobatan bagi keluarga korban luka – luka ( dikoordinasikan oleh, Karo Setda Prov. NTT )
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
