Tandatangani MoU, Menteri Susi: KKP Perlu Dukungan Polri

FlobamoraNews

JAKARTA, Flobamora-news.com –Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian berjabat tangan usai menandatangani MoU di Auditorium Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Dok. Humas KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pada Selasa (30/7).

MoU itu ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian di Auditorium Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.

Baca Juga :  Mantan Kades Nanaet Diduga Buat SPJ Fiktif 281 Juta Dana Desa

Adapun ruang kerja sama yang disepakati dalam MoU ini melingkupi pertukaran data dan/atau informasi; bantuan pengamanan; penegakan hukum; pemanfaatan sarana dan prasarana; peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan bidang lain yang disepakati.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara KKP dan Polri selama ini.

Salah satunya, dalam menangkap kapal pelakuillegal fishing sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Terbukti, sebanyak 516 kapal telah ditenggelamkan dalam 4,5 tahun terakhir.

Baca Juga :  Jangan Mau Jadi JOMBLO. INDONESIA Merdeka karena BERSATU, Bukan BERDUA

“Kita juga sudah sita kapal-kapal raksasa yang jauh lebih besar dari kapal KRI kita dengan isi 1.000 – 3.000 ton ikan. Namun, sampai hari ini kita tidak bisa memidanakan siapa pun pemiliknya,” ujarnya.

Berdasarkan peraturan yang ada, saat ini pemerintah Indonesia hanya bisa menahan ABK, nakhoda, dan juru mesin kapal pelaku illegal fishing.

Sementara itu, mayoritas dari para pemilik kapal tersebut masih belum bisa ditangkap.

Bahkan, pemilik kapal tersebut juga tidak mau menebus para ABK, nakhoda, dan juru mesin kapalnya yang ditahan untuk dipulangkan.

Baca Juga :  Masa Klaim Santunan Kecelakaan Enam Bulan,  Masyarakat Urus Segera, Hindari Kadaluarsa

“Bagaimana bisa kapal sebesar itu yang beroperasi antar negara tidak ada pemiliknya? Ini adalah sebuah kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime),” ujar Menteri Susi.

Tulisan ini berasal dari redaksi