Siaran Pers Nomor: B-113/Set/Rokum/MP 01/06/2019
KUPANG, Flobamora-news.com – Manusia Indonesia memang sudah seharusnya melek dan sadar betapa kesetaraan gender dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi negara ini, yakni kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, kita sendiri harus paham betul posisi kesejahteraan manusia di suatu wilayah dibanding wilayah lainnya (Indeks Pembangunan Manusia / IPM), memastikan apakah ada kesenjangan antara pembangunan manusia perempuan dan manusia laki – laki (Indeks Pembangunan Gender /IPG), dan bagaimana tingkat partisipasi perempuan berada dalam ruang publik (Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG).
“Tidak ada yang boleh tertinggal dalam Pembangunan Nasional. Jika ada satu kelompok yang tertinggal, utamanya kaum perempuan dan anak, maka negara ini akan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya, kita harus memastikan tingkat kesejahteraan antara kaum perempuan dan kaum laki – laki di seluruh wilayah Indonesia bisa tercapai. Penting bagi kita semua untuk memahami 3 ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan manusia, yakni IPM, IPG dan IDG,” tegas Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), Pribudiarta Nur Sitepu pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019 di Kupang.
Pribudiarta melanjutkan lebih rendahnya capaian kualitas hidup perempuan daripada laki – laki ditandai dengan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 yang masih berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, perempuan juga masih terbelenggu budaya dan norma yang menempatkan mereka pada pekerjaan rumah atau domestik dibanding pekerjaan sektor publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017 perempuan berada di angka 50,89, sementara laki- laki 82,51. Tidak sampai di situ, ketika perempuan memutuskan untuk bekerja di sektor publik, mereka dihadapkan oleh kebijakan yang tidak responsif gender, seperti diskriminasi saat proses penerimaan pegawai hingga perbedaan upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan.
