Oleh: Leonardus Sonda
Korupsi dan tangisan rakyat adalah dua persoalan serius yang sering terjadi di dunia. Dampak dari keduanya yaitu kemerosotan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara. Indonesia merupakan negara berkembang dalam dunia ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya. perkembangan-perkembangan tersebut tidak terlepas dari perjuangan para elit politik. Namun disisi lain, sebagian elit politik salah memanfaatkan perkembangan demi kepentingan pribadi.
Korupsi di Indonesia, dijadikan seperti budaya yang dianggap biasa-biasa saja. Apabila korupsi dijadikan sebagai budaya, maka pelaku korupsi dapat dinobatkan sebagai seorang budayawan. Korupsi adalah bentuk kesalahan dalam menggunakan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan publik kepada pemerintah atau individu yang memiliki otoritas. Ini terjadi dalam beragam bentuk, seperti penyuapan, penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan lainnya. Korupsi juga merugikan negara dan masyarakat dengan cara yang variatif. Salah satu contoh yaitu pengalihan dana yang seharusnya untuk layanan sosial atau bantuan kepada orang-orang miskin menjadi perebutan demi kepuasan individu, sehingga dampaknya berbagai infrastruktur tidak terealisasi.
Tindakan korupsi juga merugikan sistem perekonomian negara, sehingga dapat memperlambat perkembangan serta ketidaksetaraan ekonomi yang cukup luas. Rakyat menjadi korban utama, sebab tidak ada sumber pendukung dalam mengembang usaha untuk kehidupan sehari-hari. Maka hanya penderitaan dan tangisan yang mereka rasakan.
Tangisan rakyat adalah konsekuensi dari tindakan korupsi. Ketika rakyat melihat dan merasakan dana mereka disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan, maka memicu rasa marah dan frustasi. Rakyat merasa bahwa sistem ketidakadilan dan kekerasan politik berupa korupsi, dapat memacetkan pergerakan ruang perekonomian terbatas, dan masa depan rakyat terancam oleh perlakuan elit politik. Tangisan rakyat dapat berupa, demo atau unjuk rasa, protes bahkan kekacauan yang dapat menyebabkan kegoyangan sistem mobilisasi negara pemerintahan.
Rakyat merasa bahwa sistem demokrasi di negara indonesia belum terwujud jika oknum-oknum pemerintahan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya demi kesejahteraan. Tangisan akan terdengar dimana-mana, dan ratapan kemiskinan merajalela, pemimpin yang dianggap menunjang dan membawa perubahan malah tergoda oleh kemewahan, sehingga mengabaikan fungsi dan tugas utamanya.
Berbagai tuntutan dan hinaan mulai berdatangan, menyerang mereka yang makan uang rakyat. Rakyat datang meminta pertanggungjawaban, namun tidak bisa menghakimi sebab Indonesia adalah negara hukum. Berbagai cara mereka gunakan agar luput dari jerat hukum, merasa paling benar dengan tindakan yang telah dibuat. Rakyat menangis tanpa dipeduli, dan lupa akan balas budi, sebab mereka duduk di kursi kehormatan itu karena doa dan kepercayaan rakyat. Datang dengan sejuta janji, ketika terpilih, seakan-akan lupa dengan janji, maka sakit hati dan derita lah yang dirasakan oleh rakyat.
Pengacara banyak mendapat kunjungan, menjadi tameng pembela. Berbagai pasal digunakan demi mencari kebenaran, kata-kata manis digunakan untuk meringankan para korup, rakyat yang tidak mempunyai gelar hanyalah menjadi pendengar setia. Mencari keadilan, melihat sisi kemanusiaan tidak luput juga sisi kekeluargaan, keuangan dan pertemanan.
Untuk menghindari adanya korupsi dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat memiliki akses informasi tentang bagaimana dana digunakan. Berbagai pengeluaran disampaikan secara publik untuk menghindari kecurigaan dan kepuasan masyarakat.
Penegakan hukum harus lebih tegas menangani korupsi. Dengan ketegasan dan keadilan dalam menangani kasus korupsi, bagi mereka yang bersalah, sehingga memberi sinyal bagi oknum lain bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak mendapatkan toleransi. Berbagai sistem juga perlu digunakan dalam pemerintahan seperti pendidikan yang berkualitas, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah, membangun budaya integritas dan etika di pemerintahan maupun masyarakat.
Tangisan rakyat dan korupsi merupakan persoalan yang serius di negeri ini. Namun, dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga dapat mengatasinya, apabila dijalankan dengan serius dan tegas. Perlu dipahami bahwa setiap persoalan dapat diatasi, demikian juga dengan korupsi. Maka tanamkanlah sikap komitmen dan partisipasi dari setiap kalangan untuk memeranginya. Sehingga adanya kerja sama dapat menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan integritas. (***)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
