Penegakan Hukum Atas Dugaan Salah Tembak BNN di SUMUT Berjalan Lambat

FlobamoraNews

Gambar: tirto.id

MEDAN, Flobamora-news.com –Pasca kejadian penembakan yang diduga dilakukan oleh petugas BNN, keluarga M.Yasin (korban meninggal) akhirnya memutuskan untuk melakukan upaya hukum. Salah satunya dengan melaporkan peristiwa tersebut ke POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 15 Juli 2019 (Nomor: STTLP/989/VII/2019/Sumut/Spkt III).

Keluarga sangat berharap agar kasus ini bisa diusut secara tuntas dan pelaku diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun sayangnya, upaya keluarga untuk mendapatkan keadilan masih menempuh jalan terjal. Terhitung sudah 3 minggu sejak laporan dibuat, pihak POLDA SUMATERA UTARA belum juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) atas perkara yang dilaporkan. Situasi demikian memberi kesan bahwa kinerja kepolisian lamban dalam mengusut kasus ini.

Baca Juga :  BNN Kota Kupang Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

Hal ini dibuktikan dari cara Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-sksi yang diajukan Pelapor.Untuk diketahui, sejauh ini Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor pada tanggal 26 Juli 2019 di Ditreskrimum Polda Sumut, namun pemeriksaan yang seharusnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) malah dituangkan dalam Berita Acara Introgasi. Sebenarnya frasa “Berita Acara Introgasi” ini tidak ada ditemukan baik di dalam KUHAP maupun di dalam Perkapolri melainkan yang ada hanya “Berita Acara Pemeriksaan”.

Baca Juga :  Mabes Polri Berhasil Menangkap Aktor Intelektual Kerusuhan Papua

Mengenai kewajiban Penyidik untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika melakukan pemeriksaan saksi dapat ditemukan di dalam Pasal 63 ayat (1) Perkap No 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Didalam pasal tersebut dijelaskan “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa”.

Tulisan ini berasal dari redaksi