Beranda Hukum & Kriminal Mantan Kades Nanaet Diduga Buat SPJ Fiktif 281 Juta Dana Desa

Mantan Kades Nanaet Diduga Buat SPJ Fiktif 281 Juta Dana Desa

91
0

Belu, Flobamora-news.com – Mantan Kepala Desa Nanaet, Kandrianus Taek diduga telah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dengan melakukan pemalsuan tanda tangan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan penolakan SPJ oleh kedua penjabat desa tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 lalu.

Dalam Surat Pernyataan Tersebut, Richardus Kasa selaku sekretaris Desa Nananet menyatakan bahwa dirinya keberatan dengan SPJ Kepala Desa Nanaet tahanp I (Penarikan Pertama) dengan nilai uang Rp 281.617.500 pada tahun 2019 atas nama Kandrianus Taek.

Adapun keberatan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa terhitung dari Januari 2019 sampai dengan 21 Juni 2019, dirinya masih bertugas sebagai staf di Kecamatan Nanaetduabesi. Dirinya baru kembali bertugas di Desa Nanaet sebagai sekretaris desa pada tanggal 21 Juni 2019.

Melalui surat pernyataan tersebut, dirinya menyampaikan bahwa: pertama, bahwa dirinya menandatangani kwitasi untuk insentif kepala desa, Kaur, Kasie, RT/RW, Kepala Kewilayahan, Kader Posyandu, Ketua Suku, Tutor PAUD atas dasar hak mereka.

Kedua, dirinya menyatakan siap mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan desa terhitung Bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2019.

Pernyataan penolakan lain pun dilakukan oleh Kaur Keuangan, Fernando Burak. Dirinya menuangkan keberatan tersebut dalam empat poin.

Pertama, terhitung tangga 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019, dirinya masih menjabat sebagai operator Desa Nanaet, Kecamatan Nanaetduabesi.

Kedua, dirinya tidak bertanggung jawab atas Kwitansi Pembayaran Makan Minum Tamu, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, Alat Tulis Kantor, dan lain sebagainya. Dirinya hanya bertanggung jawab atas pengadaan 2 unit laptop, 2 unit printer, dan pembayaran perangkat daerah.

Dirinya sendiri menyatakan bahwa tidak bertanggungjawab atas pembayaran perangkat desa atas nama Richardus Kasa karena pembayaran tersebut tidak dilakukan olehnya sebagai Kaur Keuangan. Menurutnya, pembayaran itu dilakukan sendiri oleh Kepala Desa Nanaet, Kandrianus Taek.

Ketiga, semua kwitansi pertanggungjawaban yang termuat dalam SPJ atas nama Kandrianus Taek tidak dilakukan oleh dirinya sebagai Kaur Keuangan selain beberapa hal yang termuat pada poin dua.

Keempat, terhadap Sk yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2019 sebagai Kaur Keuangan dirinya menyatakan bahwa dirinya memang menandatangani Kwitansi pembayaran insentif sebagai Kaur Keuangan. Akan tetapi, pada kenyataannya, dirinya hanya menerima insentif sebagai operator desa.

Dua surat pernyataan penolakan itu dibuat karena melihat kejanggalan yang tampak. Kejanggalan itu dikarenakan pencairan Rp 281.617.500 Dana Desa Tahap I dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019. Pembayaran dan semua proses belanja pun habis dilakukan pada hari yang sama. Ironisnya lagi, Hari itu (16/5/2019) adalah hari terakhir Sang Kepala Desa, Kandrianus Taek menjabat.

Kandrianus Taek yang dikonfirmasi media ini pada Selasa (29/10/2019) menjelaskan bahwa memang benar dirinya telah mencairkan Dana Desa sebesar Rp 281.617.500 pada tanggal 16 Mei 2019 untuk pembayaran hak para aparatur desa dan sejumlah item pembelanjaan lain yang sudah dilakukan dari Bulan Januari sampai Mei. Karena itu, semua tunggakan dan utang baru dibayar usai uang Dana Desa dicairkan.

“Pak dengar saya! Uang itu saya cairkan bersama bendahara desa, bukan saya sendiri. Uang yang dicairkan itu untuk pembayaran hak saya dan aparatur lain pas tanggal 16 (Mei, red). Kan saya berakhir (masa jabatan, red) tanggal 16,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa saat itu, belum ada satu pun aturan yang mengatur soal seorang kepala desa tidak boleh mencairkan Dana Desa di akhir masa jabatan. Hal ini sudah diklarifikasi di DPRD Belu.

“Belum ada aturan. Itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PMD pada saat klarifikasi itu. Sehingga yang penting ada kwitansinya,” tuturnya.

Kandrianus juga menjelaskan bahwa semua pembayaran dan pembelanjaan beberapa item ATK dilakukan pada hari itu juga. Menurut Kandrianus, semua pembayaran harus dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 sebab itu adalah hari terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Desa.

Namun, jawaban Kandrianus ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak aparatur desa yang mengaku bahwa mereka dibayar bukan pada tanggal 16 Mei 2019. Salah satunya adalah sekretaris desa, Richardus Kasa. Richardus Kasa mengaku baru dibayar pada tanggal 18 Mei 2019. Artinya, Richardus dibayar oleh Kandrianus pada waktu Kandrianus sudah tak menjabat sebagai seorang k3oala Desa Nanaet.

“Saya baru dibayar pada tanggal 18 Mei 2019. Jadi kalau dia bilang semua dibayar pada tanggal 16 Mei, itu tidak benar,” bantah Richardus Kasa.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Kades Nanaet, mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah kesalahan dari sekretaris desa saat menjawab pertanyaan dari para pemeriksa. Karena itu, maka dirinya harus mengembalikan uang.

“Karena dia salah jawab maka, Di yang a harus tanggung resiko, dia harus kembalikan uang yang sudah diterima,” ujar Kandrianus seakan membenarkan apa yang sudah dilakukannya.

Terkait dengan surat pernyataan penolakan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, Fernando Burak yang menyatakan bahwa dirinya baru menjabat sebagai kaur keuangan pada tanggal 9 Mei 2019 jelang pencairan Dana Desa Tahap I, hal tersebut langsung dibantah oleh Kandrianus. Menurutnya, Fernando sudah menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak bulan Januari silam. Hal ini sekaligus membantah semua poin dalam surat pernyataan penolakan yang dibuat oleh Fernando.

“Penolakan itu tidak masuk akal. Dia (Fernando, red) sendiri sudah diangkat menjadi Kaur Keuangan Desa Nanaet sejak Bulan Januari,” jelas Kandrianus walau tak mampu menyebutkan secara pasti tanggal berapa, Fernando diangkat menjadi Kaur Keuangan Desa.


Reporter: Ricky Anyan


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here