Beranda Hukum & Kriminal Pendamping PKH Desa Nunle’u Diduga Melakukan Pungli

Pendamping PKH Desa Nunle’u Diduga Melakukan Pungli

1762
0

SOE, Flobamora-news.com – Warga Desa Nunle’u Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT berkunjung ke gedung DPRD guna melaporkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial IM diduga melakukan pungli. Kedatangan Tiga orang warga  penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) disambut Ketua komisi IV beserta anggota komisi IV  di ruang komisi IV, selasa, (21/07/2020).

Menurut Meri misa warga penerima BLT mengatakan bahwa, mulai pencairan kemarin, kami tiga orang ini tidak mau kasih kartu ATM kepada pendamping untuk gesek kartu ATM,. Untuk iti pendaping PKH tidak mau isi formulir dan kami disuruh untuk cari pendamping PKH sendiri.

“Kami tidak mau kasih kartu itu karena pada bulan kemarin kami gesek sendiri kartu ATM dan uang yang ditarik sebesar 800 ribu rupah, sedangkan saat pendamping PKH IM yang gesek kartu ATM nya kami, maka kami cuma menerima 400 ribu rupiah saja”, jelas Meri.

Anggota Komisi IV, Yason Benu, mengatakan bahwa, ATM para penerima PKH tidak boleh dikasih kepada siapa pun, karena jika ATM dipegang oleh orang lain maka, bisa disalah gunakan.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka, S.H, M.Si. mengatakan bahwa aspirasi sudah diterima oleh Komisi IV, dan komisi IV akan segera mengundang pihak Dinas Sosial dan Pendamping PKH nya untuk mengklarifikasi persoalan ini. Lanjut marten bahwa,

“Pendamping boleh pegang dan gesek kartu ATM milik penerima manfaat dengan syarat bahwa, jika penerima manfaatnya tidak paham untuk menggesek kartu ATM, yang berikut, pendamping boleh pegang jika kartu ATM nya rusak atau di blokir, lalu pendamping boleh ambil kartu ATM nya jika dilihat bahwa jarak tempat tinggal dari penerima manfaat jauh dari mesin ATM, tapi harus melalui kesepakatan bersama”, jelas Marthen.

“Sedangkan menyangkut dugaan adanya potongan 25 ribu rupiah pada setiap kali pencairan dana PKH, maka kami akan menelusuri apakah betul ada potongan atau tidak. dan jika memang betul ada potingan 25 ribu rupiah per KPM pada setiap kali pencairan, maka itu sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu pendamping PKH nya harus bertanggung jawab, tapi jika ada potongan 10 ribu rupiah atas dasar kesepakatan bersama, maka itu sah-sah saja”, pungkas Marthen.


Reporter: Jor T


Komentar