KUPANG, Flobamora-news.com Sejak tahun 2004 hingga tahun 2018, terdapat sebanyak 103 kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani KPK, yakni, 84 kasus korupsi Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan rincian, terdapat 74 kasus korupsi Bupati dan Walikota dan 14 kasus korupsi yang menimpa Gubernur, jelas Budi Santoso, Penasehat KPK RI.
Budi Santoso mengakui kasus TPK yang ditangani KPK 100 persen telah dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan menurut dia, KPK dalam melakukan penindakan selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lain. Untuk upaya pencegahan KPK juga tidak bisa berjalan sendiri, tetapi butuh keterlibatan pihak lain.
Lanjut Santoso, area potensi korupsi disebabkan fungsi aparatur pengendalian internal pemerintah (APIP) tidak berjalan efektif dan rendahnya kompetensi dalam hal audit PBJ serta audit investigasi untuk penentuan tindak pidana korupsi (TPK).
“Rendahnya penghasilan aparatur sipil negara (ASN) daerah, tidak berjalannya reward dan punishment serta distribusi penghasilan pegawai tidak berbasis kinerja menjadi penyebab tindak pidana korupsi “, tandas Budi Santoso
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bersama KPUD NTT, menggelar Pembekalan Antikorupsi kepada pasangan calon (paslon) kepala daerah. Pembekalan ini, untuk menciptakan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berintegritas.
Pembicara utama (keynote speech) yang dihadirkan dalam pembekalan antikorupsi itu, Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah NTT, Kombes (Pol), Daniel Yudho dan dari KPK RI, Tri Gamarefa (Koordinator Supervisi dan Pencegahan/Korsupgah) serta Thomas Dohu, Komisioner KPU NTT selaku moderator, Kamis/3 April 2018 di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT.
Acara pembekalan yang dimulai pukul 09.00 wita, diawali dengan kata pembuka dari Penasehat KPK RI, Budi Santoso. Dia, mengatakan dari sisi pencegahan, unsur penting yang perlu mendapat perhatian terkait area potensi korupsi, meliputi perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
