Seperti dikutip di Voxntt.com Jhonta pemuda yang juga menolak pengadaan mobil ini.
Bagi Jhonta, tokoh agama bukan pejabat negara. Bentuk pelayanan mereka pun tidak sama dengan pejabat daerah.
“Untuk apa berikan mobil untuk para tokoh agama. Tugas mereka ya pelayanan dan ada mekanismenya,” tegasnya.
“Khusus tokoh agama Katolik, mereka terthabis, bukan dilantik. Mereka adalah pelayan yang wajib miskin karena sudah terikat kaul kemiskinan,” tambah Jhonta.
Komentar netizen pun membanjiri setiap grup sosial media banyak masyarakat menyoroti kebijakan dalam sidang ADPRD Malaka ini salah satunya Komentar sekjen PMKRI cabang Kupang Kornelis Bria dalam berita di beberapa media online dan masih banyak lagi.
“Soal pengadaan mobil untuk para tokoh agama adalah sah-sah saja, kalau semua kebutuhan menyangkut hajat hidup masyarakat Malaka sudah terpenuhi secara keseluruhan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi dan kebutuhan lainnya,” tandas Kornelis.
Reporter: Herry Metak
Tetap Terhubung Dengan Kami:
