KUPANG, Flobamora-news.com -Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda yang ditetapkan di Kupang tanggal 8 Juli 2016 oleh mantan Walikota Kupang, Jonas Salean, dan diundangkan pada tanggal 25 Juli 2016, mengatur Tentang larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Saat ditanya beritaflobamora.com tentang kebiasaan merokok para Pegawai Negeri Sipil dan para pengunjung di dalam lingkup Kantor Walikota Kupang dan di kantor/dinas Pemkot Kupang, Meski sudah terdapat peringatan berupa spanduk dan banner “Kawasan Tanpa Rokok” dan “Dilarang Merokok”, dr Ari Wijana menjelaskan
“Saat Ini masih dalam taraf Sosialisasi Perda, Namun rencananya kita akan diberlakukan efektif di Tahun 2019 dengan sanksi. Karena melaksanakan Perda, Kita belum punya Pinyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Termasuk Dukungan Pol PP”, jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr Ari Wijana Saat Sosialisasi Germas di Gereja Efata, Kelurahan Bello, Rabu/16 Mei 2018.
“Kita akan bentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil “, Tegas dr Ari
Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Bab III Larangan dan Kewajiban, diatur pada Pasal 6
- Ayat (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR
- Ayat (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/Atau membeli Rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat Lain yang memiliki Ijin untuk menjual rokok.
“Kita Tidak Bisa melarang orang untuk merokok “, tandas dr Ari Wijana. Kalo merokok ada aturannya sehingga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.
Jelas dr Ari, “Seperti di lingkungan Puskesmas, Jika Ada orang yang tertangkap merokok apalagi staff puskesmas maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kepala Puskesmas dikenakan sanksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) “.
