Beranda Hukum & Kriminal Lagi-Lagi! Kades dan perangkat Desa Diduga Melakukan Pungli

Lagi-Lagi! Kades dan perangkat Desa Diduga Melakukan Pungli

2646
0

SOE, Flobamora-news.com – Warga Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur mengeluhkan sikap kepala desa dan jajarannya karna diduga melakukan pungutan liar (Pungli) debesar Rp. 15.000 ditarik dari warga penerima dana PKH dengan alasan uang administrasi. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dipotong sebesar Rp. 50.000 dengan alasan untuk konsumsi saat kunjungan Bupati.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara warga Desa Op, Thomas Tefa saat bertemu Komisi I DPRD TTS pada, Selasa (21/7/2020).

Kelompok masyarakat berjumlah 20an orang  tersebut diterima oleh Ketua Komisi I Uksam Selan, Sekretaris Komisi I,Lusianus Tusalakh bersama anggota Thomas Lopo, Jorang Fahik dan Yudi Arifus Selan.

Menurut Thomas Tefa warga penerima dana PKH dipungut 15rb per orang untuk biaya administrasi sedangkan BST dipotong 50rb dengan alasan untuk konsumsi saat ada kunjungan Bupati TTS Egusem Pieter Tahun. Namun demikian dirinya tak bisa merincikan berapa jumlah warga penerima.

Ketua Komisi I Uksam Selan dihadapan warga mengatakan keluhan warga akan dicatat dan kemudian akan meminta dinas terkait untuk luruskan sehingga jangan sampai ada main mata diantara pihak terkait. Sedangkan terkait BLT dana desa pihaknya akan turun lapangan.

“Kita akan turun lapangan karna bantuan masyarakat tidak boleh ada potongan atau bahkan jangan sampai nama Bupati atau pejabat lainnya dicatut”, ujarnya.

Sekretaris Komisi I ,Lusianus Lusalakh menjelaskan ada pengaduan dari kepala desa Yakobus Nenabu dan jajarannya terkait hal tersebut Senin 20/7/2020.
Karna itu dirinya minta kedua belah pihak tetap menjaga stabilitas di desa karna komisi I akan turun lapangan.

“Kemarin kelompok Kades dan jajarannya mengatakan tidak ada pungutan sementara hari ini ada pengaduan kelompok masyarakat lainnya. Ini ada pro kontra karna kita meminta untuk menjaga stabilitas di desa karna komisi I segera turun lapangan”, kata Lusi.

Untuk diketahui dugaan pungutan ini diangkat dalam paripurna LKPj oleh Fraksi PKB sehingga Kepala Desa Yakobus Nenabu dan jajarannya melakukan klasifikasi dengan Komisi I membantah hal tersebut. Namun hari ini kelompok masyarakat lainnya mendatangi Komisi I guna mengadukan kepala desa terkait dugaan pungutan liar tersebut.


Reporter: Jor.T).


Komentar