Beranda Hukum & Kriminal Theo Manek Tegaskan Willy Lay Tak Pantas Jadi Bupati

Theo Manek Tegaskan Willy Lay Tak Pantas Jadi Bupati

2647
0

Belu, Flobamora-news.com – Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa mengatakan bupati Belu, Willybrodus Lay tak pantas menjadi seorang bupati. Hal ini diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi yang di gelar di ruang rapat utama DPRD Belu, Senin (14/9/2020) terkait polemik Ekskavator Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kepada Kelompok Nelayan Sta.  Stella Maris Atapupu.

RDP Lintas Komisi tersebut digelar sesuai dengan permintaan dari Komisi II DPRD Belu terkait Ekskavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang rencananya akan diberikan kepada Kelompok nelayan Sta. Stella Maris Atapupu pada tahun 2016 silam. Akan tetapi, setelah ekskavator itu diberikan melalui pemerintah daerah Kabupaten Belu tak kunjung sampai ke tangan penerima kelompok hingga saat ini.

Karena itu, pada Kamis (3/4/2020), masyarakat kelompok nelayan pun datang dan mempertanyakan hal tersebut ke DPRD Belu. Kedatangan mereka disambut baik.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Mantan Kadis Perikanan, Frans Asten mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan ekskavator tersebut.

Karena itu, sesuai dengan informasi yang diperoleh para anggota DPR Belu, akhirnya para anggota komisi II DPRD Belu bersama masyarakat Kelompok Nelayan Sta. Stella Maris Atapupu pergi dan menemukan Ekskavator bantuan tersebut dalam keadaan rusak di AMP milik Bupati Belu, Willy Lay.

Setelah ditemukannya ekskavator bantuan itu, maka Komisi II DPRD Belu menyarankan kepada Pimpinan DPRD Belu untuk menggelar RDP Lintas Komisi.

Dalam RDP tersebut, warga hanya ingin meminta klarifikasi dari Bupati Belu terkait status barang tersebut. RDP yang sebelumnya direncanakan pada pukul 10.00 Wita tersebut terpaksa diundur lantaran Bupati Belu, Wlly Lay belum juga nongol. Akhirnya, RDP pun terpaksa tetap dilaksanakan pada pukul 11.30 Wita.

Ketika rapat berjalan, pihak Setwan pun berhasil mengkonfirmasi Bupati Belu. Namun sayang, hasil konfirmasi tersebut tak memuaskan forum.

Sesuai dengan hasil konfirmasi Kesetretariat DPRD Belu, Bupati Belu tidak bisa menghadiri RDP Lintas Komisi tersebut dengan alasan sibuk.

“Baik, saya barusan dapat konfirmasi dari pihak sekretariat dan menyampaikan bahwa undangan kita sudah diterima. Hasil klarifikasi bahwa saudara bupati lagi sibuk, jadi tidak bisa menghadiri RDP ini. Karena itu diwakili oleh dinas teknis,” ucap Cypri.

Karena itu, Cypri Temu kembali menawarkan kepada anggota forum, apakah RDP tetap dilanjutkan sehingga kelompok penerima bisa menggambarkan persoalan yang mereka alami kepada semua anggota DPRD.

Hal ini menuai protes dari salah satu Anggota DPRD Belu, Benediktus Hale dan beberapa anggota DPR lainnya. Mereka meminta agar pihak Setwan tetap menghubungi Bupati Belu guna meminta penjelasan darinya terkait Ekskavator bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain aksi protes datang dari para Anghota DPRD Kabupaten Belu, kesesalan pun muncul dari Masyarakat Kelompok Nelayan.

“Kami datang untuk bertemu dengan pak bupati. Tapi, kami menyesal sekali, pak bupati sebagai orang tua kami… datang bertemu kami sebagai rakyat saja tidak mau. Kai adalah rakyat-rakyatnya… kami adalah anak-anaknya. Hari ini kami datang mengeluh untuk bertemu dengan beliau, tapi beliau punya kesibukan-kesibukan urus bangsa ini terutama Belu ini, tidak apa-apa, tapi selanjutnya kami tidak akan mau bertemu lagi. Jadi masalah ini mau seperti apa, kami serahkan kepada para anggota DPR dan pihak pemerintah, silakan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku,” kesal pria yang akrab disapa bapak Aje itu.

Sebelumnya, Bupati Belu, Wllybrodus Lay kepada beberapa awak media menjelaskan bahwa pasca dilantik 2016 silam, ada kunjungan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kabupaten Belu.

Sesuai dengan penjelasan Bupati Belu kepada Kilastimor.com, bupati menceritakan bahwa dalam kunjungan itu, Dirjen melihat tambak warga tidak begitu dalam. Hal itu terjadi karena keterbatasan peralatan. Kemudian Dirjen mengemukakan kalau butuh, ada ekskavator yang belum dibagikan. Karena itu, perlu ada proposal untuk mendapatkan hibah tersebut.

Namun dalam perjalanan pengurusan administrasi, ada perubahan nomenklatur dimana tidak diperbolehkan adanya hibah oleh Pempus kepada Pemda. Hibah hanya diperbolehkan kepada kelompok masyarakat.

Melihat urgennya ekskavator itu, dirinya kemudian mengambil inisiatif untuk menghubungi Almarhum Romo Maxi Alo Bria untuk membentuk kelompok masyarakat, sehingga bisa mendapatkan hibah itu. “Romo menyetujui inisiatif itu kemudian membentuk kelompok Paroki Sta. Stella Maris Atapupu bersama beberapa masyarakat setempat,” tuturnya.

Alhasil, hibah tersebut diperoleh kelompok masyarakat setempat. Namun, saat ekskavator tiba, Romo Maxi meminta agar dikelola oleh pihaknya, sebab selain tidak ada tempat penyimpanan juga terbentur biaya operasional dan perawatan yang tinggi.

Karena kondisi itu, Romo Maxi menyerahkan ekskavator tersebut untuk kemudian dikelola demi melayani kebutuhan masyarakat umum di Kabupaten Belu.

Rentetan peristiwa ini membuat Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa melakukan protes keras. Dirinya bersih keras untuk meminta kehadiran Bupati Belu, Willy Lay dalam Rapat dengar pendapat itu.

Pria yang akrab disapa Theo Manek itu menjelaskan bahwa kasus Ekskavator bantuan Kementerian kepada Kelompok Nelayan Sta. Stella Maris Atapupu tersebut mencuat dari temuan Komisi II DPRD Belu dalam rangkaian rangkaian rapat perubahan anggaran. Karena itu, sangat penting Bupati Belu hadir mengklarifikasi langsung kepada masyarakat penerima bantuan tersebut. Karena itu, bila Bupati Belu tak mau menghadiri RDP tersebut, maka sidang perubahan anggaran dihentikan.

“Saya mohon di forum resmi ini… ini bagian dari semua tahapan sidang yang ada pada sidang perubahan. Hasil diskusi kami dengan dinas teknis berhasil mendapatkan temuan ini untuk dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Karena itulah, hari ini kita melakukan rapat dengar pendapat. Tolong hargai kami di komisi II. Kalau bupati tidak mau datang, semua tahapan sidang perubahan kita hentikan,” ujar Theo Manek.

Lebih lanjut Theo Manek menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati Belu dalam RDP lintas komisi itu merupakan “Lupa Diri” seorang bupati terhadap rakyat yang telah mendaulatnya sebagai pemimpin.

“…bupati tidak menghargai rakyatnya sendiri. Dia tidak tahu kalau rakyat yang mendaulat dia untuk memimpin wilayah ini,” ucapnya dengan nada meninggi.

Selain itu, Theo Manek mengungkapkan klarifikasi yang dilakukan Bupati belu kepada beberapa awak media merupakan sebuah kekonyolan yang menampakkan ketidakpahaman seorang bupati akan sebuah aturan. Karena itulah, Theo Manek menegaskan bahwa Wllybrodus Lay tak pantas jadi Seorang Bupati Belu.

“Lebih lucu lagi pimpinan, kepada beberapa media, ada wawancara eksklusif, bupati bisa sekonyol itu. Dia memberikan pernyataan bahwa ini bantuan untuk rakyat Belu. Dia tidak mengerti aturan, tidak pantas jadi bupati! Dia tidak mengerti aturan!” tegasnya.

Tudingan Ketidakpahaman akan aturan yang dilontarkan oleh Theo manek bukan tak beralasan. Pasalnya, Ekskavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Kelompok Nelayan Atapupu itu diperuntukan bagi kegiatan yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, bukan untuk kegiatan yang lain. Akan tetapi, Bupati Belu secara sewenang-wenang menggunakan alat tersebut untuk kegiatan-kegiatan di luar bidang kelautan dan perikanan.

“Dokumen jelas, peruntukan barang itu untuk urusan Kelautan dan Perikanan… Jelas. Lalu, fakta menunjukkan bahwa dia berikan bantuan untuk kegiatan-kegiatan di luar urusan-urusan kelautan dan perikanan. Salah gunakan kewenangan. Makanya secara tegas kita minta supaya dia tetap hadir di sini,” tandas Theo Manek.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar