Melirik Bendungan di Perbatasan RI-RDTL yang Akan Diresmikan Jokowi

FlobamoraNews

ATAMBUA, flobamoranews.com – Presiden Joko Widododi jadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Provinsi NTT pada Senin (20/5/2019). Kunjungan orang nomor 1 Indonesia ini guna meresmikan Bendungan Rotiklot yang berada di Desa Fatiketi, Kecamatan Kakulukmesak, Perbatasan RI-RDTL itu.

Bendungan Rotiklot berada di daerah aliran sungai Rotiklot, dengan panjang sungai 6,41 kilometer dan luas daerah aliran sungai (DAS) 11,69 kilometer persegi. Daya tampung total bendungan ini sebesar 3,30 juta meter kubik, luas genangan 29,91 hektare, dan tampungan efektif 2,33 juta meter kubik.

Bendungan ini bertipe pelimpahan samping dengan lebar pelimpahan 12 meter, panjang saluran 255,59 meter, tinggi bendungan 42, 50 meter, lebar puncak 10 meter, dan panjang puncak 415,82 meter.

Baca Juga :  Bupati Belu Minta Masyarakat Perang Melawan Sampah

Sesuai data teknis dari Kementerian PUPR, Bendungan Rotiklot bermanfaat untuk penyediaan air lahan irigasi seluas 139 hekta are padi dan 500 hekta are palawija. Manfaat lainnya sebagai pengendalian banjir daerah hilir kawasan Ainiba serta suplai air baku untuk masyarakat dan pelabuhan Atapupu sebesar 40 liter/detik serta sebagai obyek wisata.

Bendungan Rotiklot merupakan salah satu Bendungan dari 49 bendungan yang dibangun dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebelumnya, groundbreaking Bendungan Rotiklot sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2015 lalu.

Baca Juga :  Buka Rakornas BMKG, Presiden Berikan Tiga Arahan Terkait Kerawanan Bencana di Tanah Air

Pembangunan bendungan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini dikerjakan oleh PT. Nindya Karya (Persero) – PT Universal Suryaprima (KSO) menggunakan dana APBN sebesar Rp 496.970.000.000 dengan target waktu selama 1.110 hari kalender kerja.

Untuk diketahui, keberadaan bendungan dan embung di Provinsi NTT sangat penting karena musim hujan di sana cukup pendek, hanya tiga sampai empat bulan. Karena itu, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Ditjen SDA, secara bertahap meningkatkan jumlah tampungan air di sana untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan.

Tulisan ini berasal dari redaksi