Beranda Kesehatan Bolehkah Pemerintah Daerah Belu Menjamin Kesehatan Gratis Bagi Masyarakatnya

Bolehkah Pemerintah Daerah Belu Menjamin Kesehatan Gratis Bagi Masyarakatnya

897
0

Belu, Flobamora-news.com – Akhir-akhir ini, muncul sebuah polemik yang besar di Kabupaten Belu terkait dengan pelayanan kesehatan gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apakah hal tersebut mungkin?

Dalam berpemerintah, tidak ada regulasi yang mengatur soal pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP. Akan tetapi, ada regulasi lain yang mengatur agar masyarakat di sebuah daerah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh setiap masyarakatnya.

Secara global, World Health Organization (WHO) menjadi salah satu organisasi pelopor yang menyerukan Universal Health Coverage (UHC) atau yang biasa disebut sebagai jaminan kesehatan cakupan semesta. UHC didefinisikan sebagai sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau tanpa mengalami kekhawatiran finansial dalam mengaksesnya.

Di Indonesia, jaminan kesehatan bagi masyarakat muncul seiring dengan diadakannya pemilihan langsung. Jaminan Kesehatan ini dibagi dalam dua program pemerentah yaitu Jamkesmas dan Jamkesda.

Jamkesda adalah sebuah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Sasarannya program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang berada di kabupaten itu.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan, Jamkesda merupakan sistem jaminan kesehatan bersifat sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daedrah.

Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.

Jamkesda dikembangkan di Kabupaten/kota dan provinsi dengan modedl yang bervariasi. Variasi yang terjadi meliput aspek badan pengelola, paket manfaat, manajemen kepesertaan, pembiayaan, dan iuran.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki era JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. JKN diimplementasikan dan diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Lalu muncul pertanyaan, apakah program Jamkesmas dan Jamkesda masih ada di era JKN? Masih ada. Namun pemerintah mulai 1 Januari 2014 mengupayakan agar program Jamkesda dapat terintegrasi dengan JKN. Amanat ini sesuai dengan UU SJSN untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Pengintegrasian ini juga untuk mencegah tumpang tindih wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan.

Pada 31 Desember 2017 saja, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.882.949. itu artinya, jumlah masyarakat yang sudah mengikuti JKN-KIS mencapai 72,9%. Pemerintah saat itu menargetkan pada tahun 2019 kepesertaan JKN-KIS bisa mencapai 95% penduduk Indonesia agar selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019. Tujuan dari semuanya itu agar Indonesia dapat mencapai UHC.

Mengapa kita harus mencapai UHC? Sebab yang kaya harus menanggung yang miskin, yang sehat harus menanggung yang malang. Harus ada gotong royong. Yang kaya, yang miskin, yang setengah miskin, semua harus menjadi peserta agar sumber dananya cukup. Tentu hal ini selaras dengan UU No. 40 Tahun 2004 yang menyatakan adanya jaminan sosial wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hak yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam program jaminan kesehatan. Hal tersebut tertera di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Selain itu, dalam UU No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu membayar iuran, pemerintah mengeluarkan PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebenarnya, Polemik yang terjadi di masyarakat Belu terkait mendapat pelayanan kesehatan gratis ini pun pernah terjadi di Solo pada tahun 2012 silam. Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Pemikirannya sederhana. Salah satu formula dari neoliberalisme adalah melakukan privatisasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Subsidi dianggap mahluk haram dan dikeluarkan dari kebijakan anggaran. Formula ini mengakibatkan rakyat miskin kehilangan haknya untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas. Tanggung jawab sosial negara kepada rakyat diamputasi oleh kepentingan pasar bebas. Jokowi justru melawan arus besar ini. Negara tetap harus berfungsi sosial untuk rakyat yang miskin. Ia yakin prinsip ini sejalan dengan jiwa UUD 45, yang menjadi landasan filosofis pemerintahannya.

Di Solo, Jokowi mengubah politik anggaran, dengan memajukan subsidi kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Sang Walikota lalu melahirkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BPMKS). Dari kurang lebih 530 ribu warga Solo, hanya sekitar 109 ribu di antaranya mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dari pemerintah pusat. Program PKMS itu bertujuan menjaring sisanya. Sejauh ini, sekitar 213 ribu orang terlindungi PKMS, dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp. 19 milyar.

Agar rakyat miskin tidak ribet mengurus birokrasi, seperti di kota lain ketika mengurus hak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan, pihak Walikota Solo mengeluarkan kartu eksklusif untuk rakyat miskin agar mendapatkan pelayanan prioritas. Kartu itu diberi kode “kartu platinum, gold dan silver.”

Untuk pendidikan, pemegang kartu platinum gratis semuanya, mulai dari uang pangkal sampai kebutuhan sekolah dan juga biaya operasional. Kemudian, yang gold itu mendapat fasilitas, tapi tak sebanyak platinum. Begitu juga yang silver, hanya dibayari pemerintah kota untuk kebutuhan tertentu. Untuk kesehatan juga sama. Semua pemegang kartu gratis, tidak hanya untuk penyakit ringan, tapi juga untuk perawatan rawat inap, bahkan cuci darah juga gratis.

Pelayanan kesehatan inilah yang juga sama diinginkan oleh masyarakat Belu. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah berupaya maksimal untuk mencapai UHC. Sesuai data BPJS per 1 Juni 2020, hanya tersisa 18 ribu masyarakat Belu yang belum menjadi peserta BPJS baik itu PBI, non PBI, dan Jamkesda.

Karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemda Belu telah berupaya agar 18 ribu warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat diakomudir melalui Jamkesda.

Penjabat Sekda Belu, Marsel Mau Meta

Penjabat Sekda Belu, Marsel Mau Meta menjelaskan bahwa Pemda Belu hanya butuh tambahan biaya sebesar Rp 2.7 M untuk membayar hingga akhir Desember 2020 bagi 18 ribu masyarakat agar semuanya mendapat jaminan kesehatan.

“Saat ini, sesuai data per 1 Juni 2020, masih 18 rubu masyarakat Belu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Karena itu, setelah dihitung hingga akhir Desember 2020, kita hanya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.7 M pada perubahan anggaran,” ujarnya.

Bila hal itu terealisasi, maka semua masyarakat Belu sudah mendapat jaminan kesehatan. Dengan demikian, Universal Health Coverage terealisasi di Kabupaten Belu di akhir tahun 2020.

“Terlepas dari politik atau kepentingan lain, tugas pemerintah adalah memastikan masyarakatnya mendapat jaminan kesehatan. Itu yang sedang kami lakukan,” tegas Marsel.

Terkait dengan panasnya isu jaminan kesehatan gratis dengan hanya menggunakan KTP, Penjabat Sekda Belu menjelaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi yang menjamin hal tersebut.

Di Indonesia, ada dua Kabupaten yang berada di NTT dan Papua membuat sebuah aturan dengan hanya menggunakan KTP untuk menjamin kesehatan gratis bagi warganya. Kedua kepala daerah itu pun telah ditegur berkali-kali oleh Menteri dalam Negeri. Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan Penyusunan RAPBD yang dikeluarkan oleh Mendagri.

Menurut Marsel, selain telah melanggar aturan, pemerintah daerah pun dirugikan dari sisi finansial karena Menteri Keuangan akan langsung memotong pajak tembakau sebesar 37,5% untuk langsung diberikan kepada BPJS tanpa diklaim terlebih dahulu oleh daerah tersebut.

“Kalau kita membuat program kesehatan gratis tanpa mengikuti regulasi yang ada, maka kita sebenarnya rugi. Kita tidak bisa mengklaim pajak tembakau sebesar 37.5% yang setiap tahun langsung dipotong kementerian Keuangan untuk diberikan kepada BPJS. Kalau seperti itu, secara finansial, kita rugi,” jelas Marsel.

Dikatakan lebih lanjut, Dalam upaya mewujudkan target UHC tentunya memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah. Masih banyak masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Kepersetaan JKN bersifat wajib. Tidak ada yang tidak ikut! Mau kaya atau miskin dan sehat, mau suka ataupun tidak suka, mau dipakai atau tidak dipakai.

“Satu yang pasti, UU Kepesertaan JKN wajib untuk diikuti agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terlindungi. Kewajiban itu sudah didukung dengan sebuah regulasi atau instrumen yang dibuat oleh pemerintah,” tandasnya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar