Awaluddin menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari kesepakatan yang telah ditandatangani, tetapi terutama dari implementasi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, MoU tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang lebih operasional, dengan program yang jelas, pembagian peran yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan.
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan .pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Awaluddin juga menekankan bahwa penguatan ekosistem keselamatan transportasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar setiap peran dapat saling terhubung dan menguatkan.
Menurutnya, kolaborasi dengan PMI merupakan salah satu bentuk kontribusi Jasa Raharja dalam membangun keterpaduan peran antarlembaga. Dengan sinergi yang kuat, upaya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan dan pelayanan terhadap korban kecelakaan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
