LABUAN BAJO, Flobamora-news.com – Dalam rangka selaraskan tujuan serta sasaran agenda pembangunan, Kementerian PPN BAPPENAS akan menggelar konsultasi regional lintas wilayah nusa tenggara di hotel jayakarta Labuan Bajo Senin, (26/08). Sebelumnya, kegiatan yang sama telah dilaksanakan di empat pulau, yakni Jawa-Bali, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan,
Konsultasi regional lintas wilayah itu menjadi penting dilaksanakan bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan, khususnya elemen masyarakat daerah, meliputi berbagai unsur seperti Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten, Perguruan Tinggi, Akademisi, serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), pelaku usaha, dan merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 sebagai arahan dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Khusus di Nusa Tenggara saat ini, akan digali permasalahan terkait penguatan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan investasi, pengembangan antar wilayah di Nusa Tenggara dalam rangka mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi sebagai pelayanan dasar menuju peningkatan kualitas serta daya saing SDM, revolusi mental, isu kebencanaan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, stabilitas polhuhankam dan pelayanan publik.
Potensi SDA dan pariwisata di kawasan Nusa Tenggara masih menjadi unggulan, namun isu kemiskinan masih terjadi di wilayah ini. Selain itu, infrastruktur dasar dan konektivitas antar -wilayah yang kurang memadai, optimalisasi peran wilayah perbatasan sebagai beranda negara, dan tingginya potensi bencana serta isu lingkungan hidup masih membayangi pembangunan Nusa Tenggara.
Konsultasi regional membahas tujuh agenda pembangunan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan revolusi mental, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan hak asasi manusia dan transformasi pelayanan publik.
