Beranda Hukum & Kriminal Diduga Kasat Lantas Polres Belu Minta Uang Pelicin

Diduga Kasat Lantas Polres Belu Minta Uang Pelicin

58
0

Belu, Flobamora-news.com – Diduga Kasat Lantas Polres Belu, AKP Shabda Purusha Putra meminta uang pelicin pada salah seorang warga sebesar 15 juta saat ingin menarik kasus kecelakaan yang ditangani Satuan Lantas Polres Belu.

Kejadian itu berawal dari kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada tanggal 14 November 2019 di Depan Masjid Halilulik, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Saat itu, sebuah Dum Truck bernomor polisi DH 9288 EB yang dikendarai oleh Rikardus Muit ingin masuk ke hutan di depan Masjid Halilulik. Tiba-tiba datang sebuah motor yang dikendarai oleh Robertus Torin dengan kecepatan tinggi dari arah belakang langsung menabrak dum truk bagian belakang.

Akibat kecelakaan itu, Robertus mengalami patah tulang pada salah satu bagian tubuhnya. Karena itu, Torin segera dilarikan ke Rumah Sakit Marianum Halilulik.

Tak lama usai kejadian, polisi pun langsung datang melakukan olah TKP. Salah satu anggota Lantas Polres Belu yang turun ke Lokasi kejadian menjelaskan kepada keluarga Robertus bahwa dari hasil keterangan para saksi, Robertuslah yang bersalah. Akan tetapi, sang Sopir tetap ditahan di Polres Belu selama proses hukumnya masih berjalan.

Robertus hanya beberapa hari masuk RS Marianum Halilulik untuk dirawat secara medis. Tiga hari kemudian, Robertuspun dipaksa keluar dari rumah sakit untuk dilanjutkan dengan pengobatan tradisional atas pertimbangan keluarga.

Pemilik dum truck, Fransiskus Manek pun tidak lepas tanggung jawab. Dirinya menanggung semua biaya pengobatan, baik di rumah sakit Halilulik maupun biaya pengobatan tradisional.

Atas niat baik itulah, tepatnya pada tanggal 18 November 2019, pihak keluarga Robertus memutuskan untuk membuat surat perdamaian di atas materai 6.000 di Dusun Fohokiik, Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka disaksikan oleh Sekretaris Desa, Bernadus Bau.

Dengan dasar surat perdamaian itu, Pihak Keluarga Robertus bersama pemilik dum truck pergi ke Polres Belu (20/11/2019) untuk menarik kasus.

Sesampai di Polres Belu, mereka menemui salah seorang anggota Lantas bernama Nathan. Saat itu, Nathan meminta Pemilik dum truck untuk membeli kertas 1 Rim. Permintaan itu pun dipenuhi. Namun, masih ada permintaan lain lagi yaitu biaya lain-lain sebesar 15 Juta Rupiah sesuai dengan permintaan Kasat Lantas.

Mendengar itu, Fransiskus Manek akhirnya jadi berpikir ulang, untuk apa uang sebesar itu? Namun, karena tidak ingin sopirnya mendekam lebih lama di dalam jeruji besi, Fransiskus pun coba menawar lebih rendah yaitu 5 juta Rupiah.

“Saya hanya mampu lima juta. Kalau lebih dari lima juta, mungkin sopir tinggal tahan di dalam penjara dulu. Saya harus cari pinjaman dulu baru bisa kasih keluar,” tutur Fransiskus.

Akhirnya, Fransiskus mengambil keputusan untuk coba langsung berbicara dengan Kasat Lantas di Ruang kasat Lantas. Di sana, Fransiskus kembali meminta keringanan biaya penarikan kasus. Namun, saat itu, Kasat Lantas hanya mampu memberi keringanan dengan biaya penarikan kasus sebesar 10 juta rupiah.

“Saya susah coba tawar untuk tetap pada 5 juta Rupiah. Tapi, Kasat Lantas beralasan bahwa uang itu mau digunakan untuk memperbaiki beberapa ruangan di Satuan Lantas,” jelasnya.

Melihat tidak ada solusi, Fransiskus pun memutuskan untuk pulang sembari coba mencari pinjaman. Polisi Nathan pun memberikan kelonggaran waktu kepada Fransiskus untuk mencari pinjaman dengan waktu yang singkat.

Sehari kemudian, Fransiskus kembali menelpon Nathan. Fransiskus memberitahu bahwa dirinya tidak bisa mendapat pinjaman sebesar 10 juta sesuai dengan permintaan Kasat Lantas. Saat itu, Nathan pun tetap pada pendirian 10 juta rupiah sesuai dengan permintaan Kasat. Nathan pun meminta kepada Fransiskus untuk terus berusaha untuk mencari pinjaman.

Setelah berusaha, akhirnya Fransiskus hanya bisa mendapat pinjaman 3 Juta Rupiah. Dengan uang pinjaman itu, ditambah dengan uang 5 Juta Rupiah miliknya, dirinya pun coba menghadap Kasat Lantas untuk memberikan uang itu.

Menurut salah satu keluarga korban berinisial IMK menuturkan bahwa tepat pada hari Sabtu (30/11/2019), pukul 15.37 Wita, Fransiskus bersama salah satu sanak keluarganya masuk ke Ruangan Kasat Lantas untuk menyerahkan uang sebesar 8 Juta Rupiah. Saat itu, Fransiskus sempat meminta kwitansi. Hanya saja, Kasat Lantas tidak memberikan kwitansi penyerahan uang itu dengan alasan yang tidak jelas.

Penyerahan uang ini membuat IMK selaku keluarga Robertus merasa keberatan. Menurut IMK, sesuai dengan kesepakatan perdamaian, pihak keluarga hanya menerima uang sebesar Rp 3.111.000 dengan rincian Rp 611.000 untuk biaya rumah sakit dan Rp 2.500.000 untuk biaya pengobatan tradisional.

“Kami yang menjadi korban saja hanya minta Rp 3.111.000. Kenapa Polres harus minta sampai 15 juta Rupiah? Ini sudah keterlaluan,” tandasnya.

Kasat Lantas Polres Belu, AKP Shabda Purusha Putra yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp terkait dengan dugaan ini mengelak bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meminta uang pelicin apalagi menerimanya.

“Ga ada bro. Ga ada minta kita. Tolong sampaikan, kita ga ada minta ya,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.

Untuk diketahui, sesuai Pasal 75 KUHP berbunyi:

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Pasal 75 KUHP ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan–kejahatan yang sifat deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Kalau tak memenuhi syarat Pasal 75 KUHP, maka pencabutan pengaduan itu tak bisa menghentikan perkara pidana.

Tetapi Mahkamah Agung (“MA”) memperbolehkan pencabutan pengaduan yang tak memenuhi syarat itu melalui putusan No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, MA berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, MA menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. MA mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Mengenai biaya yang diperlukan untuk mencabut suatu pengaduan, sebenarnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut memerlukan biaya. Tetapi, pada penerapannya di lapangan terkadang terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hal tersebut. Terkadang ulah “oknum” polisi yang meminta “uang pelicin” agar suatu pengaduan bisa dicabut. Hal ini kemudian membuat kesan bahwa pencabutan pengaduan atau perkara memerlukan biaya, padahal tidak begitu aturannya. Normalnya, Anda sebagai pengadu dapat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara disertai dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak, apabila memang semua syarat terpenuhi, maka seharusnya tidak ada “biaya-biaya pelicin” untuk hal tersebut.

Namun, apabila terdapat penyelewengan terhadap hal tersebut maka Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada Div. Propam atau Kompolnas untuk ditindak lanjuti.


Reporter: Ricky Anyan


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here