Beranda Lintas NTT Penyandang Disabilitas Butuh Haknya, Bukan Butuh Dikasihani

Penyandang Disabilitas Butuh Haknya, Bukan Butuh Dikasihani

336
0

SOE, Flobamora-news.com – Kaum.penyandang Disabilitas butuh haknya bukan butuh dikasihani. Hal ini disampaikan Bapempenda Ngada Marselinus Nau S.E. bersama Syalus Pati Wali S.Ag. dan Satntinus Pati S.T. M.T. saat melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Selatan (TTS). Rapat  berlansung di ruang Bamggar dipimpin langsung oleh Ketua DPRD TTS pada, Kamis (30/7/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut anatara lain, Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau S.E., Wakil ketua DPRD Ngada, Aloysius Soa, bersama, Ketua Bapemperda Ngada, Marselinus Nau,S.E.., Dua anggota Bapemperda, Syalus Pati Wali,S.Ag dan Stanislaus Pati,ST.MT, Sekertariat DPRD Ngada, Kepala bagian Tata Usaha, Leanardus Tambu, S. I.P., dan KSG Humas, Maria Kardina serta Ketua Bapemperda TTS, Yason Benu, bersama anggotanya, kabid Rehabilitasi sosial, Eppy Kamlasi, dan ketua KIPDA TTS, Imanuel Nuban.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Alosius Soa mengatakan bahwa, kami di Kabupaten Ngada mengalami kesulitan dalam mengatur dan memfasilitasi masyarakat penyandang disabilitas. Kami secara lembaga punya inisiatif untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas yang selama ini diterlantarkan oleh pemerintah Ngada. Namun yang terjadi di kabupaten Ngada bahwa para penyandang disabilitas hanya diperhatikan oleh pihak lain.

“di Kabupaten Ngada para penyandang Disabilitas hanya diperhatikan oleh pihak Biarawan, biarawati dan susteran. sedangkan dari pemerintah sendiri sama sekali tidak ada bantuan untuk penyandang disabilitas. Hal ini yang membuat kami hari ini harus berada di DPRD TTS untuk berdiskusi bersama teman-teman DPRD TTS karena kebetulan teman-teman DPRD TTS sudah punya Raperda sehingga kami datang belajar dan terapkan di Ngada”, jelas Aloysius.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Bapemperda kabupaten Ngada, Marselinus Nau,SE bahwa, Berkaitan dengan perda ada dua macam, yaitu perda usulan pemerintah, dan perda Inisiatif yang di rancang oleh DPRD untuk menghasilkan sebuah produk hukum, yang kaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak-hak penyandang Disabilitas.

“Satu-satunya daerah yang sudah membuat perda inisiatif adalah kabupaten TTS, sehingga kami perlu belajar di sini. yang kedua bahwa, perda ini baru di bahas tapi masyarakat sudah tanggap terhadap disabilitas, buktinya bahwa terbentuknya organisasi KIPDA TTS, sehingga DPRD TTS tanggap dengan memberi payung hukum”, tandas Marselinus.

Ketua Bapemperda TTS, Jason Benu mengatakan, untuk kegiatan Bapemperda, kami sudah mengikuti tahapan-tahapan secara umum yang diamanatkan oleh UU,No.12 tahun 2011. Tahapan-tahapan tersebut tentunya melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan.

“Secara khusus, bahwa di dalam tahapan tersebut kami melakukan tahapan secara kusus, dan salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penetapannya bersamaan di akhir tahun nanti. Setelah penetapan Bapemperda, selanjut kami bersama narasumber dari kementrian hukum dan HAM melakukan MOU untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan”, jelas Jason

“Hal yang menarik buat kami di Bapemperda adalah kami didukung oleh komite independen penyandang disabilitas (KIPDA) TTS yang didirikan sejak tahun 2017”, jelas Jason.

Sementara itu Kabid Rehabilitasi Sosial Kabupaten TTS, Eppy Kamlasi mengatakan bahwa, Dinas Sosial mengapresiasi adanya perda inisiatif yang di rancang oleh DPRD TTS,  dan Dinas Sosial juga memiliki 1 orang pendamping untuk mendata penyandang Disabilitas.

“Untuk kabupaten TTS,  jumlah penyandang Disabilitas yang terdata adalah 531 orang, serta bagi masyarakat yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa, kami langsung berkordinasi dengan rumah sakit jiwa, agar mendapat pelayanan”, kata Kamlasi.

Ketua kIPDA TTS, Imanuel Nuban, mengatakan bahwa adanya KIPDA di TTS sejak Pebruari 2017 sangat membantu.  KIPDA juga memiliki beberapa divisi, antara lain devisi pendataan, devisi advokasi hukum dan HAM, devisi pemberdayaan, dan devisi pendidikan dan pelatihan.

“KIPDA berjalan sesuai idealisme kami, dan kami mau melihat teman-teman kami penyandang Disabilitas yang belum terjangkau. Dengan hadirnya KIPDA diharapkan.dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang sebenarnya sudah ada tetapi terabaikan”, ujarnya.

“KIPDA berjalan sama sekali tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah, atau dari lembaga non pemerintah. Kami berjalan dengan swadaya dari kami penyandang Disabilitas. di Kabupaten TTS yang sudah terdata adalah 657 orang.

“Kejahatan eksploitasi seksual terhadap kaum perempuan Disabilitas sangat tinggi, dan kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat korban. Jangan jadikan penyandang Disabilitas sebagai lahan bantuan, tapi berikanlah hak kami sebagai penyandang Disabilitas. Kami tidak butuh dikasihani, namun kami butuk hak-hak kami”, pungkas Imanuel.


Reporter: Jor T


Komentar