Beranda Hukum & Kriminal Tanpa Legalitas, Kasatres Polres Malaka Hadiri Sidang Praperadilan

Tanpa Legalitas, Kasatres Polres Malaka Hadiri Sidang Praperadilan

555
0
Situasi Sidang Praperadilan gugatan Wartawan Serga.id di pengadilan Negeri Atambua, Rabu (3/6/2020)

Belu, Flobamora-news.com – Tanpa legalitas, Kasat Reskrim Polres Malaka Iptu Yusuf, SH menghadiri sidang Perdana Praperadilan atas gugatan Wartawan Sergap.id terhadap Penyidik polres Malaka yang digelar di Pengadilan Negeri Atambua, Rabu (3/6/2020).

Hal ini terungkap dari pernyataan Yusuf saat ditanya oleh Hakim, Gustav Bless Kupa, S.H. Saat ditanya oleh Hakim, Yusuf dengan jujur mengatakan bahwa dirinya menghadiri sidang tanpa mengantongi surat kuasa karena Polres Malaka telah memberikan kuasa kepada Divisi Hukum Polda NTT. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku hadir dalam persidangan tanpa mengantongi surat tugas dari Kapolres Malaka.

Karena alasan itu, Gustav selaku hakim pun kembali menanyakan kepada pihak Polres Malaka selaku Termohon terkait kesediaan kapan bisa menghadirkan kuasa hukum terlapor. Yusuf pun mengatakan baru bisa menghadirkan kuasa hukumnya pekan depan.

Selain itu, Yusuf berdalil bahwa mereka baru menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Atambua tiga hari yang lalu. Padahal, surat tersebut telah dibuat dan dikirimkan pada tanggal 28 Mei lalu.

Mendengar alasan dari Kasatres Polres Malaka, maka Hakim kembali menjelaskan tentang mekanisme sidang praperadilan bahwa sidang peradilan digelar dengan waktu maksimal satu minggu terhitung mulai dari sidang praperadilan dibuka. Karena itu, Hakim meminta agar Polres Malaka segera menghadirkan kuasa hukumnya selambat-lambatnya besok Kamis (4/6/2020).

Hal ini berbanding terbalik dengan para kuasa hukum dari Seldi Berek. Mereka datang dengan mengantongi surat kuasa dari kliennya.

Untuk diketahui, Seldi Berek datang menghadiri sidang praperadilan lengkap dengan keempat advokatnya yaitu Melkianus Conterius Seran selaku ketu, SH bersama tiga anggota lain yaitu Ferdinandus E. Tahu Maktaen,S.H, Silvester Nahak, S.H, dan Wilfridus Son Lau, S.H., MH.

Ketidakhadiran kuasa hukum Polres Malaka dan kehadiran Kasatres Polres Malaka dalam persidangan tanpa mengantongi sebuah legalitas membuat tim Advokat Seldi Berek geram.

“Seharusnya pihak Termohon (Polres Malaka, red) sudah siap karena panggilannya itu sudah memperhatikan tenggang waktu dan sudah diperhatikan soal hak yang sama. Jadi, tanggal 28 (Mei,red) itu baik kami pemohon maupun termohon sudah mendapatkan surat panggilan resmi dari pengadilan,” kesal Melki yang ditemui awak media usai persidangan.

Menurut Melki, dalam tenggang waktu satu minggu, baik pemohon maupun termohon sudah harus mempersiapkan diri sebelum persidangan. “Kenyataan hari ini, Termohon belum siap,” ketusnya.

Karena itu, pihak Seldi Berek meminta kepada Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan besok, Kamis (4/6/2020).

“Jadi kami minta besok itu tetap dilaksanakan praperadilan. Tidak boleh sampai satu minggu lagi! Ini kan proses peradilan cepat, biaya ringan, dan biaya murah, waktu yang cukup untuk kita,” tegas Melki.

Terkait alasan Kasatres Polres Malaka bahwa surat baru diterima pada tiga hari lalu, secara tegas Melki menuturkan bahwa Pihak penyidik Polres Malaka tidak profesional dalam administrasinya.

“Makanya kita katakan bahwa penyidik tidak profesional dalam arti administrasinya,” ketusnya.

Terkait alasan gugatan yang dilayangkan tim advokat Seldi Berek, Melki menuturkan bahwa gugatan itu dilayangkan karena adanya kejanggalan dalam penetapan Wartawan Sergap.id sebagai tersangka.

Dijelaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka itu dianggap tidak sah, maka mereka punya hak untuk mengajukan praperadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menguji dan melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu kejanggalan yang ditemukan yaitu, tim penyidik terlalu ceroboh dalam menetapkan Seldi sebagai tersangka, padahal masih minim barang bukti. Lebih parahnya lagi, barang bukti baru dikumpulkan setelah Seldi ditetapkan sebagai tersangka.

“Penetapan klien kami sebagai tersangka itu tidak memenuhi prosedur yang ada atau cacat prosedur. Sudah ada penetapan tersangka baru cari bukti. Ini yang dilakukan penyidik dan tidak bisa dibenarkan secara hukum! Karena itu kami gugat!” Demikian ucap ketua tim advokad Seldi Berek itu.

Senada dengan itu, Silvester Nahak sesalkan sikap profesionalisme dari tim penyidik Polres Malaka yang dengan cepat menetapkan Seldi sebagai tersangka. Tapi terkesan lamban dan sengaja mengulur-ulur dalam mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. “Ini pelanggaran terhadap asas cepat, biaya ringan, dan sederhana dalam konteks praperadilan”.

Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H juga ikut meluapkan kesesalannya atas tindakan tidak profesionalnya pihak penyidik Polres Malaka dalam mempertanggungjawabkan penetapan status kliennya.

“Bagaimana, di dalam sidang hari ini mereka bilang baru kemarin menerima surat. Ini, seolah- olah mereka mau melemparkan kesalahan ke pengadilan. Seolah- olah pengadilan baru kasih surat dua hari tiga hari lalu. Ini salah!” ketus Ferdi.

Dikatakan bahwa dalam surat panggilan 28 Mei 2020 sudah dijelaskan waktu persidangannya. Akan tetapi, Kasat Reskrim Polres Malaka masih mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan surat tersebut satu hari sebelum persidangan.

“Dari gestur dia itu, seolah- olah dia tidak tahu persoalan ini. Suratnya kapan, sampai dia harus tanya lagi? Ini kan sangat lucu! Berarti mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab ini. Tidak siap untuk menghadapi praperadilan yang dilayangkan oleh pemohon,” ketusnya. “Saya heran, kalau termohon itu mengatakan dalam persidangan resmi (bilang) baru dua, tiga hari. Ini ‘kan lucu!” Demikian sambung Silvester.

Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno ketika dikonfirmasi Flobamora-news.com menolak untuk diwawancarai via telepon seluler. Kapolres Albert menolak untuk diwawancarai via telepon seluler untuk mengantisipasi adanya salah kaprah. Karena itu, Kapolres Albert hanya ingin diwawancarai secara langsung.

“Jadi gini, kita tidak bisa omong pakai ini (telepon seluler,red). Kita harus ketemu baru bisa bicara. Saya tidak mau bicara lewat HP karena nanti salah lagi. Kalau mau wawancara kita ketemu, nanti banyak salahnya. Alangkah bagusnya kita bertemu baru bicara.

Untuk diketahui, gugatan yang dilakukan Wartawan Sergap.id lantaran penyidik Polres Malaka menetapkan Seldi Berek sebagai tersangka secara sepihak.

Seldi Berek, Wartawan Sergap yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Malaka

Penetapan sebagai tersangka ini bermula dari sebuah berita yang dimuat Sergap.id dengan judul, “Proyek Jalan Segmen I Weliman-Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh” pada tanggal 8 Oktober 2018. Pada hari itu juga, Kabid Bina Marga, Lorens Haba melaporkan Seldi Berek ke Polsek Malaka Tengah atas pemberitaan yang dimuat di Sergap.id.

Pada Sabtu (28/3/2020) siang sekitar pukul 12.00 Wita, Christian Davidson Bria Seran, ST.MM yang tak lain adalah ponakan kandung Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran mendatangi Satreskrim Polres Malaka.

Pada kesempatan itu, Christian Davidson Bria Seran memberitahukan Seldi Berek bahwa pada kasus 8 Oktober 2018 itu, Lorens Haba memberikan uang 6 juta kepada penyidik Polsek Malaka Tengah, sehingga Seldi di panggil polisi. Uang 6 juta itu, dipinjam oleh Lorens Haba, dan hingga sekarang belum dikembalikan.

Pada Tanggal 30 Maret 2020, Seldi Berek bertanya soal pemberitahuan Davidson Bria Seran yang mengatakan polisi terima uang 6 juta, pada Group Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 25 April 2020, Lorens Haba melaporkan dugaan pidana pencemaran nama baik atau pemfitnahan terhadap dirinya, yang diduga dilakukan Seldi Berek melalui grup Whatsapp Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 16 Mei 2020 polres Malaka mengeluarkan panggilan kepada Seldi Berek melalui surat panggilan nomor: SP/32/V/2020/Reskrim untuk menghadap penyidik polres Malaka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 untuk diperiksa sebagai tersangka.

Seldi Berek ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP.

Seldi Berek sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polres Malaka. Bahkan Seldi sendiri tidak pernah dimintai klarifikasi. Namun, pada tanggal 11 Mei 2020 Polres Malaka mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/17/5/2020/Reskrim dan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/10/V/2020/Reakrim tanggal 11 Mei 2020 menetapkan Seldi sebagai tersangka.

Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2020 Polres Malaka memeriksa Seldi sebagai tersangka. Saat itulah Seldi baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana “penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan fitnah. Pada hari itu juga barulah Hand Phone milik Seldi diamankan sebagai barang bukti.

“Saya tidak pernah diperiksa sebelumnya. Karena itu, saya lakukan gugatan terhadap Polres Malaka,” tegas wartawan yang kerap mengungkap kasus korupsi di Malaka itu.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Negeri Atambua mengeluarkan surat sidang praperadilan dan tercatat dengan nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Atb yang digelar pada Rabu (3/6/2020).


Reporter: Ricky Anyan


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here