Beranda Hukum & Kriminal BNNP Tetapkan Tujuh Kawasan di NTT Rawan Narkoba

BNNP Tetapkan Tujuh Kawasan di NTT Rawan Narkoba

28
0

KUPANG, Flobamora-news.com –Kepala Badan Narkotika Nasionsl Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Lia Novika Ulya, S.KM mengatakan bahwa, penetapan  Tujuh Kawasan Rawan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN), ini berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2019 dengan menggunakan 8 indikator pokok (kasus kejahatan narkoba, angka kriminalitas/aksi kekerasan, bandar pengedar narkoba, kegiatan produksi narkoba,  angka pengguna narkoba, barang bukti narkoba, entry point narkoba, dan kurir narkoba).

Sedangkan Lima indikator pendukung (banyak lokasi hiburan, tempat kost dan hunian dengan privacy tinggi, tingginya angka kemiskinan, ketiadaan sarana publik dan rendahnya interaksi sosial masyarakat).

“Berdasarkan Delapan indikator pokok dan Lima indikator pendukung tersebut diperoleh Tujuh kawasan rawan narkoba di Provinsi NTT dengan tingkat kerawanan waspada”, jelas Lia saat press release bersama wartawan di aula BNN Provinsi NTT, Jumat (4/10/19).

Menurut Lia Novika, Tujuh kawasan yang dimaksud antara lain :

1.Labuan Bajo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.                                      .          2.kelurahan Kamalaputi kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.                                         3.Desa Wailiti,kecamatanAlokBara-Maumere, Kabupaten Sikka. 4.Kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang.     5.Desa Silawan, kecamatan Tasifeto Timur, kabupaten Belu. 6.Kelurahan Kampung Baru-kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat. 7.Kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang.

“intervensi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba tahun 2019 diprioritaskan pada Tujuh kawasan rawan tersebut melalui pemberdayaan penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar status kerawanannya dapat diturunkan hingga kategori aman”, tegas Lia

“Kita upayakan agar status kerawanannya tidak semakin meningkat atau kawasan tersebut menjadi kawasan bersih dari narkoba”, jelas Lia Novika.

Mengenai Penggiat Anti Narkoba, terang Lia Novita, ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN. Pemberdayaan komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui pembentukan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat.

Sebanyak 418 orang penggiat dan fasilitator anti narkoba yang sudah terbentuk ini diharapkan dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada lingkungannya nasing-masing yang berasaskan kemandirian dan partisipasi aktif. Hal pada tahun 2019 para-pegiat anti narkoba telah melaksanakan test urine terhadap 6.401 orang. Jumlah layanan test urine oleh 135 pegiat anti narkoba di lingkungan kerja pemerintah sebanyak 538 orang. 128 pegist anti narkoba di lingkungan kerja swasta melakukan test urine terhadap 179 orang. Untuk lingkungan pendidikan formal dan non formal sebanyak 70 pegiat anti narkoba mampu melakukan test urine terhadap 5.648 orang. Sedangkan 70 pegiat anti narkoba di lingkungan masyarakat hanya mampu melakukan test urine pada

Ia menuturkan, hanya Satu kawasan dari Tujuh kawassn rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  yakni kelurahan  Kamalaputi kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan program pemberdayaan alternatif pada tahun 2019. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain: rapat kerja dengan stake holder, pelatihan life skill di bidang jerajinan tangan, bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi.[sc

“Kepada awak media, Lia Novita mengakui terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam upaya P4GN di Provinsi NTT yakni, pertama, Letak geografis wilayah provinsi NTT (kepulauan) sehingga sulit untuk dijangkau serta membutuhkan anggaram yang besar. Kedua, belum semua kabupaten di Povinsi NTT memiliki BNNK yang merupakan perpanjangan tangan BNN dalam  melaksanakan P4GN. Ketiga, terbatasnya anggaran dalam mendukung upaya P4GN.


Reporter: Merry Lewar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here