Viral di Sosmed, Rencana Pengadaan 13 Unit Mobil Untuk Tokoh Agama di Malaka

FlobamoraNews

MALAKA,Flobamora-news.com –Rencana pengadaan Belasan mobil untuk tokoh agama oleh Pemerintah Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, masih ramai diperdebatkan di sosial media.

Perencanaan pembelian 13 unit mobil yang direncanakan menggunakan dana APBD ini masih menuai perdebatan panas dari berbagai kalangan sejak 22 Nopember hingga kini.

Meskipun perencanaan tersebut telah disepakati dalam sidang III paripurna Anggota DPRD Kabupaten Malaka untuk direalisasikan di APBD tahun 2020 mendatang, namun hingga kini masih saja menjadi polimik bagi masyarakat.

Baca Juga :  Klarifikasi Luhut Terkait Beredarnya Video Kunjungan ke Pesantren Nurul Cholil

Seperti yang dijelaskan oleh Setda Malaka Donatus Bere, S. H, saat paripurna, yang mengatakan mobil untuk tokoh agama sangat penting. Sebab, kata dia, tokoh agama tugasnya melayani umat.

“Pemerintah dalam hal ini Bupati Malaka juga setuju, karena ini merupakan pelayanan kepada masyarakat atau umat Kabupaten Malaka,” jelas Donatus saat sidang Paripurna III DPRD Malaka, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, dalam Rancangan APBD pengadaan mobil tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2020, sebanyak 13 unit dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaannya  Kita adakan secara bertahap.Tahun berikutnya akan diperbanyak.

Baca Juga :  PAN Pastikan Awang ke Senayan

Meskipun telah dijelaskan kepada publik melalui beberapa media online, namun pantauan awan media Jumat, 29/11/2019 hampir semua sosial media ramai membahas polemik ini, dan belum menemukan titik terang.

Bantahan keras dari Anggota DPRD Malaka Fransiskus X. Taolin dalam sidang paripurna tersebut seakan memberi celah kepada publik untuk ikut berkomentar. Ans bersikeras untuk menolak upaya Pemkab Malaka tersebut.

“Saya tidak main-main pimpinan sidang yang terhormat, saya merupakan wakil rakyat, lebih bagusnya kita gunakan untuk kepentingan lain yang berarti untuk masyarakat, oleh karena itu saya tidak setuju,” tegas Ans saat sidang Paripurna III DPRD Malaka, Jumat (22/11/2019).

Tulisan ini berasal dari redaksi