RIAU, Flobamora-news.com – Asisten Wakil Gubernur Kepri mengatakan, saya sudah kordinasi dgn Kepala Sekolah SMA Negeri 1 penghentian raja kampar. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolahnya, memang benar ada sumbangan sebesar Rp 503.000 utk pembelian komputer sebanyak 45 unit utk pelaksanaan UNBK .. bantuan dari propinsi 23 unit sedang siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. Karena kekurangan tersebut pihak komite sekolah berinisiatif membantu. Mereka rapat dengan seluruh wali murid, lahirlah keputusan untuk membantu membeli 45 unit komputer, terali dan gorden untuk pengamanan.
“Ada notulen rapat dan daftar hadir wali murid dan tidak ada yang keberatan. karena ini inisiatif komite bukan sekolah. Laporan krinologis tertulis serta notulen dan daftar hadir serta foto komputer dan ruangan segera besok saya naikkan ke bapak.. demikian laporan saya.. mohon arahan selanjutnya.” jelas Rudianto dalam laporan yang disampaikan Via WhatsApp Pribadinya kepada Edi Natar Nasution Wakil Gubernur Riau baru-baru ini
Dalam laporan tersebut diatas yang telah diberi Rudianto Kepala Dinas Pendidikan Riau kepada Wakil Gubernur Riau, yang terkesan dan atau diduga gagal paham akan Permendikbud 75 tahun 2016 serta diduga legalkan dugaan tindakan pungutan Liar yang diduga dilakukan pihak sekolah melalui Komite.
Awak media mencoba lakukan konfirmasi langsung kepada Rudianto via telp seluler pribadinya 081266363768, untuk mempertanyakan apakah benar sekolah melaluii Komite Sekolah dibenarkan lakukan pemungutan terhadap seluruh siswanya sebesar Rp 503.000/Siswa secara ‘ Flat ‘ (sama), tanpa mempertimbangkan ekonomi siswa dan atau masyarakat miskin dan atau tanpa melakukan subsidi silang?, mempertanyakan apakah dalam pelaksanaan UNBK siswa dapat dibebankan biaya sebesar Rp 503.000/ siswa untuk seluruh siswa didiknya berjumlah 470 siswa didik?, serta apakah bagi sekolah yang belum dapat melaksanakan Ujian Akhir berbasis Komputer wajib melaksanakan berbasis Komputer (UNBK), hingga siswa dibeban biaya sebesar Rp 503.000/siswa untuk pembelian Komputer agar pelaksanaan UNBK dapat terlaksana ?, dan bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Ujian akhir yang dapat dilaksanakan secara manual (UNKP) ?
